Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Ringkasan

PMK 70/PMK.03/2022 merinci makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa boga atau katering yang tidak dikenai PPN. Contohnya, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, atau oleh pengusaha katering tidak dikenai PPN karena sudah menjadi objek pajak daerah. Tujuannya menghindari pajak ganda antara pajak pusat dan pajak daerah.

PMK ini berlaku sejak 1 April 2022 dan mencabut empat PMK lama tentang kriteria jasa perhotelan, katering, kesenian dan hiburan, serta parkir yang tidak dikenai PPN. Bagi pemilik restoran, kafe, hotel, tempat hiburan, dan usaha katering, aturan ini menentukan apakah usahanya memungut PPN atau cukup pajak daerah. Salah membaca kriteria bisa berujung pada pungutan ganda ke konsumen atau tagihan pajak di kemudian hari.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Restoran, warung, dan katering umumnya memungut pajak daerah, bukan PPN.
• Cek rincian jasa hiburan dan perhotelan sebelum menetapkan skema pungutan pajak.
• Pastikan pendaftaran pajak daerah sejalan dengan izin usaha restoran atau hotel.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• PMK No. 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
• PMK No. 18/PMK.010/2015 tentang Kretaria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Di Kenai Pajak Pertambahan Nilai
• PMK No. 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
• PMK No. 122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Terkait di IzinBeres

• Izin restoran
• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).