Persetujuan Lingkungan di OSS: Beda SPPL, UKL-UPL, dan Amdal Menurut PP 28/2025

Jawaban singkatnya: Persetujuan Lingkungan (PL) wajib dimiliki setiap pelaku usaha, baik kegiatannya berdampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan. Yang membedakan hanya dokumennya: Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Semua permohonan diajukan lewat Sistem OSS, dan SPPL terbit otomatis bersamaan dengan NIB. Dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 78 sampai Pasal 105.

Banyak pelaku usaha baru mengira urusan lingkungan hanya milik pabrik. Kenyataannya, kafe, gudang, klinik, sampai kantor pun tetap harus punya PL — hanya saja bentuknya SPPL yang keluar sendiri saat mendaftar NIB, sehingga sering tidak disadari. Masalah muncul ketika skala usaha naik dan dokumen yang dipakai ternyata kelas terendah.

PL itu persyaratan dasar, bukan izin tambahan

PP 28/2025 Pasal 12 ayat (1) menempatkan Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu persyaratan dasar Perizinan Berusaha, sejajar dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Artinya PL bukan pelengkap yang bisa diurus belakangan — tanpa PL, perizinan berusaha untuk kegiatan tersebut tidak berdiri di atas dasar yang sah.

Kalau Anda belum menuntaskan persyaratan dasar yang pertama, baca dulu panduan KKPR di OSS: beda konfirmasi dan persetujuan. Untuk urusan bangunan, ada penjelasan PBG dan SLF bangunan yang sudah berdiri.

Pasal 78 ayat (1) menegaskan kewajiban itu berlaku untuk usaha yang berdampak penting maupun yang tidak berdampak penting. Tidak ada kategori bebas dokumen lingkungan. Permohonan diajukan pelaku usaha melalui Sistem OSS (ayat 4), dan hasil penerbitannya juga disampaikan lewat Sistem OSS (ayat 5).

Tiga dokumen, tiga bentuk Persetujuan Lingkungan

Pasal 78 ayat (2) menyebut tiga dokumen lingkungan hidup: Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Ayat (3) menyebut tiga bentuk PL yang keluar dari masing-masing dokumen itu. Keduanya sering tertukar dalam percakapan sehari-hari, padahal berbeda: dokumen adalah yang Anda susun, PL adalah surat yang terbit.

Satu hal yang sering dilewatkan: Pasal 78 ayat (6) mengatur kegiatan usaha dengan lebih dari satu KBLI yang terintegrasi dan berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem. Pengajuan dan penerbitan PL-nya mengacu pada persyaratan dokumen lingkungan yang paling tinggi. Jadi kalau satu dari lima KBLI Anda wajib Amdal, seluruh kegiatan itu tunduk pada Amdal — bukan lima dokumen terpisah. Kalau Anda belum yakin kode mana saja yang dipakai, cek dulu lewat alat cek KBLI 2025.

SPPL terbit otomatis bersamaan dengan NIB

Ini bagian yang paling melegakan untuk usaha kecil dan menengah. Pasal 101 ayat (2) menyatakan penerbitan PL dengan formulir SPPL dilakukan melalui pernyataan mandiri oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS, dan diterbitkan secara otomatis bersamaan dengan NIB.

Tidak ada antrean penilaian, tidak ada rapat tim teknis, tidak ada biaya penyusunan dokumen. Karena itu banyak pemilik usaha tidak sadar mereka sudah memegang PL — dokumennya ikut keluar di dashboard OSS saat pendaftaran NIB. Yang perlu diingat: SPPL adalah pernyataan. Isi kesanggupan itu mengikat, dan pengawas lingkungan berhak menagihnya di lapangan.

Risikonya justru muncul saat usaha berkembang: menambah mesin, memperluas gudang, atau mengubah proses produksi. Jika kegiatan baru itu masuk kriteria wajib UKL-UPL atau Amdal, SPPL lama tidak lagi cukup.

UKL-UPL: ada yang otomatis, ada yang diperiksa

Untuk UKL-UPL, PP 28/2025 memisahkan perlakuan berdasarkan tingkat risiko usaha. Pasal 98 ayat (2) menyebut pemeriksaan administrasi dan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS — jalur tercepat setelah SPPL.

Di atas itu, ada jangka waktu yang jelas:

• Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk risiko menengah tinggi dan tinggi: pemeriksaan substansi paling lama 3 Hari sejak dokumen dinyatakan benar (Pasal 98 ayat 3).
• Formulir UKL-UPL standar untuk risiko menengah tinggi dan tinggi: paling lama 5 Hari (Pasal 98 ayat 4).
• Jika penerbitan persetujuan teknis dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan substansi: paling lama 15 Hari (Pasal 98 ayat 5).

Kalau dokumen dinyatakan tidak benar, Pasal 96 memberi waktu perbaikan yang sangat pendek: pelaku usaha menyampaikan perbaikan paling lama 1 Hari sejak pengembalian dokumen, dan pemeriksa menilai perbaikan itu paling lama 1 Hari juga. Pada tahap substansi, Pasal 100 memberi waktu perbaikan 5 Hari dan pemeriksaan ulang 2 Hari. Melewati batas itu — atau perbaikan tidak sesuai standar — permohonan ditolak melalui Sistem OSS.

Inilah alasan praktis kenapa formulir UKL-UPL sebaiknya disiapkan matang sebelum diunggah: jendela perbaikannya dihitung dalam hari, bukan minggu.

Amdal: 50 hari penilaian, 10 hari SK kelayakan

Amdal adalah jalur terpanjang. Pasal 86 menyusun tahapannya: pengisian formulir kerangka acuan oleh pelaku usaha, pemeriksaan formulir kerangka acuan, penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL, lalu penilaian dokumen tersebut.

Penilaian administrasi (Pasal 87) memeriksa antara lain kesesuaian lokasi rencana usaha dengan Rencana Tata Ruang, persetujuan awal terkait rencana usaha, persetujuan teknis bila dipersyaratkan, keabsahan registrasi lembaga penyedia jasa penyusun Amdal, sertifikasi kompetensi penyusun, serta kesesuaian sistematika dokumen.

Untuk jangka waktunya, Pasal 93 ayat (1) menetapkan penilaian substansi, uji kelayakan, dan penyampaian rekomendasi dilakukan paling lama 50 Hari sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar dalam penilaian administrasi. Setelah rekomendasi hasil uji kelayakan diterima, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup — atau Ketidaklayakan — ditetapkan paling lama 10 Hari (Pasal 93 ayat 4).

Perlu digarisbawahi: Pasal 93 ayat (3) menyatakan jangka waktu itu tidak termasuk waktu yang dipakai pelaku usaha untuk memperbaiki dokumen. Jadi 50 hari adalah jam kerja pemerintah, bukan total durasi proyek Anda. Keterlambatan menyusun dokumen tidak menghentikan hitungan — ia hanya menunda titik mulainya.

Persetujuan teknis: penapisan mandiri lebih dulu

Persetujuan teknis (pertek) hanya dipersyaratkan untuk permohonan PL dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL (Pasal 80 ayat 1) — pemegang SPPL tidak berurusan dengan tahap ini. Pasal 80 ayat (2) menyebut empat jenis pertek: pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta analisis mengenai dampak lalu lintas.

Yang berubah dan sering belum diketahui: penapisan dilakukan mandiri oleh pelaku usaha. Tiga jenis pertama ditapis lewat sistem informasi lingkungan hidup (Pasal 81 ayat 1), sedangkan analisis dampak lalu lintas ditapis lewat sistem informasi lalu lintas (ayat 2). Jika hasil penapisan menunjukkan kegiatan tidak berdampak pada air, tanah, udara, atau bangkitan dan tarikan lalu lintas, pertek tidak diperlukan dan pelaku usaha langsung mengajukan PL lewat Sistem OSS (ayat 3 dan 5).

Kalau pertek diperlukan, bentuknya bisa berupa standar teknis yang ditetapkan Pemerintah Pusat atau kajian teknis. Bila standar teknisnya sudah ada, Pasal 82 menyebut penerbitan pertek dilakukan otomatis melalui sistem informasi. Untuk kajian teknis, Pasal 83 memberi batas waktu:

• Baku mutu air limbah dan baku mutu emisi: paling lama 30 Hari.
• Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun: paling lama 16 Hari.
• Analisis dampak lalu lintas bangkitan tinggi dan sedang: paling lama 23 Hari; bangkitan rendah paling lama 3 Hari.

Ada klausul penyelamat yang layak diketahui: kalau pertek belum terbit dalam jangka waktu itu, pelaku usaha boleh langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan pertek yang sudah dinyatakan lengkap dan benar (Pasal 83 ayat 3 dan 4). Bahkan bila pertek tetap tidak terbit saat pemeriksaan substansi dimulai, Pasal 83 ayat (7) menyatakan pemeriksaan substansi dokumen lingkungan tetap dapat dilakukan tanpa pertek.

Di kawasan industri, KEK, dan KPBPB

Pelaku usaha yang berlokasi di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sudah dilengkapi Amdal kawasan dan PL kawasan tidak menyusun Amdal sendiri. Pasal 102 mewajibkan mereka menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen lingkungan kawasan, yang kemudian diperiksa dan disahkan oleh pengelola kawasan. RKL-RPL rinci yang sudah disahkan itulah yang menjadi bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi dasar Perizinan Berusaha di kawasan tersebut.

Pasal 103 menambahkan keringanan: pelaku usaha yang mengalirkan air limbahnya melalui instalasi pengolahan air limbah yang disediakan pengelola kawasan tidak memerlukan persetujuan teknis untuk air limbah tersebut. Ini pembeda nyata antara menyewa gudang di kawasan industri dan membangun di lahan mandiri — dan salah satu alasan biaya kepatuhan di kawasan lebih terukur.

Kewenangan PL dan pertek juga dapat didelegasikan. Pasal 104 memungkinkan menteri atau kepala badan yang menyelenggarakan urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendelegasikan pemberian PL dan pertek kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Lima kesalahan yang membuat PL mandek

1. Memakai SPPL untuk kegiatan yang sudah wajib UKL-UPL. Skala naik, dokumen tidak ikut naik. Ini temuan paling umum saat pengawasan.
2. Menghitung multi-KBLI secara terpisah. Pasal 78 ayat (6) mengharuskan mengacu ke dokumen paling tinggi untuk kegiatan terintegrasi dalam satu hamparan ekosistem.
3. Melewatkan penapisan mandiri persetujuan teknis. Akibatnya dokumen lingkungan diajukan tanpa lampiran yang diminta pada penilaian administrasi.
4. Terlambat memperbaiki dokumen. Jendela perbaikan UKL-UPL dihitung 1 Hari pada tahap administrasi dan 5 Hari pada tahap substansi. Lewat berarti ditolak.
5. Mengurus PL setelah bangunan berdiri. PL adalah persyaratan dasar; menunda berarti seluruh rangkaian perizinan berusaha ikut tertahan.

Bagaimana IzinBeres membantu

IzinBeres mendampingi dari langkah paling awal: memastikan kode KBLI dan skala usaha Anda jatuh ke dokumen lingkungan yang benar, menyiapkan penapisan persetujuan teknis, menyusun dan mengunggah formulir lewat Sistem OSS, sampai menjaga jendela perbaikan yang pendek itu tidak terlewat. Layanan ini masuk dalam jasa pengurusan Persetujuan Lingkungan dan K3, dan dapat digabung dengan pengurusan perizinan berusaha lainnya agar persyaratan dasar selesai berbarengan.

Untuk perusahaan penanaman modal asing, urusan lingkungan biasanya berjalan bersamaan dengan pendirian badan usaha — lihat panduan pendirian PT PMA.

FAQ

Apakah usaha kecil tetap wajib punya Persetujuan Lingkungan?

Ya. Pasal 78 ayat (1) PP 28/2025 mewajibkan PL bagi setiap usaha, baik berdampak penting maupun tidak. Untuk usaha yang tidak wajib Amdal maupun UKL-UPL, bentuknya SPPL yang terbit otomatis bersama NIB.

Berapa lama proses Amdal menurut PP 28/2025?

Penilaian substansi, uji kelayakan, dan penyampaian rekomendasi paling lama 50 Hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar, lalu SK Kelayakan Lingkungan Hidup ditetapkan paling lama 10 Hari sejak rekomendasi diterima. Waktu perbaikan dokumen oleh pelaku usaha tidak dihitung dalam jangka waktu itu.

Apakah SPPL perlu diperiksa pejabat lingkungan hidup?

Tidak. SPPL diterbitkan melalui pernyataan mandiri pelaku usaha di Sistem OSS dan keluar otomatis bersamaan dengan NIB (Pasal 101 ayat 2). Isi kesanggupannya tetap mengikat dan dapat diawasi.

Kalau punya beberapa KBLI, apakah dokumennya digabung?

Untuk kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan dokumen lingkungan yang paling tinggi (Pasal 78 ayat 6).

Bagaimana kalau persetujuan teknis tidak kunjung terbit?

Pelaku usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis yang sudah dinyatakan lengkap dan benar. Jika pertek tetap belum terbit saat pemeriksaan substansi dimulai, pemeriksaan substansi tetap dapat dilakukan tanpa pertek (Pasal 83).

Usaha saya menyewa unit di kawasan industri, apa yang harus disiapkan?

Jika kawasan sudah memiliki Amdal kawasan dan PL kawasan, Anda menyusun RKL-RPL rinci dan mengesahkannya ke pengelola kawasan (Pasal 102). Bila air limbah dialirkan ke IPAL yang disediakan pengelola kawasan, persetujuan teknis air limbah tidak diperlukan (Pasal 103).

Sumber

• JDIH BPK — Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 12, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 93, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105) — status berlaku

Catatan: artikel ini merangkum ketentuan peraturan dan bukan nasihat hukum. Kriteria wajib Amdal dan wajib UKL-UPL diatur lebih rinci dalam peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pastikan klasifikasi kegiatan Anda lewat Sistem OSS atau instansi lingkungan hidup yang berwenang.