Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi secara Wajib
- Status
- Berlaku
- Jenis
- Peraturan Menteri Perindustrian
- Ditetapkan
- 17 Januari 2025
- Diundangkan
- 24 Januari 2025
- Mulai berlaku
- 24 Juli 2025
- Sumber
- BN.2025 (55)/71 hlm
- Bidang
- Halal, Standar & Produk
Ringkasan
Permenperin 2/2025 mewajibkan gula kristal rafinasi memenuhi SNI. Gula rafinasi adalah gula untuk bahan baku industri makanan dan minuman. Pertimbangan aturan ini adalah keamanan dan kesehatan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan daya saing industri. Isinya mengatur lingkup SNI wajib, penilaian kesesuaian, tanggung jawab, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan.
Peraturan ini mulai berlaku 24 Juli 2025 dan mencabut Permenperin 83/M-IND/PER/11/2008 tentang SNI wajib gula kristal rafinasi. Aturan ini kemudian diubah dengan Permenperin 4/2026, sehingga keduanya perlu dibaca bersama. Produsen gula rafinasi dan industri pengguna yang mengimpor bahan baku perlu memastikan pasokannya memenuhi SNI dan mengikuti perubahan terbaru. Dalam praktik, sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT-SNI) diterbitkan lembaga sertifikasi produk setelah pengujian sampel dan audit sistem mutu pabrik, sehingga waktu pengurusannya perlu diperhitungkan dalam rencana produksi atau impor.
Yang penting untuk pelaku usaha
- Gula kristal rafinasi wajib memenuhi SNI.
- Sudah diubah dengan Permenperin 4/2026 — cek perubahannya.
- Industri makanan dan minuman sebaiknya meminta bukti SNI dari pemasok gula.
Status & hubungan dengan peraturan lain
Diubah dengan
- Permenperin No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib
Terkait di IzinBeres
Bingung peraturan mana yang berlaku untuk usaha Anda?
Tim IzinBeres membantu memetakan izin, KBLI, dan dasar hukumnya sejak 2014.
Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).