Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Ringkasan

UU 20/2016 mengatur pendaftaran dan pelindungan merek dagang, merek jasa, dan indikasi geografis. Undang-undang ini menggantikan UU 15/2001 dan menyesuaikan sistem merek Indonesia dengan pendaftaran internasional, sehingga merek nasional bisa dilindungi di luar negeri.

Hal yang paling sering ditanyakan pelaku usaha diatur di sini: siapa yang berhak atas merek (yang pertama mendaftar), alasan permohonan ditolak, masa berlaku pelindungan dan perpanjangannya, penghapusan merek yang tidak dipakai, serta gugatan dan sanksi pidana pemalsuan merek. Beberapa ketentuannya diubah melalui Cipta Kerja.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Merek baru terlindungi setelah didaftarkan di DJKI — pakai tanpa daftar = berisiko.
• Relevan untuk kelas barang/jasa dan perpanjangan merek.
• Pemeriksaan substantif menentukan diterima atau ditolaknya merek.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan

• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut

• UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Terkait di IzinBeres

• Jasa pendaftaran merek
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).