Jasa Perizinan Usaha di Kabupaten Tangerang
Ada tiga daerah bernama Tangerang, dan Gading Serpong terbelah di antaranya. Kantor kami berdiri di sisi Kabupaten — jadi halaman ini kami tulis dari wilayah sendiri, bukan dari kejauhan.
Tiga pemerintah daerah memakai nama Tangerang: Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Ketiganya terpisah — dinas berbeda, sistem berbeda, peraturan daerah berbeda.
Yang paling sering menjebak: Gading Serpong terbelah. Sebagian masuk Kota Tangerang Selatan, sebagian lagi masuk Kabupaten Tangerang. Alamat yang tertulis sama, dinas tujuannya berbeda.
Kantor IzinBeres berada di sisi Kabupaten, di Kecamatan Pagedangan. Jadi untuk wilayah ini kami bukan penyedia jasa yang datang dari luar — kami mengurus izin di dinas yang sama dengan yang mengurus izin kami sendiri.
Tiga Tangerang, tiga pemerintah daerah
Kesalahan pertama yang paling mahal adalah mengirim berkas ke dinas yang salah. Berikut pembagiannya.
| Daerah | Ibu kota / pusat | Contoh wilayah |
|---|---|---|
| Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | Pagedangan, Kelapa Dua, Cikupa, Curug, Legok, Balaraja, Panongan, Cisauk, Teluknaga |
| Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Serpong, Serpong Utara, Pamulang, Ciputat, Pondok Aren, Setu |
| Kota Tangerang | Tangerang | Cipondoh, Karawaci, Batuceper, Benda, Neglasari, Periuk |
Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan dan 316 desa dan kelurahan, dengan luas 111.038 hektare. Pusat pemerintahannya di Tigaraksa, cukup jauh dari koridor Serpong.
Gading Serpong terbelah — ini inti persoalannya
Nama “Gading Serpong” adalah nama kawasan properti, bukan nama wilayah administratif. Kawasan itu membentang melewati batas dua daerah.
Sisi yang berada di Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Kelapa Dua termasuk Kabupaten Tangerang. Izinnya ke DPMPTSP Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, lewat SIPINTER 2.
Sisi yang berada di Kecamatan Serpong dan Serpong Utara termasuk Kota Tangerang Selatan. Izinnya ke DPMPTSP Tangsel, sistemnya berbeda.
Data resmi Kecamatan Pagedangan menegaskan batas itu: Pagedangan berbatasan di sebelah timur dengan Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Luas Pagedangan 4.802,29 hektare, terdiri dari satu kelurahan dan sepuluh desa — di antaranya Pagedangan, Jatake, Cihuni, dan Lengkong Kulon.
- Cek kecamatan lokasi usaha Anda, bukan nama kawasannya
- Pagedangan, Kelapa Dua, Cisauk, Legok, Curug, Cikupa: Kabupaten Tangerang
- Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Pamulang: Kota Tangerang Selatan
- Berkas yang dikirim ke daerah yang salah tidak ditolak dengan tegas — biasanya hanya mengendap
Sistem dan dinas yang menangani
| Jenis izin | Diurus di | Catatan |
|---|---|---|
| NIB dan izin berusaha berbasis risiko | OSS RBA (oss.go.id) | Nasional, sama untuk semua daerah |
| Izin dan non-izin daerah | SIPINTER 2 — DPMPTSP Kabupaten Tangerang | Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sipinter.tangerangkab.go.id |
| PBG dan SLF | SIMBG | Diproses Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang |
| PKKPR, site plan, peruntukan ruang | DTRB Kabupaten Tangerang | Dinas terpisah dari DPMPTSP, berkantor di Tigaraksa |
| Halal, BPOM, ISO, merek, KITAS | Lembaga pusat | Sama di seluruh Indonesia, tidak ada versi daerah |
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, SIPINTER berfungsi sebagai aplikasi pendukung OSS RBA, sekaligus tetap memproses perizinan yang berada di luar cakupan peraturan itu. DPMPTSP juga menyediakan wadah digital bernama iLapis Legit untuk informasi layanan dan promosi investasi.
DPMPTSP Kabupaten Tangerang berkantor di Jl. KH. Sarbini No. 01, Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa. Selain itu ada Mal Pelayanan Publik yang melayani delapan instansi sekaligus, dan Gerai Pelayanan Publik di Intermoda BSD City — titik yang jauh lebih dekat bagi pelaku usaha di koridor Serpong.
Tata ruang: yang perlu dicek sebelum menyewa
Acuan tata ruang Kabupaten Tangerang adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011–2031, sebagaimana diubah pada 2020. Di atasnya berlaku Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten 2023–2043.
Tidak seluruh wilayah kabupaten sudah punya Rencana Detail Tata Ruang. Yang terkonfirmasi ada adalah RDTR Wilayah Perencanaan Balaraja lewat Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021. Untuk wilayah yang belum ber-RDTR, kesesuaian ruang ditempuh lewat PKKPR — dan inilah yang paling sering memperlambat proyek di kabupaten ini.
PKKPR, Konfirmasi Peruntukan Ruang, dan Rencana Tapak Rinci diurus di Dinas Tata Ruang dan Bangunan, bukan di DPMPTSP. Dua kantor berbeda, dua antrean berbeda. Pelaku usaha yang tidak tahu pembagian ini sering kehilangan berminggu-minggu.
- Pastikan zona lokasi mengizinkan kegiatan usaha Anda sebelum tanda tangan sewa
- Untuk wilayah tanpa RDTR: siapkan jalur PKKPR sejak awal, jangan belakangan
- Bangunan yang sudah berdiri: cek status PBG-nya sesuai fungsi yang dipakai sekarang
- Perubahan rumah tinggal menjadi tempat usaha hampir selalu memerlukan penyesuaian PBG
Pajak dan retribusi daerah
Kabupaten Tangerang memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berlaku sejak 3 Januari 2024. Perda ini terbit sebagai pelaksanaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Perda 1/2024 mencabut sekaligus beberapa perda lama, termasuk Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang retribusi perizinan dan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang pajak daerah. Artinya rujukan tarif yang beredar dari sebelum 2024 sudah tidak berlaku.
Pengelolaannya ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, mencakup antara lain PBB-P2, BPHTB, dan pajak barang dan jasa tertentu termasuk makanan dan minuman. Untuk usaha kuliner, kewajiban pajak daerah ini melekat sejak usaha beroperasi, terpisah dari urusan perizinannya.
Kenapa kabupaten ini ramai
Kabupaten Tangerang bukan wilayah pinggiran. Angka resminya menunjukkan sebaliknya.
| Indikator | Angka | Periode |
|---|---|---|
| Realisasi investasi | Rp 11,9 triliun | Triwulan III 2025, naik 47% dari triwulan sebelumnya |
| Kumulatif investasi | Rp 28,5 triliun | Sampai September 2025, 116,9% dari target tahunan |
| Peringkat se-Banten | Nomor 1 | Pangsa 38,69% dari total provinsi |
| Penanaman modal asing terbesar | Singapura, Rp 1,02 triliun | Disusul Tiongkok, Korea Selatan, Hong Kong |
| Serapan tenaga kerja | 45.027 orang | Sampai September 2025 |
Sektor penanaman modal dalam negeri terbesar adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Kawasan Industri Milenium berada di kabupaten ini dan disebut resmi sebagai salah satu kawasan industri swasta terbesar di wilayahnya.
Konsekuensinya sederhana: antrean perizinan di sini padat, dan berkas yang tidak rapi sejak awal akan tertinggal di belakang berkas yang rapi.
Alur kerja bersama IzinBeres
Alur kerja kami untuk klien di Kabupaten Tangerang. Dua tahap pertama tidak dipungut biaya.
Kami pastikan lokasi Anda berada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, atau Tangerang Selatan, dan izin apa yang benar-benar dibutuhkan. Tanpa biaya.
Kesesuaian lokasi dengan RTRW yang berlaku, serta penetapan kode KBLI dan tingkat risikonya. Tanpa biaya.
Rincian biaya jasa, biaya resmi, dokumen yang perlu disiapkan, dan estimasi waktu.
Bisa dikirim online, atau diantar ke kantor kami di Gading Serpong.
OSS RBA untuk NIB, SIPINTER 2 untuk izin daerah, SIMBG untuk PBG dan SLF, DTRB untuk PKKPR dan site plan.
Staf kami datang ke DPMPTSP Tigaraksa, DTRB, atau Gerai Intermoda BSD bila berkas perlu diantar atau ditanyakan.
Dokumen lengkap beserta catatan masa berlaku dan kewajiban pelaporannya.
Estimasi biaya
| Layanan | Biaya jasa | Catatan |
|---|---|---|
| Pendirian PT Perorangan | Mulai Rp 1.500.000 | Akta, SK Kemenkumham, NPWP, NIB |
| Pendirian PT PMA | Mulai Rp 12.000.000 | Untuk penanaman modal asing, termasuk pendampingan BKPM |
| Pendaftaran merek / HAKI | Mulai Rp 4.500.000 | Per kelas, termasuk penelusuran merek lebih dulu |
| Sertifikasi Halal BPJPH | Mulai Rp 18.500.000 | Jalur reguler, termasuk pendampingan audit |
| Sertifikasi ISO | Mulai Rp 28.500.000 | Tergantung standar dan lingkup sertifikasi |
| Izin apotek | Mulai Rp 18.000.000 | Termasuk pendampingan SIPA apoteker |
| Konsultasi pajak & pelaporan | Mulai Rp 2.000.000/bulan | Pembukuan, SPT masa, SPT tahunan |
| Izin usaha daerah lainnya | Sesuai kebutuhan | PBG, SLF, laik higiene, TDG, izin sektoral — minta penawaran |
Angka di atas adalah biaya jasa mulai dari, di luar biaya resmi negara dan retribusi daerah yang besarnya ditentukan peraturan setempat. Setiap kasus berbeda — jumlah produk, luas bangunan, tingkat risiko KBLI, dan kelengkapan dokumen awal semuanya memengaruhi. Kirim detail usaha Anda lewat WhatsApp dan kami hitungkan tanpa biaya.
Kenapa memakai IzinBeres
Untuk wilayah Jabodetabek staf kami datang sendiri ke kantor dinas saat berkas perlu diantar atau ditanyakan. Banyak hal yang tidak selesai lewat email tetapi selesai dalam sepuluh menit tatap muka.
Daftar biaya kami terbuka di website. Tidak ada tambahan yang muncul di tengah jalan. Kalau ada biaya resmi daerah, kami sebutkan terpisah beserta dasar hukumnya.
Kesalahan paling mahal dalam perizinan adalah menyewa atau membeli tempat yang zonanya tidak cocok. Kami cek RDTR lebih dulu, sebelum satu rupiah pun keluar untuk sewa.
Dari usaha mikro sampai penanaman modal asing. Kami sudah menemui hampir semua bentuk penolakan berkas yang mungkin terjadi, dan tahu cara memperbaikinya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Gading Serpong itu Kabupaten Tangerang atau Tangerang Selatan?
Apa itu SIPINTER?
Saya harus ke Tigaraksa untuk mengurus izin?
Wilayah saya belum punya RDTR. Bagaimana?
Berapa lama proses izin di Kabupaten Tangerang?
IzinBeres benar punya kantor di sini?
Rumah saya mau dijadikan kafe. Izinnya apa saja?
Tarif retribusinya berapa?
Pastikan dulu Anda di Kabupaten atau di Tangsel
Salah daerah, berkas mengendap tanpa kabar. Kirimkan alamat lengkap usaha Anda, kami pastikan dan cek zonasinya tanpa biaya.