Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas

Ringkasan

Permenkominfo 2/2023 mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio dengan izin kelas, yaitu izin yang melekat pada perangkat yang memenuhi persyaratan teknis sehingga penggunanya tidak perlu mengurus izin frekuensi sendiri. Kelompok perangkatnya meliputi RLAN (termasuk Wi-Fi), LPWAN, perangkat jarak dekat (SRD), IMT berbasis izin kelas, dan PMR.

Peraturan ini menggantikan Permenkominfo 1/2019 dengan topik yang sama dan Permenkominfo 16/2016 tentang persyaratan teknis perangkat NFC. Beberapa ketentuannya kemudian diubah oleh Permenkomdigi 2/2025. Bagi importir dan produsen perangkat nirkabel, persyaratan teknis dalam aturan ini menentukan apakah perangkat bisa disertifikasi dan diperdagangkan di Indonesia. Aturan ini juga relevan bagi perusahaan yang memasang jaringan nirkabel sendiri, karena perangkat di luar ketentuan izin kelas memerlukan izin frekuensi tersendiri. Status per data JDIH: berlaku.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Cek pita frekuensi dan batas daya perangkat sebelum impor atau produksi.
• Perangkat izin kelas tetap wajib sertifikasi alat telekomunikasi.
• Baca bersama perubahan dalam Permenkomdigi 2/2025.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• Permenkominfo No. 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas
• Permenkominfo No. 16 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication

Terkait di IzinBeres

• Sertifikasi perangkat telekomunikasi
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).