Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Peralatan Masak (Cookware) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (Stainless Steel Flatware) Secara Wajib

Ringkasan

Peraturan ini mewajibkan peralatan masak (cookware) dari logam serta peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat yang beredar di Indonesia memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kewajiban berlaku untuk produk buatan dalam negeri maupun impor. Isinya mencakup ruang lingkup produk yang terkena SNI wajib, penilaian kesesuaian untuk memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI), tanggung jawab pelaku usaha, tata cara penerbitan surat keterangan, serta ketentuan lain-lain.

Pelaku usaha diberi masa penyesuaian: peraturan baru berlaku enam bulan setelah diundangkan. Bagi produsen, importir, dan distributor panci, wajan, sendok, dan garpu, SNI wajib berarti produk tanpa sertifikat SNI yang sah tidak boleh diproduksi, diimpor, atau diedarkan. Sertifikasi perlu diurus sebelum barang masuk pasar atau tiba di pelabuhan, karena pemeriksaan kesesuaian dapat dilakukan saat impor maupun di peredaran.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Pastikan setiap tipe peralatan masak dan peralatan makan yang dijual sudah memiliki SPPT SNI yang masih berlaku.
• Importir perlu menyiapkan sertifikat SNI sebelum barang dikapalkan, bukan setelah tiba.
• Aturan ini tidak tercatat menggantikan aturan lama; produk yang belum bersertifikat SNI perlu disertifikasi.

Status & hubungan dengan peraturan lain

JDIH BPK belum mencatat peraturan yang mengubah atau dicabut oleh peraturan ini.

Terkait di IzinBeres

• SNI & ISO
• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).