Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ringkasan

UU 17/2023 adalah undang-undang kesehatan yang menyatukan banyak aturan dalam satu naskah. Isinya antara lain hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, upaya kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, perbekalan, ketahanan farmasi dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi, penanganan wabah, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan pidana.

UU ini mencabut sejumlah undang-undang sektor, antara lain UU Tenaga Kesehatan (UU 36/2014), UU Keperawatan, UU Kebidanan, UU Kesehatan Jiwa, UU Kekarantinaan Kesehatan, dan UU Pendidikan Kedokteran. Statusnya berlaku. Bagi pelaku usaha klinik, apotek, rumah sakit, farmasi, dan alat kesehatan, UU ini adalah rujukan pokok untuk perizinan fasilitas, tenaga kesehatan, dan produk kesehatan; aturan teknisnya ada di peraturan pelaksana.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Rujukan pokok izin fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik dan apotek.
• Mengatur tenaga kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan dalam satu undang-undang.
• Menggantikan beberapa UU lama; perbarui rujukan di dokumen perizinan.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
• UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
• UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
• UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
• UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
• UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• … dan 2 peraturan lain (lihat daftar lengkap di JDIH BPK)

Terkait di IzinBeres

• Izin klinik
• Izin apotek
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).