Konsultan & Jasa Perizinan Usaha di Bali
IzinBeres adalah konsultan dan jasa perizinan usaha untuk Bali, terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kami mengecek batas tinggi bangunan, sempadan pantai, dan zonasi lebih dulu, lalu mengurus PT PMA, NIB lewat OSS RBA, izin daerah lewat LAPERON atau kanal Denpasar, dan izin bar. Mulai dengan chat WhatsApp 0856-1963-888.
Ditinjau secara hukum oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres · 22 September 2026
Bali punya lapisan aturan yang tidak ada di provinsi mana pun. Batas tinggi bangunan, sempadan pantai, kawasan tempat suci, dan pembatasan penjualan alkohol. Banyak rencana usaha di Bali batal bukan karena izinnya sulit, tetapi karena lokasinya memang tidak boleh.
Bali adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menambahkan lapisan aturannya sendiri di atas aturan nasional, dan lapisan itu mengikat. Bukan imbauan, tetapi peraturan daerah.
Akibatnya banyak rencana usaha di Bali berhenti bukan di meja perizinan, melainkan jauh sebelumnya: lokasi yang sudah disewa ternyata berada di sempadan pantai, bangunan yang sudah dirancang ternyata melebihi batas tinggi, atau konsep bar yang sudah disiapkan ternyata tidak bisa mendapat izin alkohol karena bentuk usahanya tidak memenuhi syarat.
Halaman ini menjelaskan lapisan aturan itu lebih dulu, baru kemudian sistem dan alur perizinannya. Urutan ini sengaja, karena begitulah urutan yang menghemat uang Anda.
Denpasar atau Badung? Ini menentukan segalanya
Nama tempat yang paling dikenal wisatawan justru bukan nama daerah administratif. Berikut pembagian yang sebenarnya.
| Daerah | Wilayah yang tercakup | Sistem perizinan daerah |
|---|---|---|
| Kabupaten Badung | Kuta, Legian, Seminyak, Canggu, Kerobokan, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu | LAPERON — sistem milik Pemkab Badung sendiri |
| Kota Denpasar | Denpasar, Sanur, Renon, Ubung | OSS, SIMBG, MPP Digital, SiCANTIK Cloud |
Hampir seluruh kawasan usaha pariwisata yang paling ramai — Canggu, Seminyak, Kuta, Uluwatu — berada di Kabupaten Badung, bukan Denpasar. Ini yang sering salah dipahami pelaku usaha dari luar Bali.
Badung menjalankan sistem perizinan daerahnya sendiri bernama LAPERON (Layanan Perizinan Online), yang melayani 149 jenis izin dan non-izin berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019. Untuk PBG dan SLF, Badung memakai SIMBG dengan aplikasi pendukung daerah bernama BASIC.
Tiga aturan Bali yang paling sering membatalkan rencana
Ketiganya berasal dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 2023–2043 dan aturan turunannya.
Satu: batas tinggi bangunan 15 meter. Pasal 100 ayat (2) Perda tersebut menyatakan ketinggian bangunan di wilayah Provinsi Bali dibatasi maksimum 15 meter di atas permukaan tanah tempat bangunan didirikan. Pengecualiannya sangat terbatas — menara air, menara telekomunikasi, fasilitas keselamatan penerbangan, tempat peribadatan, dan infrastruktur kritis. Inilah sebabnya tidak ada gedung tinggi di Bali, dan inilah yang membuat rancangan hotel atau kantor bertingkat dari luar Bali sering harus digambar ulang dari nol.
Dua: sempadan pantai minimal 100 meter. Batas sempadan pantai di Bali ditetapkan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Untuk rencana beach club, restoran tepi pantai, atau vila dengan akses laut, angka ini menentukan apakah proyek bisa berdiri sama sekali.
Tiga: kawasan suci dan kawasan tempat suci. Perda 2/2023 mengatur kawasan yang disucikan umat Hindu serta kawasan di sekitar pura yang harus dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura, merujuk Bhisama Kesucian Pura tahun 1994. Radiusnya berbeda-beda menurut status pura, jadi harus dicek per lokasi — tidak ada angka tunggal yang berlaku di mana-mana.
- Cek tinggi rencana bangunan terhadap batas 15 meter sebelum membayar arsitek
- Cek jarak lokasi terhadap garis pasang tertinggi sebelum menandatangani sewa tanah
- Cek keberadaan pura di sekitar lokasi dan status pura tersebut
- Cek RDTR kecamatan — Badung sudah punya RDTR untuk seluruh wilayahnya
RDTR Badung sudah lengkap, dan itu menguntungkan Anda
Berbeda dari banyak kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Badung sudah memiliki RDTR yang menutupi seluruh wilayahnya. Tiga yang paling relevan untuk usaha pariwisata:
| Wilayah perencanaan | Dasar hukum | Kawasan yang tercakup |
|---|---|---|
| Kecamatan Kuta | Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2021 | Kuta, Legian, Seminyak |
| Kecamatan Kuta Utara | Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2021 | Canggu, Kerobokan, Seminyak sisi utara |
| Kecamatan Kuta Selatan | Peraturan Bupati Badung Nomor 59 Tahun 2021 | Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu |
Semuanya berlaku untuk periode 2021–2041. Karena RDTR sudah ada, kesesuaian ruang bisa dipastikan lebih awal dan lebih pasti dibanding daerah yang masih harus menempuh PKKPR kasus per kasus.
Untuk Kota Denpasar, RDTR ditetapkan lewat Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 untuk wilayah perencanaan timur dan Nomor 8 Tahun 2023 untuk wilayah perencanaan selatan, yang mencakup Sanur. RTRW-nya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 untuk periode 2021–2041.
Izin bar, beach club, dan minuman beralkohol
Ini bagian yang paling banyak disalahpahami, dan paling mahal kalau salah.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 3 menyatakan bahwa minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual pada hotel, restoran, dan bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
Kalimat itu punya konsekuensi langsung: bentuk usaha Anda harus lebih dulu sah sebagai hotel, restoran, atau bar menurut aturan kepariwisataan, baru izin alkoholnya bisa diurus. Konsep usaha yang tidak jatuh ke salah satu dari tiga bentuk itu tidak punya jalur untuk menjual alkohol untuk diminum di tempat.
| Golongan | Kadar alkohol | Kewenangan |
|---|---|---|
| Golongan A | Sampai dengan 5% | Pengecer golongan A |
| Golongan B | Di atas 5% sampai 20% | Bupati Badung berwenang menerbitkan SIUP-MB |
| Golongan C | Di atas 20% sampai 55% | Bupati Badung berwenang menerbitkan SIUP-MB |
Di Kota Denpasar, izin perdagangan minuman beralkohol diterbitkan DPMPTSP Kota Denpasar dengan rujukan peraturan daerah kota sendiri. Perlu dicatat: sebagian dokumen persyaratan yang dipublikasikan Denpasar masih memuat rujukan yang sudah usang, jadi jangan mengandalkan salinan yang beredar tanpa dicek ulang.
Vila, akomodasi, dan tekanan aturan terbaru
Dua aturan baru menekan langsung usaha akomodasi di Bali.
Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tertanggal 24 Maret 2025 mewajibkan wisatawan asing menginap hanya di akomodasi resmi berlisensi, dan melarang mereka bekerja atau berbisnis tanpa dokumen resmi. Bagi pemilik vila, ini berarti status izin akomodasi bukan lagi urusan administratif yang bisa ditunda.
Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 yang terbit Desember 2025 melarang alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Luas Baku Sawah, termasuk larangan mengubah peruntukannya di dalam dokumen RTRW dan RDTR. Kutipan Gubernur tegas: lahan sawah dan LP2B tidak boleh berubah fungsi atas alasan apa pun.
Perlu diluruskan, karena banyak beredar keliru: ini bukan moratorium menyeluruh atas pembangunan hotel dan vila di Bali. Yang dilarang adalah alih fungsi lahan sawah dan lahan pertanian berkelanjutan. Proyek di atas lahan yang memang bukan LP2B tidak terkena larangan ini. Tetapi banyak tanah yang ditawarkan di Bali berstatus sawah, dan di situlah rencana investasi sering berhenti.
Usaha pariwisata juga terikat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali beserta peraturan pelaksananya, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 — yang antara lain mewajibkan sarana kepariwisataan dibangun dengan langgam arsitektur Bali, dan mewajibkan usaha pariwisata memiliki TDUP.
Pungutan wisatawan asing
Sejak Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, setiap wisatawan asing yang berwisata di Bali dikenakan pungutan sebesar Rp 150.000 per orang, dibayarkan secara elektronik ke rekening kas umum daerah lewat kanal resmi Love Bali. Perda ini diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Juli 2025.
Yang dikenakan kewajiban adalah wisatawan asingnya, bukan pelaku usaha. Direktorat Jenderal Pajak juga menyatakan pungutan ini bukan objek pajak. Kami sebutkan di sini karena pertanyaan ini hampir selalu muncul dari klien asing, dan banyak informasi keliru yang beredar soal siapa yang wajib memungut.
Agen perizinan Bali: apa bedanya dengan konsultan?
Agen perizinan Bali biasanya menjalankan administrasi: mengisi OSS RBA, mengajukan izin daerah lewat LAPERON di Badung atau kanal Kota Denpasar, lalu memantau prosesnya. Konsultan menilai apakah rencana Anda boleh berdiri sama sekali: apakah vila atau beach club melanggar batas tinggi bangunan dan sempadan pantai, apakah ada pura di sekitar lokasi, apakah konsep bar memenuhi syarat izin minuman beralkohol, serta KBLI dan tingkat risiko yang tepat untuk PT PMA. Di Bali, rencana lebih sering gagal di tahap lokasi daripada di meja perizinan, dan agen yang langsung mengajukan tidak akan menangkap masalah itu. IzinBeres mengerjakan keduanya: menilai dulu, lalu mengurus berkas sampai izin terbit, dari kantor Gading Serpong secara online dan kunjungan staf.
Alur kerja bersama IzinBeres
Alur kerja kami untuk klien di Bali. Dua tahap pertama tidak dipungut biaya.
Kami periksa rencana Anda terhadap batas tinggi bangunan, sempadan pantai, kawasan tempat suci, dan status lahan. Tanpa biaya.
Kesesuaian lokasi menurut RDTR kecamatan yang berlaku, serta penetapan kode KBLI dan tingkat risikonya. Tanpa biaya.
Rincian biaya jasa, biaya resmi, dokumen yang perlu disiapkan, dan estimasi waktu.
PT PMA untuk investor asing, termasuk struktur kepemilikan saham dan pemenuhan modal minimum.
OSS RBA untuk NIB dan izin berusaha, LAPERON atau DPMPTSP Denpasar untuk izin daerah, SIMBG untuk PBG dan SLF.
TDUP, sertifikat laik higiene sanitasi, izin minuman beralkohol, serta KITAS bagi pengurus dan tenaga kerja asing.
Dokumen lengkap beserta catatan masa berlaku dan kewajiban pelaporannya.
Jasa Izin Restoran di Bali
Izin restoran di Bali dimulai dari NIB dengan KBLI restoran lewat OSS RBA, lalu sertifikat standar, laik higiene sanitasi, dan TDUP yang diwajibkan aturan kepariwisataan Bali. Izin daerahnya diajukan ke kabupaten/kota lokasi usaha: LAPERON untuk Badung, DPMPTSP Kota Denpasar untuk Denpasar dan Sanur.
- NIB dengan KBLI restoran atau rumah minum yang tepat
- Sertifikat laik higiene sanitasi dengan pemeriksaan dapur
- PBG dan SLF bila bangunan direnovasi atau berubah fungsi, dengan batas tinggi 15 meter dan langgam arsitektur Bali
- TDUP sebagai usaha pariwisata
- Sertifikasi halal sesuai tahapan kewajiban (lihat jadwal wajib halal setelah PP 40/2026)
Biaya jasa IzinBeres mulai Rp 1.000.000 untuk NIB, lalu rangkaian izin berikutnya dengan estimasi 3–6 minggu; biaya negara dan retribusi dikutip terpisah.
Fakta lokal: Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 mewajibkan hotel, restoran, dan katering mengutamakan produk lokal Bali, antara lain paling sedikit 30% produk pertanian dan perikanan serta 20% produk industri lokal dari volume yang dibutuhkan. Definisi restoran di Pergub ini juga mencakup bar dan jasa boga.
Jasa Izin Klinik di Bali
Izin klinik di Bali terdiri dari dua jalur: izin operasional klinik untuk fasilitasnya dan surat izin praktik (SIP) untuk setiap tenaga kesehatan. Keduanya diterbitkan pemerintah kabupaten/kota lokasi klinik dengan rekomendasi Dinas Kesehatan setempat, di bawah kerangka PP 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko.
- NIB dengan KBLI klinik yang sesuai
- Dokter penanggung jawab dengan STR dan SIP untuk alamat klinik
- Rekomendasi Dinas Kesehatan kabupaten/kota
- Denah, sarana prasarana, dan daftar alat kesehatan
- Perjanjian pengelolaan limbah medis dengan pihak berizin
Biaya jasa IzinBeres untuk klinik dan klinik kecantikan mulai Rp 18.000.000, estimasi 1–2 bulan; biaya negara dikutip terpisah. Lihat juga panduan izin klinik kami.
Fakta lokal: Di Kabupaten Badung, SIP tenaga kesehatan (misalnya SIP dokter spesialis) diajukan ke DPMPTSP Badung melalui LAPERON. Portal pelayanan publik Badung mencantumkan waktu layanan 5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, dengan rekomendasi Dinas Kesehatan sebagai salah satu syarat. Untuk klinik di Denpasar, jalurnya lewat DPMPTSP dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
Jasa Pengurusan Izin Usaha di Bali
Pengurusan izin usaha di Bali berjalan di tiga lapis: badan usaha (PT atau PT PMA untuk investor asing), NIB dan izin berbasis risiko lewat OSS RBA, lalu izin daerah di kabupaten/kota lokasi usaha. Yang membedakan Bali adalah lapisan tata ruang dan kepariwisataan yang harus lolos lebih dulu.
- Akta dan SK Kemenkumham; untuk PT PMA, struktur saham dan modal sesuai ketentuan nasional
- KBLI dan tingkat risiko yang tepat (cek di Cek KBLI 2025)
- Kesesuaian ruang menurut RDTR kecamatan
- PBG dan SLF lewat SIMBG bila ada bangunan
- TDUP untuk usaha pariwisata dan akomodasi
Biaya jasa IzinBeres: NIB via OSS RBA mulai Rp 1.000.000 (1–3 hari kerja), pendirian PT mulai Rp 7.000.000; PT PMA dan izin daerah dikutip sesuai kebutuhan, biaya negara terpisah.
Fakta lokal: Kanal izin daerah berbeda per kabupaten/kota. Badung (Canggu, Seminyak, Uluwatu) memakai LAPERON, Denpasar lewat DPMPTSP Kota Denpasar, dan usaha di Ubud yang masuk Kabupaten Gianyar diajukan ke DPMPTSP Kabupaten Gianyar.
Layanan lain yang sering dicari di Bali
Sebagai konsultan perizinan Bali, empat permintaan di bawah ini paling sering datang di luar izin sektor. Semuanya bisa diurus jarak jauh; konsultasi awal gratis dan biaya jasa baru muncul setelah penawaran tertulis Anda setujui.
Konsultan legalitas usaha Bali
Legalitas usaha adalah fondasi sebelum izin apa pun: akta pendirian, SK Kemenkumham, NPWP badan, lalu NIB. Sebagai konsultan legalitas usaha Bali, kami mulai dari memilih bentuk yang tepat — PT Perorangan, PT, CV, atau PT PMA — supaya tidak perlu diubah lagi ketika usaha tumbuh. PT Perorangan mulai Rp 1.500.000. Rinciannya di halaman jasa legalitas perusahaan.
Jasa pengurusan NIB Bali
NIB diterbitkan secara nasional lewat OSS RBA, bukan oleh dinas daerah. Yang menentukan dari sisi lokal adalah alamat usaha dan kesesuaian tata ruangnya, jadi jasa pengurusan NIB Bali kami mulai dengan mengecek alamat dan KBLI. Biaya jasa mulai Rp 1.000.000, proses 1–3 hari kerja bila data lengkap. Lihat jasa pengurusan NIB.
Konsultan perizinan usaha Bali: jasa urus izin usaha sampai terbit
Jasa urus izin usaha Bali dimulai dari penetapan KBLI dan tingkat risiko, lalu NIB, sertifikat standar bila diwajibkan, dan izin teknis di DPMPTSP Kota Denpasar atau DPMPTSP Badung (LAPERON), tergantung letak alamat usaha. Usaha berisiko rendah cukup dengan NIB, dan kami akan mengatakannya terus terang. Pelajari cara kerja konsultan perizinan usaha kami.
Jasa izin BPOM Bali
Izin edar BPOM diajukan secara daring ke Badan POM, sehingga produsen di Bali tidak perlu datang ke kantor pusat. Yang paling sering menghambat justru di hulu: sarana produksi yang belum memenuhi syarat dan data produk atau label yang belum lengkap. Lihat jasa izin BPOM.
Estimasi biaya
| Layanan | Biaya jasa | Catatan |
|---|---|---|
| Pendirian PT Perorangan | Mulai Rp 1.500.000 | Akta, SK Kemenkumham, NPWP, NIB |
| Pendirian PT PMA | Mulai Rp 12.000.000 | Untuk penanaman modal asing, termasuk pendampingan BKPM |
| Pendaftaran merek / HAKI | Mulai Rp 4.500.000 | Per kelas, termasuk penelusuran merek lebih dulu |
| Sertifikasi Halal BPJPH | Mulai Rp 18.500.000 | Jalur reguler, termasuk pendampingan audit |
| Sertifikasi ISO | Mulai Rp 28.500.000 | Tergantung standar dan lingkup sertifikasi |
| Izin apotek | Mulai Rp 18.000.000 | Termasuk pendampingan SIPA apoteker |
| Konsultasi pajak & pelaporan | Mulai Rp 2.000.000/bulan | Pembukuan, SPT masa, SPT tahunan |
| Izin usaha daerah lainnya | Sesuai kebutuhan | PBG, SLF, laik higiene, TDG, izin sektoral — minta penawaran |
Angka di atas adalah biaya jasa mulai dari, di luar biaya resmi negara dan retribusi daerah yang besarnya ditentukan peraturan setempat. Setiap kasus berbeda — jumlah produk, luas bangunan, tingkat risiko KBLI, dan kelengkapan dokumen awal semuanya memengaruhi. Kirim detail usaha Anda lewat WhatsApp dan kami hitungkan tanpa biaya.
Kenapa memakai IzinBeres
Kantor kami satu, di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Bali kami layani dengan dokumen online dan kunjungan staf bila memang diperlukan. Kami tidak mengaku punya cabang di Bali, karena memang tidak ada.
Bali punya lapisan aturan yang tidak ada di daerah lain: batas tinggi bangunan, sempadan pantai, kawasan tempat suci, dan langgam arsitektur. Kami periksa lapisan ini sebelum bicara biaya, karena di sinilah rencana paling sering batal.
Sebagian besar klien kami di Bali adalah warga negara asing yang mendirikan PT PMA. Kami mengerjakan pendirian badan usaha, KITAS, dan izin operasionalnya sekaligus, sehingga tidak ada berkas yang saling menunggu.
Dari usaha mikro sampai penanaman modal asing. Kami sudah menemui hampir semua bentuk penolakan berkas yang mungkin terjadi, dan tahu cara memperbaikinya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Canggu dan Seminyak itu Denpasar atau Badung?
Benar bangunan di Bali dibatasi 15 meter?
Saya mau buka beach club. Apa yang dicek pertama?
Apakah ada moratorium pembangunan hotel dan vila di Bali?
Bar saya di Canggu, izin alkoholnya bagaimana?
Saya warga negara asing. Bisa punya usaha di Bali?
IzinBeres punya kantor di Bali?
Berapa lama mendirikan PT PMA dan mengurus izin usaha di Bali?
Berapa biaya jasa izin restoran di Bali?
Apakah bisa mengurus izin bar atau beach club di Bali?
Berapa lama izin klinik di Bali?
Apakah restoran di Bali wajib memakai produk lokal?
Usaha saya di Ubud. Izinnya ke Badung atau Denpasar?
Apa beda agen perizinan dan biro jasa perizinan di Bali?
Halaman terkait
Dasar hukum di Pustaka Peraturan
Kode KBLI terkait
Cek aturan Bali sebelum Anda menyewa tanah
Batas tinggi, sempadan pantai, kawasan tempat suci, dan status lahan. Empat hal ini menentukan apakah rencana Anda mungkin. Kirimkan lokasi dan rencana usaha Anda, kami periksa tanpa biaya.
Garansi biaya jasa kembali bila pengajuan ditolak karena kelalaian kami. Syarat & ketentuan berlaku.
IzinBeres adalah konsultan swasta independen, bukan instansi pemerintah.