Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

Ringkasan

PP 68/2021 menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa seluas 166,45 hektare di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan usaha yang ditetapkan untuk kawasan ini meliputi riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; pariwisata; pendidikan; industri kreatif; dan/atau kegiatan ekonomi lain. Penetapannya bertujuan mempercepat pengembangan wilayah di Pulau Batam.

PP ini tercatat mengubah PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beserta perubahannya (PP 5/2011 dan PP 62/2019), karena kawasan KEK dipisahkan dari FTZ. Statusnya berlaku. Bagi perusahaan teknologi, digital, dan industri kreatif yang mempertimbangkan Batam, KEK Nongsa menjadi salah satu pilihan lokasi dengan rezim kawasan ekonomi khusus. Sebelum menanamkan modal, investor perlu memastikan KBLI rencana usahanya termasuk dalam kegiatan yang ditetapkan untuk kawasan ini.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Cocok untuk usaha digital, riset teknologi, industri kreatif, dan pariwisata.
• Rezim KEK berbeda dengan FTZ Batam; pahami perbedaannya sebelum memilih lokasi.
• KBLI perusahaan harus sesuai kegiatan usaha yang ditetapkan untuk KEK.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mengubah

• PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
• PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
• PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Terkait di IzinBeres

• PT PMA
• Cek KBLI
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).