Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Ringkasan

Peraturan BKPM 5/2021 memuat pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Aturan ini menjadi acuan bagaimana pemerintah memantau kepatuhan pelaku usaha setelah izin terbit, termasuk melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan pemeriksaan lapangan, serta tindak lanjut bila ditemukan ketidakpatuhan.

Peraturan ini mulai berlaku 2 Juni 2021 dan mencabut Peraturan BKPM 6/2020 tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Aturan ini lahir bersamaan dengan peluncuran OSS berbasis risiko sebagai pelaksanaan Cipta Kerja. Bagi pelaku usaha, intinya NIB dan izin bukan akhir proses: kewajiban lapor dan kesiapan menghadapi pengawasan tetap berjalan selama usaha beroperasi. Pengawasan ini berlaku bagi usaha dengan tingkat risiko rendah hingga tinggi, dengan intensitas yang berbeda, sehingga setiap pemegang NIB perlu menjaga kepatuhan administrasinya.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Kepatuhan setelah izin terbit dipantau, termasuk lewat LKPM.
• Terlambat atau tidak melapor LKPM dapat berujung sanksi.
• Simpan dokumen perizinan dan realisasi investasi untuk pemeriksaan.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Terkait di IzinBeres

• Laporan LKPM
• NIB & OSS
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).