Perizinan usaha & legalitas bisnis di seluruh Indonesia📞 +62 856-1963-888   ✉ info@izinberes.com
BerandaPustaka Peraturan › Peraturan BSN 6/2023

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Persyaratan Keselamatan Peralatan Audio/Video Serta Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pustaka Peraturan IzinBeres · data status dari JDIH BPK · diperbarui 23 September 2026
Status
Berlaku
Jenis
Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Ditetapkan
14 Agustus 2023
Diundangkan
16 Agustus 2023
Mulai berlaku
16 Agustus 2023
Sumber
BN.2023 (631)/20 hlm
Bidang
Halal, Standar & Produk

Ringkasan

Peraturan BSN 6/2023 menetapkan skema penilaian kesesuaian terhadap SNI persyaratan keselamatan peralatan audio/video serta teknologi informasi dan komunikasi. Produk yang dimaksud mencakup perangkat seperti televisi, perangkat audio, komputer, dan peralatan sejenis. Skema ini menjadi pedoman lembaga sertifikasi saat menilai keselamatan produk tersebut. Skema ini dipakai sebagai acuan dalam menerbitkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI, yang dibutuhkan apabila produk tersebut diberlakukan SNI secara wajib oleh kementerian teknis.

Peraturan ini berlaku sejak 16 Agustus 2023 dan tercatat masih berlaku. Bagi produsen dan importir elektronik konsumen dan perangkat TIK, skema ini menentukan jalur sertifikasi keselamatan listrik untuk SNI. Pengurusannya sering berjalan bersamaan dengan sertifikasi perangkat telekomunikasi, sehingga jadwal keduanya perlu direncanakan bersama. Tanpa sertifikat, produk ber-SNI wajib tidak boleh beredar.

Yang penting untuk pelaku usaha

  • Perangkat audio/video dan TIK diuji keselamatan listriknya mengikuti skema ini.
  • Rencanakan SNI dan sertifikasi Postel secara paralel.
  • Pastikan laboratorium dan lembaga sertifikasi terakreditasi untuk produk Anda.

Status & hubungan dengan peraturan lain

JDIH BPK belum mencatat peraturan yang mengubah atau dicabut oleh peraturan ini.

Terkait di IzinBeres

Bingung peraturan mana yang berlaku untuk usaha Anda?

Tim IzinBeres membantu memetakan izin, KBLI, dan dasar hukumnya sejak 2014.

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).