Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Ringkasan

Permen LHK 9/2023 mengatur tata cara penerbitan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang menjadi kewenangan menteri. Aturan ini juga menetapkan tata waktu proses penerbitannya. Perizinan berusaha di bidang ini diproses melalui sistem OSS, sedangkan persetujuan pemerintah diproses melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Aturan ini dibuat untuk menyederhanakan perizinan di bidang limbah B3 sekaligus mengendalikan pencemaran dari kegiatan usaha. Bagi perusahaan jasa pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan limbah B3, serta penghasil limbah yang mengelola limbahnya sendiri, aturan ini menjadi panduan jalur izin dan dokumen yang harus disiapkan. Kejelasan jalur izin ini membantu pelaku usaha memperkirakan waktu dan biaya sebelum kegiatan pengelolaan limbah dijalankan.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Usaha jasa pengelolaan limbah B3 wajib memiliki perizinan berusaha.
• Perhatikan tata waktu proses penerbitan izin dalam aturan ini.
• Penghasil limbah perlu memastikan mitra pengelolanya berizin.

Status & hubungan dengan peraturan lain

JDIH BPK belum mencatat peraturan yang mengubah atau dicabut oleh peraturan ini.

Terkait di IzinBeres

• K3L
• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).