Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Sepeda Roda Dua Secara wajib

Ringkasan

Peraturan ini mewajibkan sepeda roda dua yang beredar di Indonesia memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kewajiban berlaku untuk produk buatan dalam negeri maupun impor. Isinya mencakup ruang lingkup produk yang terkena SNI wajib, tata cara penilaian kesesuaian untuk memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI), tanggung jawab produsen dan importir, serta ketentuan peralihan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan.

Aturan ini menggantikan Permenperin 30/2018 tentang SNI wajib sepeda roda dua. Pelaku usaha diberi masa penyesuaian: peraturan baru berlaku enam bulan setelah diundangkan. Bagi produsen, importir, dan distributor sepeda, SNI wajib berarti produk tanpa sertifikat SNI yang sah tidak boleh diproduksi, diimpor, atau diedarkan. Sertifikasi perlu diurus sebelum barang masuk pasar atau tiba di pelabuhan, karena pemeriksaan kesesuaian dapat dilakukan saat impor maupun di peredaran.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Pastikan setiap tipe sepeda yang dijual sudah memiliki SPPT SNI yang masih berlaku.
• Importir perlu menyiapkan sertifikat SNI sebelum barang dikapalkan, bukan setelah tiba.
• Cek ulang produk lama: sertifikat berdasarkan aturan sebelumnya perlu disesuaikan dengan ketentuan peralihan.

Status & hubungan dengan peraturan lain

JDIH BPK belum mencatat peraturan yang mengubah atau dicabut oleh peraturan ini.

Terkait di IzinBeres

• SNI & ISO
• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).