Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Ringkasan

PP 39/2021 dulu mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal: tugas BPJPH, pemisahan lokasi dan alat proses produk halal, pendirian dan akreditasi LPH, auditor halal, penyelia halal, serta tata cara permohonan dan perpanjangan sertifikat halal.

PP ini SUDAH TIDAK BERLAKU. Statusnya dicabut dengan PP 42/2024. Kalau Anda menemukan panduan halal yang masih mengutip PP 39/2021, cek ulang isinya dengan PP 42/2024.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Status: tidak berlaku, dicabut PP 42/2024.
• Rujukan historis saja.
• Jangan dipakai sebagai dasar dokumen baru.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Dicabut dengan

• PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Mencabut

• PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Terkait di IzinBeres

• PP 42/2024 (pengganti)
• Jasa sertifikasi halal
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).