Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur cara memverifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang, cara menetapkan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta cara memberikan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di atas LSD. Selain itu diatur pula pemantauan, evaluasi, dan pemutakhiran data lahan sawah tersebut.

Peraturan ini berlaku sejak 20 Februari 2024 dan mencabut Permen ATR/BPN 12/2020 dengan topik yang sama. Aturan ini penting bagi pelaku usaha yang membeli atau menyewa lahan untuk pabrik, gudang, perumahan, atau usaha lain di daerah pertanian: jika bidang tanahnya masuk peta LSD, pemanfaatan untuk kegiatan nonpertanian tidak bisa langsung diproses dan perlu rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Cek status lahan sebelum transaksi agar KKPR tidak tertahan.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Cek apakah lahan incaran masuk peta LSD sebelum membeli atau menyewa.
• Lahan LSD butuh rekomendasi perubahan penggunaan tanah untuk kegiatan nonpertanian.
• Menggantikan Permen ATR/BPN 12/2020.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• Permen Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Terkait di IzinBeres

• KKPR: konfirmasi vs persetujuan
• Checklist izin sebelum sewa lokasi
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).