Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Ringkasan

PP 48/2025 mengatur ulang penertiban dan pendayagunaan kawasan serta tanah telantar. Kawasan menjadi objek penertiban bila izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipakai, atau tidak dimanfaatkan oleh pemegangnya. Jenis kawasan yang disebut antara lain kawasan pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata, perumahan atau permukiman skala besar, dan kawasan lain yang pemanfaatannya bertumpu pada izin terkait tanah dan ruang.

PP ini mencabut PP 20/2021 dan menjadi aturan yang berlaku saat ini. Dasarnya adalah Cipta Kerja (UU 6/2023) dan UU Pokok Agraria, yang mengenal hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan. Bagi investor yang memegang lahan luas atau izin berbasis lahan, aturan ini penting: izin dan hak yang dibiarkan menganggur dapat ditertibkan, sehingga rencana pemanfaatan lahan perlu dijalankan sesuai izin yang dimiliki.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Pemegang izin berbasis lahan wajib benar-benar mengusahakan kawasan sesuai izinnya.
• Berlaku untuk kawasan industri, pariwisata, perkebunan, tambang, dan perumahan skala besar.
• Dokumentasikan progres pembangunan dan operasional sebagai bukti pemanfaatan lahan.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Terkait di IzinBeres

• Checklist izin sebelum sewa lokasi
• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).