Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Ringkasan

PP 40/2021 mengatur penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha; pengusulan dan penetapan KEK; pembangunan dan pengoperasian; kelembagaan dan pengelolaan; serta fasilitas dan kemudahan.

Fasilitas di KEK meliputi perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha. Bagi investor, lokasi di KEK bisa mengubah perhitungan biaya dan jalur perizinan secara signifikan.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Relevan untuk investor yang menimbang lokasi di KEK.
• Fasilitas pajak, bea, imigrasi, dan perizinan.
• Berlaku sejak 2 Februari 2021.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
• PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Terkait di IzinBeres

• Jasa PT PMA
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).