Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Ringkasan

UU 21/2014 mengatur penyelenggaraan dan pengusahaan panas bumi, baik untuk pemanfaatan langsung (misalnya wisata atau agribisnis) maupun pemanfaatan tidak langsung sebagai pembangkit listrik. Materinya meliputi penggunaan lahan, hak dan kewajiban pelaku usaha, data dan informasi, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat. Kewenangan untuk pembangkit listrik ditarik ke pemerintah pusat.

UU ini menggantikan UU 27/2003 tentang Panas Bumi karena aturan lama dinilai belum komprehensif. Sejumlah ketentuannya telah diubah melalui UU 11/2020, Perppu 2/2022, dan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja. Bagi pengembang energi terbarukan dan investor pembangkit, UU ini menjadi dasar izin pengusahaan panas bumi dan hubungan dengan lahan, termasuk kawasan hutan, di wilayah kerja. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan kewajiban terhadap masyarakat sekitar wilayah kerja.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Panas bumi untuk listrik diizinkan oleh pemerintah pusat.
• Pemanfaatan langsung panas bumi juga memerlukan perizinan berusaha.
• Penggunaan lahan di wilayah kerja wajib diselesaikan dengan pemegang hak.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan

• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut

• UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

Terkait di IzinBeres

• Jasa perizinan usaha
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).