Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ringkasan

PP 28/2024 adalah aturan pelaksana utama UU 17/2023 tentang Kesehatan. Satu PP ini mengatur banyak hal sekaligus: penyelenggaraan upaya kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, sistem informasi dan teknologi kesehatan, penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

PP ini mencabut lebih dari tiga puluh peraturan lama, di antaranya PP 47/2021 tentang rumah sakit, PP 88/2019 tentang kesehatan kerja, PP 67/2019 tentang tenaga kesehatan, dan PP 53/2021 tentang transplantasi organ. Bagi pemilik klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, maupun distributor alat kesehatan dan farmasi, PP inilah rujukan terkini untuk syarat fasilitas, tenaga, dan perizinan yang dinilai saat pengajuan maupun pengawasan.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Rujukan utama izin klinik, rumah sakit, dan apotek sejak 2024.
• Menggantikan banyak PP kesehatan lama; perbarui dasar hukum SOP Anda.
• Kefarmasian dan alat kesehatan diatur dalam PP yang sama.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
• PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
• PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
• PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
• PERPRES No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
• PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
• PERPRES No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
• PERPRES No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
• … dan 23 peraturan lain (lihat daftar lengkap di JDIH BPK)

Terkait di IzinBeres

• Izin klinik
• Izin apotek
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).