Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Ringkasan

PP 15/2022 mengatur perlakuan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di usaha pertambangan batubara. Isinya mencakup perlakuan PPh, kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh, serta hak dan kewajiban pajak dan PNBP bagi pemegang IUP, IUPK, PKP2B, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. PP ini menjalankan Undang-Undang PPh sebagaimana diubah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU 9/2018 tentang PNBP.

PP ini masih berlaku dan sudah diubah dengan PP 18/2025, yang menyesuaikan kembali besaran PNBP bagi pemegang IUPK kelanjutan operasi. Bagi perusahaan tambang batubara dan investornya, PP ini menjadi acuan utama menghitung beban pajak dan PNBP sesuai jenis izinnya, dan perlu dibaca bersama aturan perubahannya sebelum menyusun proyeksi keuangan atau due diligence.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Perlakuan pajak dan PNBP dibedakan menurut jenis izin: IUP, IUPK, atau PKP2B.
• Pemegang IUPK kelanjutan operasi perlu membaca juga perubahan dalam PP 18/2025.
• Masukkan kewajiban PNBP dalam proyeksi keuangan proyek tambang.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan

• PP No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Terkait di IzinBeres

• IUJP/IPP pertambangan
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).