Beranda › Direktori KBLI 2025 › P Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib › KBLI 84129

KBLI 84129 – Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan

KBLI 84129 adalah kode kelompok “Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan” dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, bagian dari subgolongan 8412 (Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, dan Pelayanan Sosial Lain, bukan Jaminan Sosial dan Lingkungan Hidup) pada kategori P.

Kode KBLI 2025: 84129
Judul resmi: Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan
Kategori: P · Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib
Golongan Pokok: 84 · Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib
Golongan: 841 · Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup
Subgolongan: 8412 · Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, dan Pelayanan Sosial Lain, bukan Jaminan Sosial dan Lingkungan Hidup

Uraian resmi KBLI 84129

Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan pelayanan sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan yang belum termasuk dalam kelompok 84121 s.d. 84126, misalnya lembaga pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kode lain dalam subgolongan 8412

Perizinan untuk KBLI 84129

Tingkat risiko dan jenis perizinan berusaha (NIB saja, sertifikat standar, atau izin) untuk kode ini ditetapkan di sistem OSS berdasarkan PP 28/2025, dan bisa berbeda menurut skala usaha dan lokasi. Pastikan juga kode ini tercantum di akta perusahaan sebelum mendaftar NIB.

Ragu kode KBLI mana yang cocok?

Salah pilih KBLI bisa membuat izin tidak terbit atau akta harus diubah. Tim IzinBeres cek gratis.

Alat Cek KBLI Jasa pengurusan NIB PP 28/2025

Kode, judul, dan uraian diambil dari lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (ditetapkan 17 Desember 2025, sumber JDIH BPS). Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 (ditetapkan 4 September 2026, diundangkan 10 September 2026) mengubah sebagian uraian; naskahnya belum dapat kami unduh, jadi pastikan uraian terbaru di sistem OSS sebelum memilih kode. Tingkat risiko dan jenis perizinan tiap kode ditentukan lampiran PP 28/2025 di OSS, bukan oleh KBLI.