Jasa Perizinan Usaha di Bekasi
Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi adalah dua pemerintah daerah yang berbeda, dengan dinas berbeda dan sistem berbeda. Salah menentukan yang mana, berkas Anda berhenti sebelum sempat diproses.
Kesalahan paling sering yang kami temui pada klien Bekasi bukan soal dokumen yang kurang. Kesalahannya lebih awal dari itu: mereka tidak tahu usaha mereka berada di bawah Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi.
Keduanya adalah pemerintah daerah yang terpisah penuh. Beda wali kota dan bupati, beda dinas, beda sistem perizinan online, beda peraturan daerah, beda tarif retribusi. Berkas yang diajukan ke dinas yang salah tidak akan ditolak dengan penjelasan — biasanya hanya diam, dan pemohon baru sadar setelah berminggu-minggu.
Halaman ini menjelaskan pembagiannya, izin apa yang diurus di mana, dan apa yang biasanya menjegal pelaku usaha di masing-masing wilayah. Kalau Anda hanya ingin langsung bertanya, tombol WhatsApp di halaman ini terhubung ke tim kami dan konsultasinya tidak dipungut biaya.
Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi? Tentukan ini lebih dulu
Patokan paling praktis adalah kecamatan tempat usaha Anda berada.
| Wilayah | Kecamatan yang termasuk (contoh) | Karakter |
|---|---|---|
| Kota Bekasi | Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Rawalumbu, Pondok Gede, Jatiasih, Jatisampurna, Mustikajaya, Bantargebang, Pondok Melati | Kota permukiman dan komuter. Ruko, gudang skala menengah, kuliner, klinik, jasa. |
| Kabupaten Bekasi | Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Tambun Selatan, Tambun Utara, Cibitung, Setu, Serang Baru, dan lainnya | Pusat manufaktur nasional. Kawasan industri, pabrik, pergudangan besar. |
Ini yang paling sering salah, bahkan di situs jasa perizinan lain: kawasan industri Cikarang seperti Delta Silicon dan Jababeka berada di Kabupaten Bekasi, bukan Kota Bekasi. Kalau Anda membaca artikel yang menyebut kawasan-kawasan itu sebagai bagian Kota Bekasi, artikel itu keliru — dan saran perizinan di dalamnya kemungkinan besar juga keliru.
Kota Bekasi sendiri mengarahkan kegiatan industrinya ke wilayah Bantargebang, dengan industri kertas dan pergudangan di Cikiwul serta pengolahan limbah industri di Sumur Batu. Skalanya jauh berbeda dari estate industri Cikarang, dan jenis izin yang dibutuhkan pun berbeda.
Izin apa diurus di mana
Sejak berlakunya sistem berbasis risiko, tidak semua izin diurus di daerah. Ini pembagiannya, dan memahaminya menghemat banyak waktu.
| Jenis izin | Diurus di | Catatan |
|---|---|---|
| NIB dan izin usaha berbasis risiko | OSS RBA (oss.go.id) — nasional | Berlaku sama untuk Kota maupun Kabupaten Bekasi. Tidak diurus di dinas daerah. |
| PBG dan SLF | SIMBG (simbg.pu.go.id) — nasional, diproses pemda | Kabupaten Bekasi juga menjalankan SIMBG-MBR untuk percepatan PBG masyarakat berpenghasilan rendah. |
| Izin teknis dan non-OSS Kota Bekasi | DPMPTSP Kota Bekasi | Kanal online Kota Bekasi pernah bernama SILAT sejak 2017 dan sedang dalam masa peralihan versi. Kami pastikan kanal yang aktif saat berkas Anda diajukan. |
| Izin teknis dan non-OSS Kabupaten Bekasi | DPMPTSP Kabupaten Bekasi melalui SIJAPRI | sijapri.bekasikab.go.id |
| Retribusi daerah | Pemerintah daerah masing-masing | Kabupaten Bekasi mengaturnya lewat Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. |
| Sertifikasi halal, BPOM, ISO, SNI, merek | Lembaga pusat | Sama di seluruh Indonesia. Tidak ada versi Bekasi. |
Artinya: kalau ada yang menawarkan “izin usaha Bekasi” sebagai satu paket daerah, itu penyederhanaan yang menyesatkan. Sebagian besar izin inti justru terbit dari sistem nasional.
Zonasi: dicek sebelum sewa, bukan sesudah
Ini nasihat paling mahal yang bisa kami berikan, dan gratis: periksa zonasi sebelum menandatangani kontrak sewa.
Kami rutin menemui klien yang sudah membayar sewa setahun di muka untuk ruko atau gudang, lalu baru tahu zonanya tidak mengizinkan kegiatan usaha mereka. Uang sewa itu tidak kembali, dan izinnya tidak akan pernah terbit di lokasi tersebut.
Untuk Kota Bekasi, acuan yang berlaku sekarang adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024–2044. Perda ini menggantikan Perda Nomor 13 Tahun 2011. Kalau konsultan Anda masih mengacu ke RTRW 2011–2031, acuannya sudah kedaluwarsa.
- Kegiatan usaha yang Anda rencanakan sesuai dengan zona di lokasi itu
- Kode KBLI yang dipilih cocok dengan kegiatan nyata, bukan sekadar yang terdengar mirip
- Untuk gudang dan industri: akses jalan, tinggi bangunan, dan garis sempadan sudah dipenuhi
- Bangunannya sudah punya PBG, atau masih bisa diurus untuk peruntukan yang Anda mau
Pengecekan zonasi bisa dilakukan lewat peta RDTR interaktif ATR/BPN di gistaru.atrbpn.go.id. Kalau Anda kirimkan alamat dan rencana usaha lewat WhatsApp, kami cek dan jawab tanpa biaya.
Yang biasanya menjegal di Bekasi
Dari pekerjaan kami di wilayah ini, empat hal berikut paling sering membuat proses berhenti.
- Salah pemerintah daerah. Sudah dijelaskan di atas, dan tetap yang nomor satu.
- Gudang tanpa TDG. Pergudangan tumbuh cepat di koridor Cikarang dan Cibitung. Banyak yang beroperasi lebih dulu dan mengurus Tanda Daftar Gudang belakangan — sampai ada pemeriksaan.
- Bangunan tanpa PBG. Bangunan lama yang dulu punya IMB tidak otomatis beres. Untuk perubahan fungsi atau perluasan, PBG baru tetap diperlukan.
- KBLI yang tidak sesuai kegiatan nyata. Sering dipilih asal terdengar mirip saat membuat NIB, lalu bermasalah ketika izin teknis atau sertifikasi diajukan.
Alur kerja bersama IzinBeres
Alur kerja kami untuk klien di Bekasi. Tahap satu dan dua tidak dipungut biaya — kalau setelah pengecekan ternyata usaha Anda belum layak diurus perizinannya, kami akan bilang apa adanya.
Anda kirimkan alamat usaha dan rencana kegiatan. Kami tentukan apakah masuk Kota atau Kabupaten Bekasi, dan izin apa saja yang benar-benar dibutuhkan. Tanpa biaya.
Kami periksa kesesuaian lokasi dengan RDTR dan menetapkan kode KBLI yang tepat beserta tingkat risikonya. Tanpa biaya.
Rincian biaya jasa, biaya resmi, dokumen yang perlu Anda siapkan, dan estimasi waktu. Tidak ada biaya yang muncul belakangan.
Dokumen bisa dikirim online. Kami periksa satu per satu sebelum diajukan — berkas yang kurang satu lembar bisa mundur dua minggu.
NIB dan izin berbasis risiko lewat OSS RBA, PBG dan SLF lewat SIMBG, izin teknis lewat DPMPTSP wilayah yang tepat.
Kalau ada permintaan perbaikan atau peninjauan lapangan, staf kami yang datang. Anda cukup dikabari perkembangannya.
Seluruh dokumen diserahkan beserta catatan masa berlaku dan kewajiban laporan berkalanya, supaya tidak terlewat di kemudian hari.
Estimasi biaya
| Layanan | Biaya jasa | Catatan |
|---|---|---|
| Pendirian PT Perorangan | Mulai Rp 1.500.000 | Akta, SK Kemenkumham, NPWP, NIB |
| Pendirian PT PMA | Mulai Rp 12.000.000 | Untuk penanaman modal asing, termasuk pendampingan BKPM |
| Pendaftaran merek / HAKI | Mulai Rp 4.500.000 | Per kelas, termasuk penelusuran merek lebih dulu |
| Sertifikasi Halal BPJPH | Mulai Rp 18.500.000 | Jalur reguler, termasuk pendampingan audit |
| Sertifikasi ISO | Mulai Rp 28.500.000 | Tergantung standar dan lingkup sertifikasi |
| Izin apotek | Mulai Rp 18.000.000 | Termasuk pendampingan SIPA apoteker |
| Konsultasi pajak & pelaporan | Mulai Rp 2.000.000/bulan | Pembukuan, SPT masa, SPT tahunan |
| Izin usaha daerah lainnya | Sesuai kebutuhan | PBG, SLF, laik higiene, TDG, izin sektoral — minta penawaran |
Angka di atas adalah biaya jasa mulai dari, di luar biaya resmi negara dan retribusi daerah yang besarnya ditentukan peraturan setempat. Setiap kasus berbeda — jumlah produk, luas bangunan, tingkat risiko KBLI, dan kelengkapan dokumen awal semuanya memengaruhi. Kirim detail usaha Anda lewat WhatsApp dan kami hitungkan tanpa biaya.
Kenapa memakai IzinBeres
Untuk wilayah Jabodetabek staf kami datang sendiri ke kantor dinas saat berkas perlu diantar atau ditanyakan. Banyak hal yang tidak selesai lewat email tetapi selesai dalam sepuluh menit tatap muka.
Daftar biaya kami terbuka di website. Tidak ada tambahan yang muncul di tengah jalan. Kalau ada biaya resmi daerah, kami sebutkan terpisah beserta dasar hukumnya.
Kesalahan paling mahal dalam perizinan adalah menyewa atau membeli tempat yang zonanya tidak cocok. Kami cek RDTR lebih dulu, sebelum satu rupiah pun keluar untuk sewa.
Dari usaha mikro sampai penanaman modal asing. Kami sudah menemui hampir semua bentuk penolakan berkas yang mungkin terjadi, dan tahu cara memperbaikinya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cara tahu usaha saya di Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi?
Apakah kawasan industri Cikarang termasuk Kota Bekasi?
Berapa lama mengurus izin usaha di Bekasi?
Apakah saya harus datang ke kantor Anda?
Gudang saya sudah jalan tapi belum punya TDG. Bagaimana?
Bangunan saya punya IMB lama, apakah masih berlaku?
Retribusi daerahnya berapa?
Apakah IzinBeres punya kantor di Bekasi?
Bisa bantu sekalian sertifikasi halal dan BPOM?
Kirimkan alamat usaha Anda, kami pastikan wilayahnya
Pengecekan wilayah, zonasi, dan kode KBLI tidak dipungut biaya. Kami jawab apa adanya, termasuk kalau menurut kami belum saatnya Anda mengurus izin tersebut.