Perizinan usaha & legalitas bisnis di seluruh Indonesia📞 +62 856-1963-888   ✉ info@izinberes.com
Beranda › Izin per Situasi Usaha › Izin Jualan Online & Marketplace

Izin yang Dibutuhkan untuk Jualan Online di Marketplace

Untuk Anda yang berjualan di marketplace, media sosial, atau toko online sendiri. Sejak Permendag 19/2026, pedagang online diminta punya NIB, dan platform wajib membantu penyambungan ke OSS. Produk pangan, kosmetik, atau barang ber-SNI punya izin tambahan. Halaman ini merangkum yang wajib, yang tergantung produk, dan yang sering terlewat. IzinBeres adalah konsultan perizinan swasta yang mendampingi Anda, bukan instansi pemerintah.

IzinBeres (PT BOSTAP MAKMUR BERKAT) adalah konsultan swasta, bukan instansi pemerintah dan tidak berafiliasi dengan lembaga mana pun. Semua izin di halaman ini dapat Anda urus sendiri melalui kanal resmi (oss.go.id dan kanal instansi terkait) tanpa biaya jasa; biaya resmi negara dibayar langsung ke negara, terpisah dari biaya jasa kami.

Ditinjau secara hukum oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres · 5 Oktober 2026

NIB Pedagang OnlineKBLI Perdagangan EceranHalal / BPOM / SNIMerek & Pajak
Lihat Daftar Izin
Permendag 19/2026Mengatur usaha perdagangan melalui sistem elektronik
18 bulanMasa transisi pedagang lama untuk punya NIB (Kemendag)
6 bulanMasa transisi pedagang baru untuk punya NIB (Kemendag)
PPh 22 0,5%Dipungut marketplace atas penjualan bruto di luar PPN

Banyak penjual online memulai dari stok seadanya dan akun toko di ponsel. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi aturan baru mengubah permainan: Kemendag menyatakan pedagang di marketplace wajib punya Nomor Induk Berusaha, termasuk usaha mikro dan kecil. Platform juga diminta menolak pendaftaran pedagang tanpa legalitas dan menampilkan status legalitasnya.

Kabar baiknya, ada masa transisi. Menurut siaran pers Kemendag, pedagang yang sudah berjualan diberi 18 bulan, sedangkan pedagang baru 6 bulan. Karena angka masa transisi sempat diberitakan berbeda oleh beberapa media, pegangan Anda adalah dokumen resmi di JDIH Kemendag dan pengumuman platform tempat Anda berjualan. Penerbitan NIB bisa Anda urus sendiri, gratis, di oss.go.id.

Daftar izin yang dibutuhkan

Urutan di tabel mengikuti urutan pengurusan yang lazim. Kolom "penerbit" menyebut instansi dan kanal resminya — di kanal itulah Anda bisa mengurus sendiri tanpa biaya jasa.

Izin / dokumenPenerbit & kanal resmiDasar aturanKapan diurus
NIB pedagang onlineOSS RBA (oss.go.id)Permendag 19/2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem ElektronikDalam masa transisi yang ditetapkan; lebih cepat lebih aman
Sertifikat halal produk pangan dan minumanBPJPH (halal.go.id)UU 33/2014 dan PP 42/2024Sebelum menjual makanan-minuman; tahapan usaha mikro-kecil berakhir 17 Oktober 2026
Izin edar pangan olahan / kosmetik / obat tradisionalBPOM (pom.go.id)Peraturan BPOM sesuai kategori produk; cek ke BPOMSebelum produk dijual
PIRT atau izin edar pangan skala rumah tanggaDinas kesehatan kabupaten/kotaCek ke dinas kesehatan setempatSebelum menjual pangan olahan rumahan
SNI produk wajibKementerian teknis dan lembaga sertifikasiCek apakah produk Anda termasuk SNI wajibSebelum impor atau edar
Pendaftaran merekDJKI (dgip.go.id)UU Merek dan Indikasi GeografisSebelum nama toko jadi terkenal
Pendaftaran pajak (NPWP) dan pelaporanDJP (pajak.go.id)Cek ke KPP atau pajak.go.idSejak mulai usaha

Kode KBLI 2025 yang biasanya dipakai

Pilih kode yang benar-benar menggambarkan kegiatan utama; setiap KBLI membawa persyaratan izin dan tingkat risiko sendiri di OSS. Judul resmi dan tingkat risiko terbaru selalu dicek ulang di oss.go.id.

KodeJudul KBLI 2025Risiko OSSUraian
47919Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 2020; di KBLI 2025 dipecah, cek kode padanan di OSS)cek di OSSCek padanan KBLI 2025
47911Perdagangan eceran makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik melalui media (KBLI 2020; di KBLI 2025 dipecah, cek di OSS)cek di OSSCek padanan KBLI 2025
47912Perdagangan eceran melalui media (KBLI 2020); cek kode padanan KBLI 2025 di OSScek di OSSCek padanan KBLI 2025

Belum yakin kodenya? Cek KBLI 2025 gratis atau kirim deskripsi usaha Anda lewat WhatsApp.

Urutan pengurusan yang disarankan

  1. Siapkan identitas dan NPWP. Pakai KTP dan NPWP pribadi, atau akta bila sudah berbentuk badan hukum.
  2. Cari KBLI sesuai jenis barang. Barang pangan, kosmetik, dan fashion berbeda kodenya. Cari di OSS dan cocokkan dengan produk yang Anda jual.
  3. Ajukan NIB di OSS. Isi data usaha dan alamat, lalu unduh NIB. Platform akan meminta Anda menautkannya.
  4. Lengkapi izin produk. Halal, BPOM, PIRT, atau SNI sesuai barang. Platform diminta menampilkan informasi ini ke pembeli.
  5. Daftarkan merek. Merek melindungi nama toko dari ditiru. Cek ketersediaan nama di DJKI sebelum pesan kemasan.
  6. Rapikan pajak. Pahami pungutan marketplace dan kewajiban lapor tahunan Anda. Tanyakan ke KPP bila ragu.

Dokumen yang perlu Anda siapkan

  • KTP pemilik
  • NPWP pemilik atau badan usaha
  • Alamat usaha dan nomor ponsel aktif
  • Email aktif untuk akun OSS
  • Daftar produk dan kategori barang
  • Foto produk dan kemasan
  • Sertifikat halal atau nomor izin edar bila ada
  • Logo atau nama merek yang akan didaftarkan

Kesalahan yang sering terjadi

Menunggu sampai akun dibatasi. Kemendag menyebut platform bisa membatasi transaksi pedagang yang tidak patuh setelah masa transisi. Urus NIB selagi masih ada waktu.

Menjual pangan tanpa izin edar. NIB saja tidak cukup untuk makanan, kosmetik, atau obat tradisional. Izin produk berdiri sendiri dan platform diminta menampilkan informasinya.

Memakai KBLI yang tidak cocok. Barang yang dijual harus sesuai kode. Salah kode memengaruhi izin turunan yang diminta OSS.

Merek belum terdaftar. Nama toko yang ramai bisa didaftarkan orang lain lebih dulu. Daftar sebelum toko berkembang.

Biaya jasa pendampingan IzinBeres

LayananBiaya jasaEstimasi waktu
NIB via OSSMulai Rp 1.000.0001–3 hari kerja
Pendaftaran merek/HAKIRp 4.500.000 per kelassesuai penawaran tertulis
Izin edar BPOMMulai Rp 3.500.000 per produksesuai penawaran tertulis
Sertifikasi Halal regulerMulai Rp 18.500.000sesuai penawaran tertulis
Konsultan pajakRp 2.000.000/bulanbulanan

Yang tercantum hanya biaya jasa IzinBeres, mulai dari, dan ditulis dalam penawaran tertulis sebelum Anda membayar. Biaya resmi negara (PNBP, retribusi, materai, notaris) dibayar ke negara/pihak terkait sesuai tarif resmi, terpisah dan bukan pendapatan kami. Semua izin dapat diurus sendiri melalui kanal resmi tanpa biaya jasa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua penjual online wajib punya NIB?
Kemendag menyatakan pelaku usaha yang berjualan lewat marketplace wajib punya NIB, mencakup usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Ada masa transisi bagi pedagang lama dan baru. Aturan ini mengatur perdagangan barang lewat fitur niaga platform, bukan layanan ojek online. Cek detailnya di JDIH Kemendag.
Berapa lama masa transisinya?
Siaran pers Kemendag menyebut pedagang lama mendapat 18 bulan dan pedagang baru 6 bulan. Sejumlah media menulis angka berbeda, jadi tetap cocokkan dengan teks Permendag di JDIH dan pengumuman platform Anda. Jangan menunggu sampai akhir masa transisi.
Bagaimana cara mengurus NIB sendiri?
Buka oss.go.id, buat akun, isi data usaha, pilih KBLI, lalu unduh NIB. Proses ini gratis menurut Kemendag. IzinBeres bisa mendampingi bila Anda ingin dibantu memilih KBLI dan menyiapkan berkas, dengan pengajuan atas nama Anda melalui OSS.
Bagaimana dengan pajaknya?
Komdigi menyebut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dipungut marketplace atas penjualan bruto di luar PPN, dan bisa dikreditkan. Pelaku usaha mikro dengan omzet sampai Rp 500 juta per tahun tidak dipungut bila menyerahkan surat pernyataan. Untuk aturan PPh final UMKM, cek pajak.go.id.
Apakah perlu sertifikat halal untuk jual makanan online?
Ya untuk produk makanan dan minuman yang masuk kewajiban halal. BPJPH menyebut tahapan wajib halal usaha mikro-kecil berakhir 17 Oktober 2026. Platform juga diminta membuka informasi halal, BPOM, dan SNI kepada pembeli.
Perlukah mendaftarkan merek toko online?
Tidak diwajibkan untuk berjualan, tetapi sangat disarankan. Merek terdaftar di DJKI memberi dasar hukum bila nama toko ditiru. Cek ketersediaan nama dan kelas barang di dgip.go.id sebelum mulai membuat kemasan dan iklan.

Sumber resmi

Diperbarui 5 Oktober 2026. Peraturan, kode KBLI, dan tingkat risiko dapat berubah; halaman ini penjelasan umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Hal yang ditandai "cek di OSS" atau "cek ke instansi" berarti rinciannya perlu dikonfirmasi langsung di kanal resmi saat Anda mengajukan.

Kirim rencana usaha Anda, kami petakan izinnya

Ceritakan jenis usaha, lokasi, dan bentuk badan usahanya. Kami balas dengan daftar izin yang relevan, urutan, dan penawaran tertulis — gratis, sebelum Anda membayar apa pun.

Garansi biaya jasa kembali bila pengajuan ditolak karena kelalaian kami. Syarat & ketentuan berlaku.

IzinBeres adalah konsultan swasta independen, bukan instansi pemerintah.