Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Ringkasan

UU 6/2011 mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar Indonesia: dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, izin tinggal (termasuk izin tinggal terbatas/ITAS dan izin tinggal tetap/ITAP), pengawasan orang asing, tindakan administratif, detensi, pencegahan dan penangkalan, serta ketentuan pidana.

Bagi investor dan tenaga kerja asing, UU ini adalah dasar KITAS dan perpanjangannya, alih status izin tinggal, serta kewajiban penjamin. Teknisnya diatur di PP 31/2013 yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP 40/2023. UU ini juga telah diubah oleh UU 63/2024 dan Cipta Kerja.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Dasar hukum visa kerja, KITAS, dan ITAP.
• Penjamin (sponsor) punya kewajiban hukum atas orang asing yang dijamin.
• Aturan teknis terbaru: PP 40/2023 dan peraturan menteri terkait.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Dicabut sebagian dengan

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Diubah dengan

• UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut

• UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang
• UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Terkait di IzinBeres

• Jasa KITAS & visa kerja
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).