Perizinan usaha & legalitas bisnis di seluruh Indonesia📞 +62 856-1963-888   ✉ info@izinberes.com
BerandaWilayah Layanan › Perizinan Karawang

Konsultan & Jasa Perizinan Usaha di Karawang

IzinBeres adalah konsultan perizinan usaha yang melayani pelaku usaha di Kabupaten Karawang: pendirian PT PMA untuk pabrik, NIB dan KKPR lewat OSS RBA, persetujuan lingkungan, PBG dan SLF, izin gudang, izin klinik, serta KITAS tenaga asing. Semua dilayani dari kantor IzinBeres di Gading Serpong secara online dan kunjungan staf. Mulai lewat WhatsApp 0856-1963-888.

Ditinjau secara hukum oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres · 22 September 2026

Kabupaten KarawangPT PMA & pabrikOSS RBA + SIMBGDokumen online, ID/EN
Lihat Estimasi Biaya
DPMPTSP KarawangDinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karawang — izin daerah
OSS RBANIB, KKPR, dan izin berusaha berbasis risiko — kanal nasional
Perda 2/2013RTRW Kabupaten Karawang 2011–2031
Perbup 66/2023RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya 2023–2043

Karawang adalah kabupaten industri. Di dalam wilayah yang terdiri dari 30 kecamatan ini berdiri kawasan industri seperti Karawang International Industrial City (KIIC) dan Suryacipta City of Industry, yang menampung ratusan pabrik — banyak di antaranya milik investor Jepang, di samping Korea dan negara lain. Di sekitarnya tumbuh ekosistem yang sama besarnya: pemasok komponen, gudang dan logistik, katering dan kantin untuk puluhan ribu pekerja, sampai klinik perusahaan.

Perizinan di Karawang karena itu punya dua wajah. Untuk pabrik PMA, urusannya adalah PT PMA, NIB dan KKPR di OSS RBA, persetujuan lingkungan, PBG/SLF, dan KITAS tenaga asing. Untuk usaha pendukung, urusannya lebih ke tata ruang di luar kawasan, izin gudang, laik higiene sanitasi, dan izin fasilitas kesehatan yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang. Halaman ini memetakan keduanya berdasarkan sumber resmi yang kami baca langsung.

Alur OSS RBA untuk usaha di Karawang

Hampir semua usaha di Karawang dimulai dari akun OSS RBA di oss.go.id. Urutan yang kami pakai untuk klien Karawang:

  • Tentukan KBLI dan tingkat risiko. Untuk industri, KBLI 5 digit menentukan apakah cukup NIB, perlu sertifikat standar, atau izin. Untuk PMA, kami cek juga apakah KBLI itu terbuka untuk modal asing sebelum akta dibuat.
  • Dirikan badan usaha yang tepat. Investor asing wajib berbentuk PT PMA. Perusahaan Jepang atau Korea yang sudah punya PT di Jakarta atau Bekasi tidak perlu PT baru untuk pabrik di Karawang — cukup menambah lokasi usaha di OSS.
  • Terbitkan NIB atas nama perusahaan; satu perusahaan satu NIB, lokasi pabrik ditambahkan sebagai lokasi usaha.
  • Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Di dalam kawasan industri berizin, lokasi mengacu ke kawasan; di luar kawasan, lokasi dicocokkan dengan RTRW Kabupaten Karawang dan RDTR yang tersedia.
  • Persetujuan lingkungan sesuai skala usaha: SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL. Pabrik dengan proses produksi tertentu, limbah B3, atau boiler biasanya masuk kelompok yang lebih berat.
  • PBG dan SLF lewat SIMBG untuk pabrik, gudang, dan bangunan penunjang yang dibangun atau diubah.
  • Izin berusaha atau sertifikat standar sektoral dari kementerian teknis, lalu KITAS untuk direksi dan tenaga ahli asing.

Setelah beroperasi, PMA wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala lewat OSS. Kami sertakan jadwalnya di serah terima supaya tidak terlewat oleh tim keuangan di kantor pusat.

Izin daerah dan instansi Kabupaten Karawang

Izin berusaha berbasis risiko diproses di OSS RBA, tetapi sejumlah urusan tetap berada di tangan instansi Kabupaten Karawang. DPMPTSP Kabupaten Karawang memproses izin dan non-izin daerah serta menjadi pintu bagi verifikasi lapangan. Dinas teknis — pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan, dan tenaga kerja — memberi rekomendasi atau pengawasan sesuai bidangnya.

Jenis izinDiurus diCatatan
NIB, KKPR, sertifikat standar, izin berbasis risikoOSS RBA (oss.go.id)Satu NIB per perusahaan; pabrik atau gudang di Karawang ditambahkan sebagai lokasi usaha
PBG dan SLF pabrik, gudang, kantin, klinikSIMBG (simbg.pu.go.id)Verifikasi teknis oleh dinas Kabupaten Karawang
Persetujuan lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)OSS RBA → dinas lingkungan hidup sesuai kewenanganSkala pabrik menentukan dokumennya
Izin fasilitas kesehatan, izin praktik tenaga kesehatan, izin daerah lainnyaDPMPTSP Kabupaten KarawangPersyaratan mengikuti ketentuan instansi saat berkas diajukan
Tanda Daftar Gudang (TDG)OSS RBAUntuk gudang penyimpanan barang perdagangan
KITAS, halal, BPOM, merek, ISOLembaga pusatSama di seluruh Indonesia

Kami tidak memuat daftar persyaratan dan formulir per izin di halaman ini karena ketentuannya dapat berubah. Yang kami lakukan: memeriksa ketentuan yang berlaku pada saat berkas Anda siap, lalu menyampaikan daftar dokumennya secara tertulis.

Tata ruang Karawang: RTRW 2011–2031 dan RDTR TOD Kereta Cepat

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011–2031, ditetapkan 15 Februari 2013 dan tercatat berlaku di basis data peraturan BPK.

Untuk rencana detail, yang kami temukan di basis data BPK adalah Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development Kereta Cepat dan Sekitarnya Tahun 2023–2043, ditetapkan 24 Februari 2023. RDTR ini relevan bagi Anda yang mengincar lahan di sekitar stasiun kereta cepat Karawang, dan membuat KKPR di wilayah itu bisa terbit lebih otomatis bila RDTR-nya sudah terintegrasi di OSS.

Artinya praktis: di dalam kawasan industri berizin seperti KIIC atau Suryacipta, kesesuaian ruang mengacu ke kawasan. Di luar kawasan — misalnya gudang di pinggir jalan raya, kantin di dekat gerbang pabrik, atau klinik di kawasan permukiman pekerja — kami cek dulu RTRW 2011–2031, ketersediaan RDTR digital di GISTARU ATR/BPN, dan bentuk KKPR yang berlaku (konfirmasi atau persetujuan) sebelum Anda membeli atau menyewa tempat. Kami tidak mengklaim adanya RDTR lain yang belum kami baca sendiri dari sumber resminya.

Sektor usaha yang paling sering kami urus di Karawang

Pabrik PMA dan perusahaan Jepang atau Korea

Dua kawasan yang paling sering muncul dalam pekerjaan kami: KIIC, yang menurut situs resminya dikembangkan bersama oleh ITOCHU dan Sinar Mas Land di atas lahan sekitar 1.500 hektare dan beroperasi sejak 1993, dengan tenant seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia; dan Suryacipta City of Industry, kawasan terpadu 1.400 hektare yang dikelola PT Suryacipta Swadaya (anggota grup Surya Semesta Internusa) dan menurut situsnya menampung 175 perusahaan. ITOCHU menyebut tenant KIIC sebagian besar perusahaan Jepang. Untuk klien seperti ini kami menangani pendirian PT PMA, struktur pemegang saham, NIB dan KKPR, persetujuan lingkungan, PBG/SLF, izin industri, KITAS, dan LKPM — dengan komunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta dokumen kantor pusat yang diterjemahkan tersumpah dan dilegalisasi.

Perusahaan pemasok dan subkontraktor

Di belakang setiap pabrik perakitan ada puluhan pemasok komponen, jasa maintenance, pengolahan logam, pengemasan, dan penyedia tenaga kerja. Banyak di antaranya PT lokal atau usaha patungan dengan modal kecil-menengah. Kebutuhan utamanya: KBLI industri yang tepat agar bisa masuk daftar vendor, sertifikat standar sesuai risiko, PBG untuk workshop, dan sering kali ISO 9001 atau IATF yang diminta pembeli. Kami bantu dari NIB sampai sertifikasi.

Gudang dan logistik

Gudang di Karawang melayani pabrik di dalam kawasan sekaligus distribusi ke Jawa Barat lewat tol Jakarta–Cikampek. Untuk gudang sewa di luar kawasan, urutannya: cek tata ruang, KKPR, persetujuan lingkungan, PBG dan SLF, lalu Tanda Daftar Gudang bila gudang menyimpan barang perdagangan. Gudang B3 dan cold storage punya persyaratan tambahan.

Kantin, katering, dan minimarket untuk pekerja

Situs KIIC menyebut sekitar 60 ribu orang bekerja di kawasannya. Pasar sebesar itu memunculkan kantin, katering pabrik, kedai kopi, dan minimarket di sekitar gerbang kawasan. Kebutuhan dasarnya NIB dengan KBLI penyediaan makanan, kesesuaian ruang lokasi, sertifikat laik higiene sanitasi, dan — untuk katering yang memasok pabrik — sertifikat halal yang kerap disyaratkan pembeli.

Klinik perusahaan dan klinik pratama

Pabrik besar membutuhkan klinik perusahaan atau bekerja sama dengan klinik pratama di sekitarnya untuk pemeriksaan kesehatan kerja. Izin fasilitas kesehatan dan izin praktik masing-masing tenaga kesehatan melibatkan DPMPTSP dan dinas kesehatan Kabupaten Karawang. Di lapangan, penyebab berkas klinik tertahan paling sering adalah data tenaga kesehatan yang belum sinkron dengan sistem pendataan nasional, dan bangunan yang belum punya PBG dengan fungsi yang sesuai.

Jenis usahaYang wajibYang sering terlewat
Pabrik PMAPT PMA, NIB, KKPR, persetujuan lingkungan, PBG/SLF, KITASKBLI tertutup untuk asing; LKPM berkala; penggunaan tenaga kerja asing
Pemasok dan subkontraktorNIB, sertifikat standar, PBG workshopKBLI tidak cocok dengan permintaan vendor; ISO/IATF
Gudang dan logistikNIB, KKPR, persetujuan lingkungan, PBG/SLFTanda Daftar Gudang; zonasi lahan di luar kawasan
Kantin, katering, minimarketNIB, KKPR, laik higiene sanitasiSertifikat halal untuk katering; PBG saat alih fungsi rumah
KlinikNIB, izin faskes, izin praktik tiap tenaga kesehatanData tenaga kesehatan; fungsi bangunan di PBG

Agen perizinan Karawang: apa bedanya dengan konsultan?

Di Karawang, "agen perizinan" biasanya berarti pihak yang mengurus berkas: membuat akun OSS, mengunggah dokumen ke SIMBG, mengantar berkas ke DPMPTSP Kabupaten Karawang, dan menanggapi permintaan perbaikan. Untuk pabrik PMA, pekerjaan seperti itu saja tidak cukup. Konsultan bekerja lebih awal: menilai apakah KBLI industri Anda terbuka untuk modal asing, seberapa berat persetujuan lingkungannya, apakah lahan di luar kawasan cocok dengan RTRW 2011–2031, dan dokumen kantor pusat mana yang perlu diterjemahkan dan dilegalisasi sebelum akta dibuat.

Kalau hanya memakai agen, berkas bisa rapi tetapi salah arah — misalnya PT PMA dengan KBLI yang tertutup. Kalau hanya memakai konsultan, arahnya benar tetapi tim Anda sendiri yang mengantre sistem. IzinBeres melakukan keduanya: menilai jalur izinnya, lalu mengerjakan pengajuannya sampai terbit, termasuk berkoordinasi dengan pengelola kawasan.

Cara kerja jarak jauh dengan IzinBeres

IzinBeres tidak punya kantor di Karawang. Klien Karawang dilayani dari kantor IzinBeres di Gading Serpong secara online dan kunjungan staf. Hampir seluruh pekerjaan memang berlangsung daring: OSS RBA dan SIMBG adalah sistem elektronik, dan dokumen bisa Anda kirim dalam bentuk digital — termasuk dari kantor pusat di Jepang, Korea, atau negara lain. Untuk tanda tangan akta, kami jadwalkan notaris. Bila ada peninjauan lapangan, pertemuan dengan pengelola kawasan, atau pertemuan dengan dinas, staf kami datang ke Karawang sesuai jadwal yang disepakati. Tim kami dapat dihubungi Senin–Minggu pukul 09.00–19.00 WIB, dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

1
Konsultasi awal

Anda ceritakan rencana usaha dan lokasinya di Karawang lewat WhatsApp atau video call, dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Kami tentukan izin yang wajib dan jalurnya. Tanpa biaya.

2
Cek KBLI dan tata ruang

Kami cocokkan KBLI dengan tingkat risikonya, cek apakah KBLI terbuka untuk modal asing, dan cocokkan lokasi Anda dengan RTRW Kabupaten Karawang, RDTR yang berlaku, serta peta GISTARU sebelum Anda berkomitmen membeli atau menyewa lahan.

3
Penawaran tertulis

Biaya jasa dan biaya resmi dirinci terpisah, lengkap dengan daftar dokumen yang perlu disiapkan, termasuk dokumen dari kantor pusat di luar negeri.

4
Pengumpulan dokumen online

Dokumen dikirim digital. Kami periksa kelengkapan, terjemahan tersumpah, dan legalisasinya sebelum diajukan.

5
Pengajuan

OSS RBA untuk NIB, KKPR, dan izin berusaha; SIMBG untuk PBG dan SLF; DPMPTSP Kabupaten Karawang untuk izin daerah.

6
Pendampingan sampai terbit

Kami pantau status dan menjawab permintaan perbaikan. Staf datang ke Karawang bila ada peninjauan lapangan atau pertemuan dengan pengelola kawasan dan dinas.

7
Serah terima

Dokumen izin diserahkan beserta catatan masa berlaku dan kewajiban pelaporannya, termasuk LKPM untuk PMA.

Estimasi biaya

LayananBiaya jasaCatatan
Pendirian PT PeroranganMulai Rp 1.500.000Akta, SK Kemenkumham, NPWP, NIB
Pendirian PT PMAMulai Rp 12.000.000Untuk penanaman modal asing, termasuk pendampingan BKPM
Pendaftaran merek / HAKIMulai Rp 4.500.000Per kelas, termasuk penelusuran merek lebih dulu
Sertifikasi Halal BPJPHMulai Rp 18.500.000Jalur reguler, termasuk pendampingan audit
Sertifikasi ISOMulai Rp 28.500.000Tergantung standar dan lingkup sertifikasi
Izin apotekMulai Rp 18.000.000Termasuk pendampingan SIPA apoteker
Konsultasi pajak & pelaporanMulai Rp 2.000.000/bulanPembukuan, SPT masa, SPT tahunan
Izin usaha daerah lainnyaSesuai kebutuhanKKPR, persetujuan lingkungan, PBG, SLF, TDG, izin fasilitas kesehatan, KITAS — minta penawaran

Angka di atas adalah biaya jasa mulai dari, di luar biaya resmi negara dan retribusi daerah yang besarnya ditentukan peraturan setempat. Setiap kasus berbeda — luas bangunan pabrik, skala persetujuan lingkungan, jumlah tenaga asing, tingkat risiko KBLI, dan kelengkapan dokumen awal semuanya memengaruhi. Kirim detail usaha Anda lewat WhatsApp dan kami hitungkan tanpa biaya.

Kenapa memakai IzinBeres

Satu tim, dari KBLI sampai izin terbit

Orang yang menilai KBLI dan risiko usaha Anda adalah orang yang sama yang mengisi OSS dan menjawab permintaan perbaikan. Tidak ada berkas yang dilempar ke pihak ketiga.

Biaya terbuka sejak awal

Daftar biaya kami terbuka di website. Tidak ada tambahan yang muncul di tengah jalan. Kalau ada biaya resmi daerah, kami sebutkan terpisah beserta dasar hukumnya.

Terbiasa dengan klien PMA

Kami paham kebutuhan kantor pusat di luar negeri: laporan progres tertulis, dokumen dwibahasa, dan penjelasan tentang aturan yang berubah. Komunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

6.000+ klien sejak 2014

Dari usaha mikro sampai penanaman modal asing. Kami sudah menemui hampir semua bentuk penolakan berkas yang mungkin terjadi, dan tahu cara memperbaikinya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah IzinBeres punya kantor di Karawang?
Tidak. Kantor kami hanya satu, di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Klien di Karawang kami layani secara online dan dengan kunjungan staf bila diperlukan, misalnya untuk peninjauan lapangan, pertemuan dengan pengelola kawasan industri, atau pertemuan dengan dinas.
Pabrik PMA Jepang atau Korea di Karawang: izin apa saja yang wajib?
Urutan umumnya: pendirian PT PMA (akta dan pengesahan Kemenkumham), NIB dan KKPR lewat OSS RBA, persetujuan lingkungan sesuai skala pabrik, PBG dan SLF untuk bangunan, izin berusaha atau sertifikat standar sesuai KBLI industrinya, lalu KITAS untuk direksi dan tenaga ahli asing. Setelah beroperasi, ada kewajiban LKPM berkala.
Kalau lokasi pabrik di dalam KIIC atau Suryacipta, apakah izinnya lebih sederhana?
Kawasan industri yang sudah berizin biasanya sudah punya kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan kawasan, sehingga sebagian dokumen tenant mengacu ke dokumen kawasan. Namun NIB, KKPR, PBG, SLF, dan izin berusaha tetap atas nama perusahaan Anda. Kami koordinasikan persyaratannya dengan pengelola kawasan.
Tata ruang Karawang mengacu ke peraturan apa?
RTRW Kabupaten Karawang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 untuk periode 2011–2031 dan tercatat berlaku di basis data peraturan BPK. Untuk RDTR, yang kami temukan di basis data yang sama adalah Perbup Kabupaten Karawang Nomor 66 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya 2023–2043. Kami cek juga ketersediaan RDTR digital di GISTARU sebelum menentukan bentuk KKPR.
Apakah gudang logistik di Karawang perlu Tanda Daftar Gudang?
Gudang yang dipakai untuk menyimpan barang perdagangan umumnya wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) di samping NIB, KKPR, persetujuan lingkungan, dan PBG. Kami periksa apakah gudang Anda termasuk yang wajib TDG berdasarkan fungsi dan KBLI-nya.
Bagaimana dengan kantin, katering, atau minimarket untuk karyawan pabrik?
Usaha makanan dan minuman untuk pekerja kawasan tetap perlu NIB dengan KBLI yang tepat, kesesuaian ruang lokasi, dan sertifikat laik higiene sanitasi. Untuk katering yang memasok pabrik, sertifikat halal sering diminta oleh pembeli. Kami bantu dari NIB sampai sertifikat halal.
Apakah lokasi di Bukit Indah masuk Kabupaten Karawang?
Tidak selalu. Situs investasi Pemprov Jawa Barat mencatat Bukit Indah Industrial Park di Kabupaten Karawang, sedangkan Kota Bukit Indah Industrial City tercatat di Kabupaten Purwakarta. Batas kabupaten menentukan DPMPTSP mana yang memproses izin daerah dan tata ruang mana yang dipakai, jadi kami pastikan dulu dari alamat persil Anda.
Berapa lama proses izin usaha di Karawang?
NIB bisa terbit cepat bila data dan KBLI benar. Persetujuan lingkungan, PBG, dan izin daerah bergantung pada kelengkapan berkas dan jadwal verifikasi instansi. Kami tidak menjanjikan tanggal terbit karena keputusannya ada di instansi, tetapi kami memberi perkiraan tertulis setelah memeriksa berkas Anda.

Mau bangun pabrik atau buka usaha di Karawang? Cek KBLI dan lokasinya dulu

Kirimkan rencana usaha, KBLI yang Anda incar, dan alamat lahan atau kawasannya. Kami periksa KBLI, tata ruang, dan izin yang wajib sebelum Anda menandatangani apa pun — tanpa biaya.

Garansi uang kembali jika izin tidak terbit. Syarat dan ketentuan berlaku.

IzinBeres adalah konsultan swasta independen, bukan instansi pemerintah.