Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Ringkasan

PP 27/2021 adalah aturan pelaksana UU Cipta Kerja di sektor kelautan dan perikanan. Isinya meliputi perubahan status zona inti kawasan konservasi, kriteria bangunan dan instalasi di laut, pengelolaan sumber daya ikan, standar mutu hasil perikanan, penangkapan dan pembudidayaan ikan nonkomersial, kapal perikanan, pelabuhan perikanan, standar laik operasi kapal, serta pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman.

PP ini masih berlaku. Saat terbit, PP ini mencabut PP 6/2020 tentang bangunan dan instalasi di laut serta sebagian pasal PP 57/2015 tentang jaminan mutu hasil perikanan. Sebagian ketentuannya kemudian dicabut oleh PP 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Bagi eksportir hasil laut, pemilik kapal ikan, pembudi daya, dan importir garam atau ikan, PP ini menjadi rujukan izin, mutu produk, dan kuota impor.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Impor komoditas perikanan dan garam dikendalikan pemerintah.
• Hasil perikanan wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
• Bangunan dan instalasi di laut punya kriteria dan persyaratan khusus.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Dicabut sebagian dengan

• PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mencabut

• PP No. 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut

Mengubah

• PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Terkait di IzinBeres

• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).