Permenhub PM 1/2026 Berlaku 2 Februari 2026: PM 12/2021 dan PM 13/2023 Dicabut, Standar Izin Usaha Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Kereta Ditulis Ulang

Jawaban singkat

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2026 oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, diundangkan 2 Februari 2026, dan berlaku pada tanggal diundangkan itu juga. Sumbernya Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 71, dengan tebal 512 halaman.

Batang tubuhnya hanya lima pasal, tetapi akibatnya besar. Pasal 4 mencabut dua aturan sekaligus: Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2021 (BN 2021/257) dan Permenhub Nomor 13 Tahun 2023 (BN 2023/347). Artinya seluruh standar kegiatan usaha sektor transportasi yang dipakai pelaku usaha sejak 2021 sudah tidak berlaku sebagai dasar permohonan, dan digantikan Lampiran I serta Lampiran II peraturan baru ini.

Tiga hal yang perlu dicatat lebih dulu. Pertama, Pasal 2 menegaskan perizinan berusaha sektor transportasi dilaksanakan lewat sistem online single submission — tidak ada jalur loket paralel. Kedua, Pasal 3 tidak mengatur sanksi di dalam peraturan ini; tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif diserahkan ke peraturan menteri perhubungan tersendiri. Ketiga, peraturan ini tidak memuat satu pun nominal rupiah — baik tarif maupun denda.

1. Apa yang berubah sejak 2 Februari 2026

Yang berubah bukan kewajiban berizinnya, melainkan isi standar yang harus dipenuhi. Sebelum 2 Februari 2026, pemohon izin angkutan, izin usaha pelayaran, izin kebandarudaraan, atau izin perkeretaapian membaca lampiran PM 12/2021 — yang sudah pernah diubah sebagian oleh Permenhub 13/2023. Sejak 2 Februari 2026 keduanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 4 PM 1/2026, sehingga rujukan tunggalnya adalah lampiran peraturan baru.

Konsekuensi praktisnya ada tiga. Berkas yang disiapkan dari daftar persyaratan lama bisa tidak lengkap lagi. Daftar kewajiban setelah izin terbit juga ditulis ulang, termasuk kewajiban pelaporan berkala. Dan karena lampirannya disusun per KBLI, pelaku usaha yang KBLI-nya bergeser setelah pemberlakuan KBLI 2025 perlu memastikan dulu kode mana yang dipakai sebelum membaca standarnya.

Perlu dibaca jernih: pencabutan PM 12/2021 bukan berarti izin yang sudah terbit otomatis mati. Batang tubuh PM 1/2026 tidak memuat pasal yang membatalkan perizinan berusaha yang sudah diterbitkan, dan tidak memuat tenggat penyesuaian berangka untuk izin yang sedang berjalan. Yang berpindah adalah standar yang dipakai ketika Anda mengajukan permohonan baru, perpanjangan, atau perubahan.

2. Dari mana aturan ini turun

Bagian Menimbang PM 1/2026 menyebut satu dasar saja: Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN 2025/98, TLN 7115). Pasal itulah yang memerintahkan setiap kementerian sektor menetapkan standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa untuk sektornya masing-masing.

Pola ini sudah terlihat di sektor lain sepanjang 2025–2026: Kementerian Perindustrian lewat Permenperin 37/2025, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lewat Permen ESDM 7/2026. Jadi bila usaha Anda menyentuh lebih dari satu sektor — pabrik yang punya armada sendiri, misalnya — standar yang berlaku bisa datang dari dua peraturan menteri yang berbeda.

Dasar hukum lain yang dirujuk bagian Mengingat adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah UU 61/2024, UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, PP 28/2025, Perpres 173/2024 tentang Kementerian Perhubungan, dan Permenhub PM 4/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

3. Lima kelompok, dua lampiran — tabel

Lampiran I berjudul Standar Kegiatan Usaha dan Lampiran II berjudul Standar Produk/Jasa. Keduanya disusun dengan pembagian kelompok yang sama. Lampiran I berakhir di halaman 239 dan Lampiran II berjalan sampai akhir dokumen pada halaman 512 — jadi porsi standar produk/jasa hampir sama besar dengan porsi standar kegiatan usaha.

Kelompok dalam lampiran	Contoh kegiatan yang distandarkan	Contoh KBLI yang dirujuk
A. Transportasi darat	Angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek, angkutan barang umum dan khusus, angkutan pengumpulan air limbah, terminal, pelabuhan penyeberangan, uji berkala swasta dan APM	49211 AKAP, 49213 AKDP, 49221 bus pariwisata, 49421 taksi, 49422 angkutan sewa, 49431 barang umum, 49432 barang khusus, 37011 dan 37012 air limbah
B. Transportasi laut	Angkutan laut dalam dan luar negeri untuk penumpang dan barang, pelayaran rakyat, perintis, keagenan kapal, bongkar muat, tally mandiri, jasa pengurusan transportasi, klasifikasi kapal, pelayanan kepelabuhanan	52291 jasa pengurusan transportasi (JPT), kelompok angkutan laut dan penyeberangan 50211–50229
C. Transportasi udara	Angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal, pelayanan jasa kebandarudaraan, pendidikan swasta di bidang penerbangan	51101, 51102, 51103, 51104, 51105, 51201, 51202, 51203, 51204
D. Transportasi perkeretaapian	Izin usaha penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum, izin pembangunan, perkeretaapian khusus, izin operasi, pengalihan izin, fasilitas perawatan sarana	Dirujuk per jenis izin, bukan hanya per KBLI
E. Integrasi transportasi dan multimoda	Angkutan multimoda	52295 angkutan multimoda

Daftar di kolom tengah dan kanan adalah contoh, bukan daftar lengkap. Karena satu blok standar sering mencakup beberapa KBLI sekaligus, cara membaca yang aman adalah mencari kode KBLI Anda di lampiran, lalu membaca blok yang memuat kode itu — bukan menebak dari nama kegiatan.

4. Isi satu standar: enam bagian yang selalu ada

Blok standar di Lampiran I ditulis dengan pola tetap, sehingga sekali Anda terbiasa membacanya, standar lain jadi mudah. Enam bagian itu:

• Ruang Lingkup — batas kegiatan yang diatur, biasanya disertai kutipan uraian KBLI.
• Istilah dan Definisi — definisi operasional yang mengikat pembacaan bagian berikutnya.
• Penggolongan Usaha — skala usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan/atau pembagian kewenangan penerbit antara Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
• Ketentuan Persyaratan — dokumen dan sarana yang wajib ada saat mengajukan.
• Ketentuan Verifikasi — siapa memeriksa, lewat apa, dan dalam berapa hari kerja.
• Ketentuan Kewajiban — apa yang harus dijaga setelah izin terbit, termasuk laporan berkala.

Bagian terakhir itu yang paling sering terlewat. Banyak pelaku usaha menganggap pekerjaan selesai saat izin keluar, padahal justru di situ kewajiban pelaporan dan pemutakhiran data mulai berjalan — dan itulah yang diperiksa saat pengawasan perizinan berusaha dilakukan.

5. Contoh angkutan barang umum (KBLI 49431)

Standar untuk KBLI 49431 Angkutan Barang Umum adalah contoh paling membumi, karena menyangkut usaha truk, pick up, bak terbuka, dan bak tertutup (box). Ruang lingkupnya: operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang.

Pada bagian Penggolongan Usaha, standar ini menyatakan untuk seluruh parameter merupakan kewenangan Gubernur. Barang umum dirinci paling sedikit menjadi delapan jenis muatan: muatan umum, muatan logam, muatan barang pokok, muatan barang penting, muatan kayu, muatan yang dimasukkan ke palet atau dikemas, kendaraan dengan tutup gorden samping, dan kaca lembaran.

Ketentuan Persyaratannya singkat tetapi konkret: menggunakan mobil barang, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi; memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan kartu lulus uji; foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool); tersedia fasilitas bongkar muat; dan GPS yang terpasang di kendaraan.

Ketentuan Verifikasinya menyebut verifikator memeriksa dokumen lewat aplikasi OSS, dan Gubernur menyampaikan hasil verifikasi secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima untuk kewenangan Gubernur. Kalau sesuai, permohonan disetujui; kalau tidak, ditolak disertai alasan penolakan.

Ketentuan Kewajibannya yang paling sering mengejutkan: dioperasikan sesuai kelas jalan yang dilalui; memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan; memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang umum; melaksanakan sistem manajemen keselamatan; mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan; dan melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap satu tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur.

6. Contoh jasa pengurusan transportasi / freight forwarding (KBLI 52291)

Standar Kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) ada di kelompok transportasi laut dan merujuk KBLI 52291. Ruang lingkupnya seluruh aktivitas jasa pengurusan transportasi. Penggolongan usahanya mencakup skala mikro, kecil, menengah, dan besar — jadi bukan hanya untuk perusahaan besar.

Beberapa persyaratan yang jelas tertulis dalam naskah: bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha minimal selama 2 (dua) tahun beserta peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; tenaga ahli warga negara Indonesia berijazah minimum D-III pelayaran, maritim, penerbangan, atau transportasi, IATA Diploma atau FIATA Diploma, S1 Logistik, atau sertifikat kompetensi profesi bidang forwarder, manajemen supply chain, ahli kepabeanan, atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif); satu orang tenaga operasional dengan pengalaman minimal satu tahun di bidang pelayaran dan kompetensi di bidang jasa pengurusan transportasi yang dibuktikan sertifikat; sistem manajemen mutu dari lembaga sertifikasi nasional atau internasional, atau sistem manajemen usaha yang disetujui Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan; kendaraan operasional minimal roda empat yang dibuktikan kepemilikan atau sewa yang sah; sistem perangkat lunak dan keras serta sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian; serta memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai kebutuhan.

Naskah juga mendefinisikan Sertifikat Standar usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagai dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi dan dipatuhi perusahaan JPT selama menjalankan kegiatan usaha — bukan dokumen sekali pakai di awal. Pelaku usaha yang bergerak di impor-ekspor sebaiknya membacanya bersama ketentuan API-U dan API-P, karena izin JPT tidak menggantikan izin kepabeanan atau izin impor.

Di bagian lain kelompok transportasi laut — standar kegiatan bongkar muat dan tally mandiri — naskah memuat kewajiban pemutakhiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun dan pemutakhiran sistem manajemen mutu atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun. Tenggat pemutakhiran seperti ini melekat pada standar masing-masing kegiatan, bukan berlaku seragam untuk semua izin transportasi.

7. Contoh angkutan orang tidak dalam trayek: taksi, angkutan sewa, bus pariwisata

Satu blok standar di kelompok transportasi darat mencakup enam KBLI sekaligus untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek: 49221 Angkutan Bus Pariwisata, 49216 Angkutan Bus Khusus, 49229 Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya, 49421 Angkutan Taksi, 49422 Angkutan Sewa, dan 49429 Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang.

Yang berguna bagi pelaku usaha adalah batas-batas definisinya, karena di situlah banyak kesalahan pemilihan KBLI terjadi:

• 49421 Angkutan Taksi — mobil penumpang dengan tanda khusus dan dilengkapi argometer, melayani dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas.
• 49422 Angkutan Sewa — mobil penumpang umum dari pintu ke pintu, wilayah operasi tidak dibatasi wilayah administratif, tarif berdasarkan kesepakatan. Naskah membaginya menjadi dua ruang lingkup: Angkutan Sewa Umum dan Angkutan Kawasan Tertentu (termasuk bajaj, kancil, bentor). Kelompok ini secara tegas tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424).
• 49216 Angkutan Bus Khusus — asal dan/atau tujuan tetap: angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan pemadu moda, termasuk pengoperasian shuttle bus.
• 49221 Angkutan Bus Pariwisata — pengangkutan penumpang dengan bus umum untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek.

Perusahaan yang mengoperasikan jemputan karyawan sering memilih KBLI pariwisata, padahal uraian 49216 lebih cocok. Salah pilih KBLI berarti membaca standar yang salah sejak awal, dan berkasnya bisa ditolak di verifikasi.

8. Semua lewat OSS — dan apa yang tidak ada di sini

Pasal 2 PM 1/2026 menyatakan perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission). Alur hak akses, pemenuhan persyaratan dasar, dan penerbitan dokumen tetap mengikuti kerangka PP 28/2025 di OSS.

Karena PM 1/2026 hanya menetapkan standar, hal-hal berikut tetap dibaca dari peraturan lain: tingkat risiko dan bentuk perizinannya (NIB saja, NIB plus sertifikat standar, atau izin) dari PP 28/2025; persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan; serta nama resmi dan uraian kode usaha dari KBLI yang berlaku.

Pasal 3 juga menyinggung satu hal yang mudah terlewat: persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas disebut berdampingan dengan perizinan berusaha. Tata cara pengawasannya — bukan pengaturan substansinya — diserahkan ke peraturan menteri perhubungan tersendiri.

9. Pengawasan dan sanksi diatur dengan Permenhub lain

Pasal 3 PM 1/2026 menyatakan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas, perizinan berusaha, dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sektor transportasi, serta ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Jadi kalau ada pihak yang menyebut angka denda tertentu “menurut Permenhub 1/2026”, itu tidak bisa diambil dari naskah ini. PM 1/2026 tidak memuat matriks sanksi, tidak memuat besaran denda administratif, dan tidak memuat tarif layanan. Yang ada di lampirannya adalah persyaratan, verifikasi, dan kewajiban.

10. Pagar supaya tidak salah baca

• Bukan pencabutan izin. Pasal 4 mencabut PM 12/2021 dan Permenhub 13/2023 — dua peraturan, bukan izin yang sudah terbit. Batang tubuh PM 1/2026 tidak membatalkan perizinan berusaha yang berjalan.
• Bukan penghapusan kewajiban berizin. Dicabutnya standar lama tidak berarti usaha transportasi kini bebas izin; justru standarnya ditulis ulang lebih rinci.
• Nol nominal rupiah. Tidak ada angka denda dan tidak ada tarif di peraturan ini. Biaya resmi layanan dibaca dari ketentuan PNBP yang berlaku, bukan dari sini.
• Tidak ada tenggat penyesuaian berangka di batang tubuh. Tenggat yang ada bersifat melekat pada standar kegiatan tertentu, misalnya pelaporan tahunan atau pemutakhiran dua tahunan, bukan satu tanggal nasional untuk semua pelaku usaha.
• Jangan kutip nomor Berita Negara dari ingatan. Nomor yang dipakai di artikel ini diambil dari Pasal 4 dan bagian pengundangan naskah: PM 1/2026 di BN 2026/71, PM 12/2021 di BN 2021/257, Permenhub 13/2023 di BN 2023/347.
• Jumlah standar tidak dihitung di sini. Naskah tidak menyebut angka total standar dalam pasal mana pun, dan menghitungnya dari tata letak lampiran berisiko salah. Kalau Anda perlu angka pasti, hitung dari naskah resmi, bukan dari ringkasan pihak ketiga.

11. Urutan pemeriksaan yang masuk akal

1. Pastikan dulu kode KBLI usaha Anda menurut KBLI yang berlaku, termasuk bila kodenya bergeser setelah pembaruan 2025.
2. Buka Lampiran I PM 1/2026, cari kode itu di kelompok yang sesuai (darat, laut, udara, perkeretaapian, atau integrasi dan multimoda), dan baca blok yang memuatnya — satu blok bisa mencakup beberapa KBLI.
3. Catat bagian Penggolongan Usaha untuk mengetahui siapa penerbitnya: Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota. Ini menentukan ke mana berkas Anda diverifikasi dan berapa lama.
4. Bandingkan Ketentuan Persyaratan dengan dokumen yang Anda punya hari ini, bukan dengan daftar yang pernah Anda pakai di 2021–2025.
5. Periksa apakah kegiatan Anda juga butuh standar produk/jasa di Lampiran II — misalnya uji berkala, atau layanan penunjang di pelabuhan dan bandar udara.
6. Baca Ketentuan Kewajiban sebelum mengajukan, supaya biaya kepatuhan setelah izin terbit (asuransi awak, sistem manajemen keselamatan, e-manifes, laporan tahunan) sudah masuk hitungan.
7. Untuk sanksi dan pengawasan, jangan berhenti di PM 1/2026 — cari peraturan menteri perhubungan yang mengaturnya sebagaimana dirujuk Pasal 3.
8. Kalau usaha Anda lintas sektor, periksa juga standar sektor lain yang relevan, misalnya industri atau energi.

Satu catatan tambahan untuk usaha yang bersinggungan dengan perdagangan: izin transportasi tidak menggantikan izin dagang maupun izin ekspor. Perbedaan peran pelaku usaha dibahas terpisah di tulisan soal beda supplier, distributor, dan agen, dan jalur ekspor komoditas tertentu dibahas di tulisan tentang ekspor satu pintu lewat BUMN.

Pertanyaan yang sering masuk

Sejak kapan tepatnya Permenhub PM 1/2026 berlaku?

Sejak 2 Februari 2026. Pasal 5 menyatakan peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan tanggal pengundangannya 2 Februari 2026 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 71. Penetapannya lebih dulu, 22 Januari 2026 di Jakarta.

Izin angkutan saya terbit 2023 dengan standar PM 12/2021. Apakah harus diurus ulang?

Batang tubuh PM 1/2026 hanya mencabut PM 12/2021 dan Permenhub 13/2023 sebagai peraturan, dan tidak memuat pasal yang membatalkan izin yang sudah terbit atau tenggat pengurusan ulang. Standar baru dipakai saat Anda mengajukan permohonan baru, perpanjangan, atau perubahan. Untuk kasus spesifik, konfirmasikan ke penerbit izin Anda sesuai kewenangan yang tertulis di standar.

Apakah PM 12/2021 masih bisa dipakai sebagai rujukan?

Tidak sebagai dasar permohonan. Pasal 4 PM 1/2026 menyatakan PM 12/2021 dan Permenhub 13/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kalau ada konsultan atau situs yang masih mengirimkan daftar persyaratan dari PM 12/2021, daftar itu sudah kedaluwarsa.

Berapa denda kalau melanggar standar di PM 1/2026?

Peraturan ini tidak memuat nominal rupiah. Pasal 3 menyerahkan tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang kepada peraturan menteri perhubungan tersendiri. Angka denda yang beredar tanpa menyebut peraturan itu perlu dicek ulang.

Saya usaha truk ekspedisi skala kecil. Siapa yang menerbitkan izinnya?

Untuk KBLI 49431 Angkutan Barang Umum, bagian Penggolongan Usaha dalam standar menyatakan seluruh parameter merupakan kewenangan Gubernur, dan Ketentuan Verifikasi menyebut hasil verifikasi disampaikan paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima untuk kewenangan Gubernur. Pengajuannya tetap lewat OSS.

Perusahaan saya freight forwarder. Apakah wajib punya tenaga ahli bersertifikat?

Standar Kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi untuk KBLI 52291 mencantumkan tenaga ahli WNI berijazah minimum D-III pelayaran, maritim, penerbangan, atau transportasi, IATA Diploma atau FIATA Diploma, S1 Logistik, atau sertifikat kompetensi profesi bidang forwarder, manajemen supply chain, ahli kepabeanan, atau kepelabuhanan — disebut sebagai alternatif atau kumulatif. Ada pula ketentuan satu orang tenaga operasional dengan pengalaman minimal satu tahun di bidang pelayaran.

Apakah ojek online dan taksi online masuk standar ini?

Blok angkutan orang tidak dalam trayek memuat KBLI 49421 Angkutan Taksi dan 49422 Angkutan Sewa, dan naskah menegaskan 49422 tidak mencakup angkutan taksi (49421) maupun angkutan ojek motor (49424). Jadi penentuannya bergantung pada KBLI mana yang dipakai badan usaha Anda, bukan pada nama aplikasi yang digunakan.

Sumber

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi — naskah resmi 512 halaman, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 71, ditetapkan 22 Januari 2026, diundangkan dan berlaku 2 Februari 2026. Metadata JDIH BPK.
• Pasal 4 PM 1/2026 — pencabutan Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2021 (BN 2021/257) dan Permenhub Nomor 13 Tahun 2023 (BN 2023/347).
• Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN 2025/98, TLN 7115) — dasar pembentukan standar sektor.
• Lampiran I dan Lampiran II PM 1/2026 — standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa per kelompok dan per KBLI.

Ditinjau oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres. Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.