Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Ringkasan

Permendag 23/2023 adalah aturan pokok ekspor yang berlaku saat ini, sebagai pelaksana PP 29/2021. Isinya mencakup persyaratan ekspor, konfirmasi status wajib pajak, perizinan berusaha di bidang ekspor, kewajiban dokumen lain, verifikasi atau penelusuran teknis, pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus, dan tempat penimbunan berikat, pengecualian perizinan, kewajiban eksportir, sanksi, serta penanganan gangguan sistem INATRADE dan INSW.

Peraturan ini telah diubah lima kali, yaitu dengan Permendag 11/2024, 21/2024, 9/2025, 5/2026, dan 12/2026. Karena perubahannya sering, eksportir perlu membaca naskah beserta seluruh perubahan sebelum mengajukan izin. Aturan ini penting bagi siapa pun yang mengekspor barang yang dibatasi, karena menentukan izin apa yang diperlukan dan dokumen apa yang harus disiapkan sebelum pengapalan.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Cek lampiran untuk mengetahui apakah barang Anda termasuk yang diatur ekspornya.
• Status wajib pajak perlu valid karena dikonfirmasi dalam proses perizinan ekspor.
• Baca bersama lima perubahannya; ketentuan komoditas tertentu sering diperbarui.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan

• Permendag No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
• Permendag No. 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
• Permendag No. 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
• Permendag No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
• Permendag No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor

Terkait di IzinBeres

• NIB & OSS
• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).