Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Ringkasan

UU 33/2014 mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal. Undang-undang ini membentuk BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal, mengatur bahan dan proses produk halal (PPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), penyelia halal, label halal, serta sanksi administratif dan pidana.

Alur sertifikasi menurut UU ini: pelaku usaha mengajukan ke BPJPH, LPH memeriksa dan/atau menguji produk, penetapan kehalalan lewat sidang fatwa, lalu BPJPH menerbitkan sertifikat. Produk dari bahan haram dikecualikan dari kewajiban sertifikasi tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Sejumlah pasalnya diubah melalui Cipta Kerja.

Yang penting untuk pelaku usaha

• Sumber kewajiban sertifikat halal dan tenggat bertahap (aturan pelaksananya PP 42/2024).
• Biaya sertifikasi ditanggung pelaku usaha; UMK dapat difasilitasi.
• Lokasi, alat, dan proses produk halal wajib dipisahkan dari yang tidak halal.

Status & hubungan dengan peraturan lain

Diubah dengan

• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
• UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Terkait di IzinBeres

• Jasa sertifikasi halal
• Tenggat halal 17–18 Oktober 2026
• Semua peraturan di Pustaka Peraturan

Ringkasan ditulis tim IzinBeres untuk memudahkan pembaca dan bukan nasihat hukum. Tanggal, status, serta daftar peraturan yang mengubah atau mencabut diambil dari database JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 23 September 2026. Naskah resmi yang berlaku adalah yang diterbitkan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014).