Hak Akses OSS Nonaktif 2026: Batas 30 Hari, 3 Bulan, dan Cara Aktifkan Kembali

Jawaban singkat

Hak Akses OSS adalah akun resmi Anda di Sistem OSS — nama pengguna dan kata sandi yang dipakai untuk mengurus seluruh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ada tiga batas waktu yang paling sering membuat pelaku usaha kehilangan akun ini, dan ketiganya diatur di Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025:

• 30 hari kalender sejak menerima Hak Akses — kalau permohonan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha pertama tidak dilanjutkan, Sistem OSS membatalkan Hak Akses secara otomatis (Pasal 326 ayat (9)).
• 3 bulan berturut-turut tidak dipakai — Hak Akses pelaku usaha dievaluasi, lalu dinonaktifkan (Pasal 331).
• 3 bulan setelah dinonaktifkan — batas paling akhir mengajukan pengaktifan kembali (Pasal 331 ayat (6)).

Satu koreksi penting yang banyak beredar salah: angka 90 hari yang sering dikutip di internet bukan untuk pelaku usaha. Angka itu milik pengelola Hak Akses instansi pemerintah (Pasal 329). Pelaku usaha memakai ambang 3 bulan.

1. Apa itu Hak Akses OSS, secara hukum

Pasal 322 ayat (2) Permen Investasi 5/2025 menyebut Hak Akses diberikan dalam bentuk kode akses yang terdiri dari nama pengguna dan kata sandi berupa kombinasi angka dan huruf. Jadi secara hukum, akun OSS Anda bukan sekadar login — ia adalah hak yang diberikan pemerintah untuk masuk ke subsistem Sistem OSS.

Pasal 322 ayat (5) merinci tujuh kegunaan Hak Akses bagi pelaku usaha: mengajukan Perizinan Berusaha kegiatan usaha pertama, mengajukan perubahan/pengembangan/pencabutan, menyampaikan LKPM, menyampaikan pemenuhan standar dan persyaratan, menyampaikan pengaduan, mengajukan Fasilitas Penanaman Modal, dan mengakses subsistem Kemitraan.

Perhatikan Pasal 326 ayat (8): tiga dari kegunaan itu — perubahan izin, LKPM, dan pemenuhan standar — baru bisa dipakai setelah Perizinan Berusaha diperoleh. Akun baru yang belum punya NIB memang belum bisa dipakai untuk itu.

2. Siapa yang berhak memegang Hak Akses pelaku usaha

Pasal 326 ayat (2) membatasi pemegangnya menjadi empat kategori saja:

1. penanggung jawab pelaku usaha orang perseorangan;
2. direksi/pengurus badan usaha;
3. kepala kantor perwakilan; atau
4. direksi/penanggung jawab badan usaha luar negeri.

Artinya akun OSS tidak boleh didaftarkan atas nama staf administrasi, konsultan, atau kerabat yang tidak punya posisi itu di akta. Ini kelihatan sepele sampai terjadi pergantian direksi: nama pemegang Hak Akses tidak termasuk data yang bisa diubah mandiri (lihat bagian 7). Kalau Anda sedang mendirikan PT atau PT PMA, pastikan sejak awal akun didaftarkan atas nama direksi yang benar.

Setelah permohonan masuk, Lembaga OSS menerbitkan Hak Akses lewat surat elektronik paling lambat 1 Hari sejak permohonan diterima Sistem OSS (Pasal 326 ayat (3)). Untuk pengelola Kawasan Industri dan KEK ada jalur tersendiri: Hak Akses pengelola KEK dimohonkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, dan diterbitkan paling lama 1 Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar (Pasal 326 ayat (4)–(7)).

3. Apa yang bisa dibuka tanpa Hak Akses

Sistem OSS punya enam subsistem (Pasal 317 ayat (3)): pelayanan informasi, persyaratan dasar, PB, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan, dan Pengawasan. Hanya subsistem pelayanan informasi yang bisa diakses masyarakat di laman muka tanpa Hak Akses (ayat (4)). Lima subsistem lainnya wajib pakai Hak Akses (ayat (5)).

Jadi mengecek informasi persyaratan atau kode KBLI bisa dilakukan siapa saja. Begitu masuk ke urusan transaksi izin, akun wajib hidup. Alamat resminya tetap www.oss.go.id (Pasal 320 ayat (2)), dan perangkat Sistem OSS beroperasi penuh 24 jam (Pasal 318 ayat (2)) — kalau sistem tidak bisa diakses, itu gangguan, bukan jam layanan.

4. Jebakan 30 hari: akun baru bisa batal otomatis

Ini yang paling sering mengagetkan. Banyak orang membuat akun OSS lebih dulu "supaya siap", lalu menunda permohonan izin karena akta atau dokumen lokasi belum beres. Pasal 326 ayat (9) menutup celah itu:

Dalam hal penerima Hak Akses Pelaku Usaha tidak melanjutkan pengajuan permohonan PBBR bagi kegiatan usaha pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima Hak Akses, Sistem OSS secara otomatis membatalkan Hak Akses dan tidak dapat digunakan lagi.

Perhatikan dua hal. Pertama, ini pembatalan, bukan penonaktifan — kalimatnya "tidak dapat digunakan lagi". Kedua, hitungannya hari kalender, bukan hari kerja. Pasal 331 ayat (8) menegaskan ulang dari sisi kewenangan Lembaga OSS: bila Hak Akses tetap tidak dipakai mengajukan Perizinan Berusaha selama 30 hari kalender sejak diterima, Lembaga OSS dapat membatalkannya.

Kabar baiknya, jalan keluarnya tidak rumit: Pasal 326 ayat (10) menyatakan pelaku usaha dapat mengajukan kembali permohonan Hak Akses untuk kegiatan usaha pertama. Tapi waktu dan data pendaftaran awal Anda hilang. Praktik yang benar: siapkan akta, NPWP, dan rencana KBLI lebih dulu, baru buat akun — bukan sebaliknya.

5. Kenapa akun yang sudah jalan bisa nonaktif

Untuk akun yang sudah punya izin, aturannya di Pasal 331. Lembaga OSS mengevaluasi penggunaan Hak Akses secara berkala, dan evaluasi dipicu oleh dua keadaan (ayat (2)):

1. Hak Akses tidak digunakan selama 3 bulan berturut-turut; dan/atau
2. terjadi pelanggaran penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328.

Ada pengecualian yang penting dan jarang dibahas: pelaku usaha skala UMK dikecualikan dari pemicu 3 bulan (ayat (3)). Jadi warung, usaha mikro, dan usaha kecil tidak kena ambang tidak-aktif ini — tapi tetap bisa kena pemicu pelanggaran.

Untuk usaha menengah dan besar, Sistem OSS mengirim notifikasi otomatis paling lambat 30 hari kalender setelah evaluasi berkala (ayat (4)). Kalau setelah notifikasi itu akun tetap tidak dipakai selama 3 bulan, Sistem OSS menonaktifkan Hak Akses (ayat (5)).

Dalam praktik, akun yang paling rentan adalah milik perusahaan yang izinnya sudah lengkap dan merasa tidak ada lagi yang perlu diurus di OSS. Padahal kewajiban rutin seperti pelaporan LKPM memang dilakukan lewat akun itu — memenuhi kewajiban LKPM sekaligus menjaga akun tetap aktif.

6. Koreksi: angka 90 hari bukan untuk pelaku usaha

Kalau Anda mencari "akun OSS nonaktif" di internet, banyak tulisan menyebut ambang 90 hari, notifikasi dua kali setiap 30 hari, dan reaktivasi maksimal 90 hari. Angka-angka itu nyata dan ada di naskah — tapi di Pasal 329, yang mengatur evaluasi Hak Akses pengelola Hak Akses. Pasal 329 ayat (1) merujuk ke Pasal 323, yaitu penerima Hak Akses kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN.

Hak Akses pelaku usaha diatur terpisah di Pasal 331, dengan ambang 3 bulan dan tanpa ketentuan notifikasi dua kali. Jadi kalau ada pihak yang meyakinkan Anda bahwa akun perusahaan Anda masih aman karena "batasnya 90 hari", dasar hukumnya keliru.

7. Ringkasan batas waktu Hak Akses OSS

Situasi	Akibat	Batas waktu	Dasar
Akun baru, permohonan izin pertama tidak dilanjutkan	Hak Akses dibatalkan otomatis, tidak dapat dipakai lagi	30 hari kalender sejak menerima Hak Akses	Pasal 326 ayat (9); Pasal 331 ayat (8)
Akun pelaku usaha menengah/besar tidak dipakai	Masuk evaluasi berkala Lembaga OSS	3 bulan berturut-turut	Pasal 331 ayat (2) huruf a
Notifikasi sudah dikirim, akun tetap tidak dipakai	Hak Akses dinonaktifkan	3 bulan setelah notifikasi	Pasal 331 ayat (4) dan (5)
Akun sudah dinonaktifkan	Masih bisa dimohonkan aktif kembali	Paling lambat 3 bulan setelah dinonaktifkan	Pasal 331 ayat (6)
Pelaku usaha skala UMK	Dikecualikan dari pemicu tidak-aktif	—	Pasal 331 ayat (3)
Pengelola Hak Akses instansi pemerintah	Dinonaktifkan otomatis; reaktivasi maks 90 hari	90 hari kalender berturut-turut	Pasal 329 ayat (2)–(5)

8. Cara mengaktifkan kembali Hak Akses yang nonaktif

Pasal 331 ayat (6) menyebut pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Hak Akses melalui Sistem OSS, paling lambat 3 bulan setelah dinonaktifkan. Permohonan itu kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Lembaga OSS (ayat (7)).

Yang perlu dipahami: peraturan ini tidak mengatur jalur manual, surat, atau datang ke kantor sebagai prosedur baku — jalurnya tetap Sistem OSS. Peraturan juga tidak menetapkan daftar dokumen reaktivasi secara rinci, sehingga verifikasi mengikuti data yang sudah terhubung ke Sistem OSS: identitas penanggung jawab, data badan usaha dari sistem Kementerian Hukum, dan NPWP dari sistem Kementerian Keuangan (bandingkan Pasal 334 ayat (2) soal validasi interoperabilitas).

Kalau tenggat 3 bulan itu sudah terlewat, naskah tidak menyediakan jalur reaktivasi — posisinya kembali seperti mengajukan Hak Akses baru. Jangan menunggu. Kalau Anda tidak yakin status akun perusahaan Anda sekarang, periksa langsung di Sistem OSS atau minta tim kami memeriksanya.

9. Lupa kata sandi dan ganti email: urus sendiri

Dua hal ini tidak perlu bantuan siapa pun. Pasal 322 ayat (7) menyatakan kata sandi dapat diubah secara mandiri oleh penerima Hak Akses, dan ayat (8) menyatakan dalam hal lupa kata sandi, penerima Hak Akses dapat mengubah kode akses secara mandiri lewat Sistem OSS.

Untuk perubahan data akun, Pasal 327 ayat (2) membatasi hanya tiga data yang bisa diubah mandiri: surat elektronik, nomor telepon, dan/atau kata sandi. Nama pemegang Hak Akses tidak termasuk. Lembaga OSS tetap melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan itu dengan mempertimbangkan keamanan data (ayat (3)).

Perubahan data perusahaan di dalam izin — direksi, alamat, KBLI — adalah urusan yang berbeda dan punya aturannya sendiri; kami bahas terpisah di artikel perubahan data NIB dan izin di OSS.

10. Kalau akun disalahgunakan, siapa yang bertanggung jawab

Pasal 322 ayat (9) tegas: apabila terjadi penyalahgunaan Hak Akses oleh penerima Hak Akses ataupun pihak lain yang dikuasakan, maka penerima Hak Akses bertanggung jawab penuh terhadap data dan informasi yang dimilikinya.

Pasal 328 ayat (1) menambahkan empat kewajiban pemegang Hak Akses: menjaga keamanan dari penggunaan yang tidak sah, menjaga kerahasiaan Hak Akses, bertanggung jawab atas penggunaan sesuai kewenangan, dan menjaga kerahasiaan data dan informasi. Pembaharuan kata sandi secara berkala disebut sebagai hal yang dapat dilakukan (ayat (2)) — anjuran, bukan kewajiban.

Konsekuensinya praktis: menyerahkan kata sandi OSS ke pihak luar tanpa kendali berarti memikul risiko penuh atas apa pun yang dilakukan dengan akun itu. Pelanggaran penggunaan Hak Akses juga membuka pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 331 ayat (9)), dan menjadi pemicu evaluasi akun tanpa harus menunggu 3 bulan.

11. Kasus khusus: perusahaan dilikuidasi atau pailit

Satu detail yang sering membuat likuidator dan kurator kebingungan. Pasal 353 ayat (2) menyatakan bahwa dalam permohonan pencabutan atas dasar pembubaran (likuidasi), pengajuan oleh likuidator atau kurator dilakukan menggunakan Hak Akses pelaku usaha yang dilikuidasi atau dinyatakan pailit — bukan akun pribadi likuidator.

Artinya akun OSS perusahaan harus tetap bisa diakses sampai proses pencabutan selesai. Perusahaan yang sudah berhenti beroperasi lalu membiarkan akunnya nonaktif justru mempersulit penutupan izinnya sendiri. Kalau akta pembubaran belum dapat divalidasi Sistem OSS, aktanya diunggah ke Sistem OSS (ayat (3)).

12. Berapa biayanya

Permen Investasi 5/2025 tidak menetapkan tarif apa pun untuk penerbitan, perubahan data, atau pengaktifan kembali Hak Akses. Karena itu kami tidak mencantumkan angka di sini. Periksa langsung di Sistem OSS saat mengajukan; kalau ada pihak yang menyebut "biaya resmi reaktivasi akun OSS" dengan angka tertentu, minta dasar hukumnya.

13. Checklist menjaga Hak Akses tetap hidup

• Daftarkan akun atas nama penanggung jawab atau direksi yang benar sesuai akta, bukan staf atau pihak ketiga.
• Jangan buat akun sebelum dokumen siap — hitungan 30 hari kalender mulai sejak Hak Akses diterima.
• Untuk usaha menengah dan besar, masuk ke OSS minimal sekali per kuartal; jadwalkan bersamaan dengan pelaporan LKPM.
• Pastikan email dan nomor telepon di akun masih aktif — notifikasi evaluasi dikirim ke sana.
• Catat siapa saja yang tahu kata sandi, dan ganti setelah pergantian staf.
• Kalau akun sudah nonaktif, ajukan pengaktifan kembali dalam 3 bulan, jangan lewat.

Kalau izin usaha Anda sudah terbit tapi urusan rutin OSS-nya tidak ada yang memegang, risikonya bukan hanya akun mati — kewajiban pelaporan dan pemenuhan standar ikut terabaikan. Di titik itu lebih murah mendelegasikan daripada memperbaiki.

Pertanyaan yang sering diajukan

Akun OSS saya nonaktif, apakah NIB saya hangus?

Tidak. Yang dinonaktifkan adalah Hak Akses, yaitu akunnya. Pasal 331 mengatur evaluasi dan penonaktifan Hak Akses, bukan pencabutan Perizinan Berusaha. Izin dicabut lewat mekanisme tersendiri. Tapi selama akun mati, Anda tidak bisa mengurus perubahan, pelaporan, maupun pemenuhan standar.

Berapa lama akun OSS tidak dipakai sampai dinonaktifkan?

Tiga bulan berturut-turut untuk pelaku usaha, menurut Pasal 331 ayat (2) huruf a, dan baru dinonaktifkan bila setelah notifikasi akun tetap tidak dipakai selama 3 bulan (ayat (5)). Pelaku usaha skala UMK dikecualikan dari pemicu ini (ayat (3)).

Apakah benar batasnya 90 hari?

Tidak untuk pelaku usaha. Ambang 90 hari kalender di Pasal 329 berlaku bagi pengelola Hak Akses instansi pemerintah — kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan OIKN. Pelaku usaha memakai Pasal 331 dengan ambang 3 bulan.

Saya lupa kata sandi OSS, harus lapor ke mana?

Tidak perlu lapor. Pasal 322 ayat (8) menyatakan penerima Hak Akses dapat mengubah kode akses secara mandiri lewat Sistem OSS saat lupa kata sandi. Perubahan email dan nomor telepon juga bisa mandiri menurut Pasal 327 ayat (2).

Direksi lama sudah keluar, bagaimana mengganti pemegang akun?

Nama pemegang Hak Akses tidak termasuk tiga data yang bisa diubah mandiri di Pasal 327 ayat (2) — yang mandiri hanya email, nomor telepon, dan kata sandi. Pergantian pemegang mengikuti perubahan data badan usaha yang divalidasi ke sistem Kementerian Hukum, jadi urus perubahan aktanya lebih dulu.

Akun baru saya hilang padahal belum sebulan dipakai, kenapa?

Kemungkinan terbesar Pasal 326 ayat (9): permohonan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha pertama tidak dilanjutkan dalam 30 hari kalender sejak Hak Akses diterima, sehingga Sistem OSS membatalkannya otomatis. Pasal 326 ayat (10) memperbolehkan Anda mengajukan Hak Akses kembali.

Ditinjau oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres. Terakhir diperbarui 8 Oktober 2026. Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Sumber: Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 5 Tahun 2025, naskah resmi dari jdih-storage.bkpm.go.id; Sistem OSS www.oss.go.id.