Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Halaman ini adalah ringkasan tidak resmi yang disusun IzinBeres (PT BOSTAP MAKMUR BERKAT), perusahaan konsultan swasta — bukan situs pemerintah dan bukan bagian dari JDIH. Naskah resmi dan berkas PDF berasal dari peraturan.bpk.go.id. Bukan nasihat hukum. Tentang IzinBeres →
- Status
- Berlaku
- Jenis
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
- Ditetapkan
- 31 Maret 2021
- Diundangkan
- 1 April 2021
- Mulai berlaku
- 1 April 2021
- Sumber
- BN 2021/NO. 301; PERATURAN.GO.ID: 44 HLM
- Bidang
- Imigrasi & TKA
Ringkasan
Permenaker 8/2021 adalah aturan pelaksana PP 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan ini menjadi acuan teknis bagi pemberi kerja yang ingin mempekerjakan TKA di Indonesia, mulai dari pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), jabatan yang boleh diisi, kewajiban pendampingan dan alih pengetahuan, sampai pelaporan penggunaan TKA.
Saat berlaku, Permenaker ini mencabut Permenaker 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA dan Kepmenakertrans KEP.223/MEN/2003 tentang jabatan di lembaga pendidikan yang dikecualikan dari kewajiban tertentu. Status per data JDIH: berlaku. Bagi perusahaan, termasuk PT PMA, pengesahan RPTKA menurut aturan ini adalah langkah awal sebelum permohonan KITAS kerja diproses imigrasi. Kesalahan pada tahap ini, misalnya jabatan yang tidak sesuai, biasanya membuat seluruh proses izin tinggal kerja ikut tertunda.
Yang penting untuk pelaku usaha
- RPTKA harus disahkan sebelum TKA mulai bekerja.
- Siapkan pendamping WNI dan rencana alih pengetahuan untuk setiap jabatan TKA.
- Permenaker 10/2018 sudah dicabut; jangan dipakai lagi sebagai rujukan.
Status & hubungan dengan peraturan lain
Mencabut
- Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Terkait di IzinBeres
Kode KBLI terkait
Peraturan ini paling sering relevan untuk kegiatan usaha di kategori KBLI 2025 berikut (golongan pokok 78):
Bingung peraturan mana yang berlaku untuk usaha Anda?
Tim IzinBeres membantu memetakan izin, KBLI, dan dasar hukumnya sejak 2014.
Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).