Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Ringkasan

PP 46/2021 adalah aturan pelaksana UU Cipta Kerja untuk sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Ruang lingkupnya empat bidang: pos, telekomunikasi, pemakaian spektrum frekuensi radio, dan penyiaran. Penyelenggaraan pos mencakup seluruh pengelolaan dan penatausahaan layanan pos, sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi mencakup penyediaan dan pelayanan telekomunikasi. Pengawasan dan pengendalian keempat bidang itu dipegang Menteri Komunikasi dan Informatika.

PP ini mengubah dan mencabut sebagian pasal di sejumlah PP lama, antara lain PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PP 53/2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, PP 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, dan PP 15/2013 tentang Pos. Bagi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, pengguna frekuensi radio, serta perusahaan yang memasarkan perangkat telekomunikasi, PP ini menjadi rujukan tingkat PP untuk perizinan dan kewajibannya.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Rujukan pokok perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dan penggunaan frekuensi.
• Juga mengatur penyelenggaraan pos dan lembaga penyiaran.
• Relevan bagi importir dan penjual perangkat yang memakai frekuensi radio.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mengubah

• PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
• PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
• PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
• PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
• PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
• PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
• PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Terkait di IzinBeres

• Sertifikasi perangkat telekomunikasi
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).