Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Ringkasan

PP 18/2021 menyatukan aturan tentang hak pengelolaan, hak atas tanah (seperti HGU, HGB, dan hak pakai), satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah dalam satu peraturan. PP ini juga memperkuat pengaturan hak pengelolaan, memperbarui aturan penguasaan tanah negara, dan memperkenalkan pemberian hak atas ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah.

PP ini mencabut PP 40/1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai serta PP 103/2015 tentang kepemilikan hunian oleh orang asing, dan mengubah sebagian PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah. Statusnya masih berlaku. Bagi pelaku usaha dan investor, PP ini menjadi rujukan jenis hak atas tanah yang bisa dimiliki badan usaha, termasuk PT PMA, serta aturan hunian bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Rujukan utama HGB, HGU, dan hak pakai untuk lahan usaha.
• Mengatur hunian bagi orang asing, menggantikan PP 103/2015.
• Periksa jenis hak dan sertifikat tanah sebelum membeli atau menyewa lokasi usaha.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
• PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

Mengubah

• PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Terkait di IzinBeres

• Checklist izin sebelum sewa lokasi
• PT PMA
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).