Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Ringkasan

Perpres 57/2023 mewajibkan pemberi kerja melaporkan lowongan pekerjaan yang mereka buka. Informasi lowongan ini menjadi bagian dari layanan informasi pasar kerja, yang dipakai untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Layanan penempatan tenaga kerja dijalankan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Perpres ini mencabut Keppres 4/1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan. Dasar hukumnya antara lain UU 13/2003 dan PP 37/2021. Bagi perusahaan yang sedang merekrut, termasuk PT PMA yang baru beroperasi, kewajiban ini perlu masuk ke prosedur rekrutmen standar. Pelaporan lowongan juga berkaitan dengan tertib administrasi ketenagakerjaan secara umum, sehingga sebaiknya dicatat rapi bersama dokumen rekrutmen lainnya.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Laporkan setiap lowongan yang dibuka melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
• Masukkan pelaporan lowongan ke SOP rekrutmen perusahaan.
• Keppres 4/1980 sudah dicabut; rujuk Perpres 57/2023.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• KEPPRES No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Terkait di IzinBeres

• Jasa legalitas perusahaan
• PT PMA
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).