Perizinan usaha & legalitas bisnis di seluruh Indonesia📞 +62 856-1963-888   ✉ info@izinberes.com
BerandaPustaka Peraturan › UU 7/2021

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pustaka Peraturan IzinBeres · data status dari JDIH BPK · diperbarui 23 September 2026
Juga tersedia: English · 中文
Status
Berlaku
Jenis
Undang-undang (UU)
Ditetapkan
29 Oktober 2021
Diundangkan
29 Oktober 2021
Mulai berlaku
29 Oktober 2021
Sumber
LN.2021/No.246, TLN No.6736, jdih.setneg.go.id : 104 hlm.
Bidang
Pajak

Ringkasan

UU 7/2021 (UU HPP) mengubah sekaligus beberapa undang-undang pajak: ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan, PPN, cukai, serta memperkenalkan program pengungkapan sukarela dan pajak karbon. Tujuannya konsolidasi fiskal: memperluas basis pajak, memperbaiki administrasi, dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Untuk pelaku usaha, UU ini penting karena mengubah aturan PPh dan PPN yang dipakai sehari-hari, termasuk integrasi NIK sebagai NPWP orang pribadi. Aturan pelaksana di bidang PPh antara lain PP 55/2022.

Yang penting untuk pelaku usaha

  • Dasar banyak perubahan tarif dan administrasi pajak sejak 2022.
  • Rujukan untuk PPN, PPh badan, dan kewajiban PKP.
  • Aturan teknis ada di PP dan PMK — selalu cek versi terbaru di pajak.go.id.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan

  • UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Mengubah

  • UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
  • PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
  • UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  • UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
  • UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
  • UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
  • UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • … dan 2 peraturan lain (lihat daftar lengkap di JDIH BPK)

Terkait di IzinBeres

Bingung peraturan mana yang berlaku untuk usaha Anda?

Tim IzinBeres membantu memetakan izin, KBLI, dan dasar hukumnya sejak 2014.

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).