Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

Ringkasan

Perpres 70/2023 mengatur pengalokasian lahan untuk penataan investasi, khususnya penataan perizinan berusaha di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan. Sasaran penerimanya adalah BUMDes, BUMD, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha milik usaha kecil dan menengah. Perpres ini juga membentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi untuk menata penggunaan lahan secara berkeadilan.

Perpres ini masih berlaku tetapi telah diubah dengan Perpres 76/2024, dan sebagian ketentuannya, yaitu soal pemberian wilayah dan izin pertambangan secara prioritas, dicabut dengan PP 39/2025. Bagi koperasi, UKM, dan badan usaha daerah, Perpres ini membuka akses lahan untuk usaha sumber daya alam; bagi investor lain, penting untuk memahami bahwa lahan tertentu dialokasikan ke kelompok penerima ini.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Koperasi, UKM, BUMDes, dan BUMD menjadi sasaran alokasi lahan.
• Ketentuan pertambangan prioritasnya sudah dicabut PP 39/2025.
• Baca bersama Perpres 76/2024 yang mengubahnya.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Dicabut sebagian dengan

• PP No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Ketentuan mengenai penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP atau WIUPK secara prioritas serta penerbitan IUP atau IUPK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Diubah dengan

• Perpres No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Terkait di IzinBeres

• IUJP/IPP pertambangan
• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).