PP 30/2026 Berlaku 1 Agustus 2026: Tarif PNBP Pendirian PT Naik ke Rp 5 Juta untuk Modal Dasar di Atas Rp 5 Miliar
Daftar isi
- Jawaban singkat
- 1. Apa yang diganti PP 30/2026 dan apa yang tidak
- 2. Tabel perbandingan: layanan PT yang paling sering dipakai
- 3. Pendirian PT: siapa yang benar-benar kena Rp 5 juta
- 4. Dua pos baru yang mengubah kalkulasi kepatuhan
- 5. CV, firma, dan persekutuan perdata: naik tipis tapi merata
- 6. Yayasan dan perkumpulan
- 7. PT Perorangan UMK: semua pos tetap Rp 50.000
- 8. Layanan yang ditarif Rp 0,00 menurut Pasal 4
- 9. Pos lain yang ikut berubah dan mungkin menyentuh Anda
- 10. Yang jangan disimpulkan dari PP ini
- Pertanyaan yang sering diajukan
Jawaban singkat
Sejak 1 Agustus 2026, biaya resmi (PNBP) untuk layanan badan hukum di Kementerian Hukum memakai daftar baru: Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum (LN 2026 Nomor 72, TLN Nomor 7187). Ditetapkan dan diundangkan 2 Juli 2026, berlaku 30 hari setelahnya menurut Pasal 10.
Yang paling terasa bagi pendiri perusahaan: pita tarif pendaftaran pendirian PT dipecah lagi di ujung atas. Dulu semua modal dasar di atas Rp 1 miliar dikenai satu tarif Rp 1,1 juta. Sekarang modal dasar di atas Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar kena Rp 1,5 juta, dan di atas Rp 5 miliar kena Rp 5 juta. Dua pos PNBP juga benar-benar baru: biaya pemberitahuan persetujuan laporan tahunan PT, dan biaya membuka blokir akibat laporan keuangan tidak disampaikan.
Catatan penting sebelum lanjut: angka di bawah adalah PNBP ke kas negara, bukan total biaya pendirian. Honor notaris, pajak, dan jasa pengurusan berada di luar daftar ini.
1. Apa yang diganti PP 30/2026 dan apa yang tidak
PP 30/2026 bukan perubahan pasal-per-pasal, tapi aturan baru yang mencabut sebagian pendahulunya. Pasal 9 menyatakan jenis dan tarif PNBP dari pelayanan jasa hukum, pelatihan fungsional perancang peraturan, pelayanan kekayaan intelektual, penggunaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 (LN 2024/240, TLN 7000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Alasannya disebut di konsiderans huruf a: ada perubahan struktur organisasi pada Kementerian Hukum — nomenklaturnya kini terpisah dari Hak Asasi Manusia.
Tiga hal yang sering dikira ikut hilang, padahal tidak:
- Peraturan pelaksana lama masih hidup. Pasal 8 menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan PP 45/2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.
- Kewajiban badan hukumnya sendiri tidak berubah. PP ini hanya mengatur tarif, bukan syarat pendirian atau isi akta.
- Tarif bisa diturunkan. Pasal 6 ayat (1) membolehkan tarif ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 atau 0% dengan pertimbangan tertentu — besaran dan tata caranya diatur Peraturan Menteri Hukum dan, menurut ayat (3), harus lebih dulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 1 ayat (1) menyusun ulang lima jenis PNBP Kementerian Hukum, dengan satu jenis baru di huruf e: pelayanan peraturan perundang-undangan. Penilaian kompetensi pegawai ASN dipindahkan ke Pasal 3 dan tarifnya mengacu ke PP tentang PNBP Badan Kepegawaian Negara.
2. Tabel perbandingan: layanan PT yang paling sering dipakai
Semua angka di bawah dibaca langsung dari Lampiran angka I huruf A kedua PP. Istilah resmi untuk PT dalam lampiran adalah Perseroan Persekutuan Modal.
| Layanan | PP 45/2024 | PP 30/2026 (berlaku 1 Agu 2026) | Selisih |
|---|---|---|---|
| Pendaftaran pendirian — modal dasar s.d. Rp 25 juta | Rp 300.000 | Rp 300.000 | tetap |
| Pendirian — modal dasar > Rp 25 juta s.d. Rp 1 miliar | Rp 600.000 | Rp 600.000 | tetap |
| Pendirian — modal dasar > Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar | Rp 1.100.000 (satu pita untuk semua di atas Rp 1 M) | Rp 1.500.000 | naik |
| Pendirian — modal dasar > Rp 5 miliar | Rp 1.100.000 | Rp 5.000.000 | pita baru |
| Perubahan anggaran dasar tanpa ganti nama | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | naik |
| Perubahan anggaran dasar dengan ganti nama | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | naik |
| Pemberitahuan perubahan anggaran dasar | Rp 150.000 / 200.000 / 250.000 (berpita modal) | Rp 250.000 (tarif tunggal) | disederhanakan |
| Pemberitahuan perubahan data | Rp 150.000 / 200.000 / 250.000 | Rp 250.000 | disederhanakan |
| Pemberitahuan pembubaran | Rp 300.000 | Rp 350.000 | naik |
| Salinan keputusan menteri / sertifikat yang hilang atau rusak | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | naik |
| Perbaikan isian data | Rp 300.000 | Rp 400.000 | naik |
| Pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan — kriteria wajib audit | tidak ada pos ini | Rp 500.000 | pos baru |
| Pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan — tidak wajib audit | tidak ada pos ini | Rp 250.000 | pos baru |
| Pembukaan pemblokiran karena laporan keuangan — wajib audit | tidak ada pos ini | Rp 2.000.000 | pos baru |
| Pembukaan pemblokiran karena laporan keuangan — tidak wajib audit | tidak ada pos ini | Rp 1.000.000 | pos baru |
| Pemblokiran akses korporasi (PT, yayasan, perkumpulan) | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | naik |
| Pembukaan pemblokiran akses korporasi | Rp 500.000 | Rp 750.000 | naik |
3. Pendirian PT: siapa yang benar-benar kena Rp 5 juta
Pita tarif ditentukan oleh modal dasar yang dicantumkan dalam akta, bukan oleh modal disetor dan bukan oleh omzet. Jadi pertanyaannya sederhana: berapa modal dasar yang Anda tulis?
Di sini ada titik yang perlu dihitung baik-baik oleh investor asing. Modal disetor minimum PT PMA adalah Rp 2,5 miliar per PT per bidang usaha, dan dalam praktik modal dasar biasanya ditulis sama atau lebih besar dari modal disetor — rinciannya kami bahas di modal dasar PT dan modal disetor PMA 2026. PT PMA dengan modal dasar Rp 2,5 miliar jatuh di pita Rp 1,5 juta. Yang menulis modal dasar Rp 10 miliar — misalnya karena menggabungkan beberapa bidang usaha — masuk pita Rp 5 juta.
Untuk PT lokal yang modal dasarnya ditentukan sendiri oleh keputusan pendiri, pita Rp 300.000 dan Rp 600.000 tidak berubah sama sekali. Mayoritas pendirian PT UMKM tidak merasakan kenaikan apa pun. Alur dan dokumennya ada di halaman pendirian PT.
Satu catatan jujur soal biaya nama perusahaan. PP 45/2024 memuat pos “Persetujuan Pemakaian Nama Badan Hukum” Rp 100.000. Di Lampiran PP 30/2026, pos persetujuan pemakaian nama hanya tercantum untuk Perkumpulan (Rp 150.000) dan Yayasan (Rp 150.000) — tidak ada baris khusus untuk Perseroan Persekutuan Modal. Kami tidak menyimpulkan nama PT jadi gratis: ingat Pasal 8 soal peraturan pelaksana yang masih berlaku dan Pasal 6 soal kewenangan Menteri Hukum menetapkan besaran. Yang benar adalah cek tagihan voucher yang terbit di sistem AHU saat pemesanan nama, bukan mengandalkan artikel mana pun.
4. Dua pos baru yang mengubah kalkulasi kepatuhan
Ini bagian yang paling layak diperhatikan direksi, dan nyaris tidak dibahas di mana-mana.
Pertama, pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan PT kini punya tarif sendiri: Rp 500.000 untuk PT dengan kriteria wajib audit dan Rp 250.000 untuk yang tidak wajib audit. Pos ini tidak ada di PP 45/2024. Kewajiban penyampaiannya sendiri diatur di tempat lain — kami menguraikannya di laporan tahunan PT lewat SABH menurut Permenkum 49/2025.
Kedua, dan ini yang mahal: pembukaan pemblokiran karena ketidakpatuhan menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan. Tarifnya Rp 2.000.000 untuk PT kriteria wajib audit dan Rp 1.000.000 untuk yang tidak wajib audit, per persetujuan. Artinya ongkos lupa melapor bukan lagi sekadar urusan administratif — ada angka rupiah yang sudah ditetapkan untuk memulihkan akses.
Bandingkan dua angka itu: Rp 250.000 kalau tertib, Rp 1.000.000 kalau harus buka blokir. Selisihnya empat kali, sebelum menghitung waktu yang hilang karena akses PT terkunci saat Anda butuh mengurus perubahan data atau perizinan.
Belum pernah menyampaikan pemberitahuan persetujuan laporan tahunan PT, atau akses PT Anda sudah terblokir? Tim IzinBeres memeriksa status badan hukum Anda di SABH, menghitung pos PNBP yang akan terbit, lalu mengurus penyampaian atau pembukaan blokirnya. Kantor kami di Gading Serpong, Tangerang; klien kami di seluruh Indonesia.
5. CV, firma, dan persekutuan perdata: naik tipis tapi merata
Lampiran angka I huruf N PP 30/2026 (“Badan Usaha Non Badan Hukum”) mengatur CV, firma, dan persekutuan perdata dalam satu paket tarif:
| Layanan CV / firma / persekutuan perdata | PP 45/2024 | PP 30/2026 |
|---|---|---|
| Pendaftaran pendirian | Rp 150.000 | Rp 200.000 |
| Pendaftaran perubahan anggaran dasar | Rp 150.000 | Rp 200.000 |
| Pendaftaran pembubaran | Rp 50.000 | Rp 100.000 |
| Perbaikan isian data | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| Salinan surat keterangan terdaftar yang hilang atau rusak | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Pembukaan pemblokiran akses | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
Kenaikannya kecil dalam rupiah, dan tidak mengubah kesimpulan bahwa CV tetap jalur paling murah untuk badan usaha non badan hukum. Prosedur pendaftarannya mengikuti Permenkum 25/2025 — bukan Permenkumham 17/2018 yang sudah dicabut — dan kami rangkum di pendaftaran CV menurut Permenkum 25/2025. Kalau Anda masih menimbang bentuk badan usaha, perbandingannya ada di PT vs CV vs PT Perorangan.
6. Yayasan dan perkumpulan
Pengesahan akta pendirian yayasan tetap berpita kekayaan yang dipisahkan. Dua pita bawah tidak berubah: Rp 200.000 untuk kekayaan Rp 10 juta sampai Rp 25 juta, dan Rp 300.000 untuk di atas Rp 25 juta sampai Rp 1 miliar. Pita atas naik dari Rp 500.000 menjadi Rp 600.000 untuk kekayaan di atas Rp 1 miliar.
Yang naik lebih tajam justru layanan rutinnya: persetujuan pemakaian nama yayasan Rp 100.000 menjadi Rp 150.000, persetujuan perubahan anggaran dasar Rp 250.000 menjadi Rp 300.000, pemberitahuan perubahan anggaran dasar Rp 100.000 menjadi Rp 250.000, dan pemberitahuan perubahan data Rp 100.000 menjadi Rp 150.000. Untuk perkumpulan, pengesahan badan hukum naik dari Rp 300.000 ke Rp 350.000 dan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Rp 250.000 ke Rp 300.000.
Perlu diingat bahwa syarat kekayaan awal pendirian yayasan tidak berubah oleh PP ini — dasarnya tetap PP 63/2008, yang kami bahas di cara mendirikan yayasan dan syarat kekayaan awalnya.
7. PT Perorangan UMK: semua pos tetap Rp 50.000
Kabar baik yang perlu disebut terang-terangan. Untuk Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, PP 30/2026 mempertahankan seluruh tarifnya di Rp 50.000 per permohonan: pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan, perbaikan data, dan pendaftaran pembubaran. Persis sama dengan PP 45/2024.
Pemblokiran data perseroan perorangan tetap Rp 1.000.000 dan pembukaannya tetap Rp 500.000. Jadi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tidak ada satu pun kenaikan tarif pada jalur badan hukum yang mereka pakai.
8. Layanan yang ditarif Rp 0,00 menurut Pasal 4
Pasal 4 PP 30/2026 menetapkan tarif Rp 0,00 untuk beberapa hal, dan ini sering terlewat:
- Koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi dikenai tarif Rp 0,00 (Pasal 4 ayat (2)). Tidak bersyarat.
- Permohonan untuk kepentingan pemerintah. Informasi data pelayanan jasa hukum, permohonan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran badan usaha, layanan sidik jari, serta layanan kewarganegaraan dikenai Rp 0,00 bila diajukan untuk kepentingan pemerintah (Pasal 4 ayat (1)).
Syarat dan tata cara pengenaan tarif nol itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum menurut Pasal 4 ayat (3). Di luar itu, Pasal 7 menegaskan seluruh PNBP Kementerian Hukum wajib disetor ke Kas Negara — tidak ada pembayaran yang sah di luar jalur resmi.
9. Pos lain yang ikut berubah dan mungkin menyentuh Anda
- Legalisasi. PP 45/2024 memuat “Legalisasi Tanda Tangan Pejabat” Rp 50.000. PP 30/2026 menggantinya dengan Legalisasi Dokumen Publik Rp 70.000 per dokumen.
- Apostille. Naik dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 per dokumen, dan ada layanan baru Apostille Fast Track Rp 500.000 per dokumen. Relevan untuk dokumen perusahaan yang dipakai di luar negeri.
- Advokat asing. Permohonan dan perpanjangan mempekerjakan advokat asing pada kantor advokat naik dari Rp 17 juta menjadi Rp 25 juta per orang per tahun.
- Penerjemah tersumpah. Permohonan calon naik Rp 500.000 ke Rp 700.000; pengangkatan dan pengambilan sumpah Rp 2,5 juta ke Rp 4 juta; ada pos baru perpanjangan masa jabatan Rp 3 juta.
10. Yang jangan disimpulkan dari PP ini
- Ini bukan total biaya pendirian PT. PNBP hanya satu komponen. Honor notaris, pajak, dan jasa pengurusan tidak diatur di sini dan tidak boleh dijumlahkan seolah-olah berasal dari PP ini.
- Jangan memakai tarif PP 45/2024 lagi untuk transaksi hari ini. Jenis dan tarifnya sudah dicabut oleh Pasal 9 sejak 1 Agustus 2026.
- Jangan menyimpulkan satu pos hilang berarti gratis. Pasal 8 menjaga peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, dan Pasal 6 memberi ruang penetapan besaran oleh Peraturan Menteri Hukum dengan persetujuan Menteri Keuangan. Voucher yang terbit di sistem resmi adalah angka yang mengikat, bukan tabel di artikel.
- Jangan menganggap syarat hukumnya berubah. PP 30/2026 tidak mengubah UU Perseroan Terbatas, syarat kekayaan yayasan, atau prosedur pendaftaran CV.
- Jangan mengira kenaikan ini merata. Pendirian PT kecil, PT Perorangan UMK, dan beberapa pos CV sama sekali tidak naik.
Kalau rencana Anda memang mengubah struktur badan hukum — termasuk menutup PT yang tidak terpakai agar tidak menanggung kewajiban pelaporan — perhitungan pos PNBP-nya ada di artikel kami tentang cara menutup PT, likuidasi, dan pencabutan NIB.
Pertanyaan yang sering diajukan
Sejak kapan tarif baru ini dipakai?
Sejak 1 Agustus 2026. PP 30/2026 ditetapkan dan diundangkan 2 Juli 2026, dan Pasal 10 menyatakan PP ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Metadata resmi di JDIH BPK mencantumkan tanggal berlaku 1 Agustus 2026.
Modal dasar PT saya Rp 2 miliar. Berapa PNBP pendiriannya?
Rp 1.500.000 menurut Lampiran angka I huruf A nomor 1 huruf c PP 30/2026, yaitu pita modal dasar di atas Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar. Di PP 45/2024 nominal yang sama hanya dikenai Rp 1.100.000.
Apakah PP ini menaikkan biaya pendirian PT UMKM?
Tidak. Pita modal dasar sampai Rp 25 juta tetap Rp 300.000 dan pita di atas Rp 25 juta sampai Rp 1 miliar tetap Rp 600.000 — sama persis dengan PP 45/2024. Untuk PT Perorangan usaha mikro dan kecil, seluruh posnya juga tetap Rp 50.000.
Benarkah ada biaya baru untuk laporan tahunan PT?
Benar, sebagai pos PNBP. Lampiran angka I huruf A nomor 11 PP 30/2026 memuat pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan PT: Rp 500.000 untuk kriteria wajib audit dan Rp 250.000 untuk kriteria tidak wajib audit. Pos ini tidak terdapat dalam Lampiran PP 45/2024.
Akses PT saya diblokir karena belum lapor. Berapa biaya membukanya?
Menurut Lampiran angka I huruf A nomor 12, pembukaan pemblokiran karena ketidakpatuhan menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan dikenai Rp 2.000.000 per persetujuan untuk PT kriteria wajib audit dan Rp 1.000.000 untuk kriteria tidak wajib audit. Angka ini di luar pos pembukaan pemblokiran akses korporasi Rp 750.000 yang penyebabnya berbeda.
Apakah tarif ini bisa berubah lagi tanpa PP baru?
Besarannya bisa diturunkan. Pasal 6 ayat (1) membolehkan tarif ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 atau 0% dengan pertimbangan tertentu, diatur dengan Peraturan Menteri Hukum, dan ayat (3) mewajibkan persetujuan Menteri Keuangan lebih dulu. Karena itu angka yang mengikat adalah tagihan yang terbit di sistem resmi saat permohonan Anda diproses.
Ditinjau oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres. Terakhir diperbarui 19 Oktober 2026. Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Seluruh angka dibaca dari naskah resmi PP No. 30 Tahun 2026 (LN 2026/72, TLN 7187) dan PP No. 45 Tahun 2024 (LN 2024/240, TLN 7000) di peraturan.bpk.go.id. Tarif PNBP di atas adalah penerimaan negara, bukan harga jasa IzinBeres.