Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean

Ringkasan

PP 49/2022 mengatur fasilitas PPN: impor atau penyerahan barang dan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari PPN, barang dan jasa strategis yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN, pemanfaatan jasa strategis dari luar daerah pabean, serta impor barang yang dibebaskan bea masuk sehingga PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut. Aturan ini menyesuaikan pemberian kemudahan PPN dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

PP ini mencabut beberapa PP lama sekaligus, antara lain PP 146/2000, PP 81/2015, PP 40/2015, PP 50/2019, PP 48/2020, dan PP 58/2021. Statusnya berlaku. Bagi importir dan pengusaha kena pajak, PP ini menjadi rujukan tunggal untuk mengecek apakah barang atau jasa tertentu mendapat fasilitas PPN, sehingga tidak perlu lagi merujuk PP-PP lama yang sudah dicabut.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Rujukan tunggal fasilitas PPN dibebaskan dan tidak dipungut.
• Menggantikan PP 146/2000, PP 81/2015, PP 40/2015, dan PP 50/2019.
• Pastikan dokumen pendukung fasilitas lengkap sebelum transaksi.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Mencabut

• PP No. 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
• PP No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
• PP No. 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
• PP No. 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
• PP No. 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
• PP No. 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
• PP No. 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Terkait di IzinBeres

• Jasa legalitas perusahaan
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).