Jasa Sertifikasi Halal Depok
IzinBeres membantu usaha mikro, katering, kafe, produsen frozen food, dan pemasok dapur SPPG di Kota Depok mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Langkah pertama kami selalu mengecek apakah Anda bisa masuk kuota gratis DKUM Kota Depok atau SEHATI. Kalau produk Anda harus reguler, kami telusuri bahan sampai rumah potongnya, susun SJPH, daftarkan di SIHALAL, dan dampingi audit LPH, mulai Rp 18,5 juta.
Ditinjau secara hukum oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres · 8 November 2026
Depok adalah kota hunian dan kampus. Usaha makanannya kebanyakan dapur rumahan, warung, kafe dekat kampus, katering kantor, dan produsen frozen food yang menjual ke Jakarta lewat aplikasi. Depok juga tidak punya kawasan industri, jadi hampir semua pengajuan halal di sini datang dari usaha kecil, bukan pabrik. Pemkot Depok sendiri aktif membiayai sertifikasi halal usaha mikro, sehingga pertanyaan pertama yang jujur adalah apakah Anda perlu membayar jasa sama sekali.
Di bawah ini kami kumpulkan catatan resmi yang relevan untuk usaha di Depok, lalu dokumen, alur, kesalahan umum, dan biaya. Untuk siapa yang wajib dan sejak kapan, lihat jadwal wajib halal, atau cek produk Anda di alat Cek Wajib Halal.
Catatan resmi yang memengaruhi sertifikasi halal di Depok
| Topik | Yang tercatat di sumber | Artinya bagi usaha Anda |
|---|---|---|
| Kuota gratis Pemkot Depok 2025 | ANTARA (28 Februari 2025): Kepala DKUM Kota Depok Mohammad Thamrin menyampaikan kuota 1.000 sertifikat halal self declare dan 150 sertifikat halal reguler, biaya sepenuhnya ditanggung Pemkot Depok, pendaftaran 14 Februari–28 Maret 2025. | Ada jatah reguler gratis, bukan hanya self declare, tetapi jumlahnya kecil. Usaha mikro yang produknya wajib reguler sebaiknya menyiapkan dokumen sebelum periode pendaftaran dibuka. |
| Program GEREBEK HALAL | ANTARA (8 Agustus 2025): DKUM menargetkan 1.000 sertifikat halal usaha mikro pada 2025 dan 4.500 sampai 2026, dari sekitar 6.000 usaha mikro; 200 sudah bersertifikat tahun sebelumnya; 11 kecamatan dilibatkan; mitra BPJPH, LPH, LP3H, dan DPMPTSP. DKUM menyebut baru 4,9 persen pelaku usaha makanan dan minuman yang memperoleh sertifikat halal reguler dalam tiga tahun terakhir. | Sasaran program adalah usaha mikro binaan DKUM. Usaha kecil dan menengah, atau yang tidak terdata di DKUM, kemungkinan besar harus mengurus sendiri. |
| Sikap Pemkot | ANTARA (22 Agustus 2025): Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan sertifikasi halal dan izin BPOM adalah upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk usaha mikro. | Produk yang dijual lewat pameran atau mitra Pemkot makin sering diminta logo halal dan izin edar. Untuk produk kemasan, cek juga apakah perlu izin BPOM atau cukup PIRT. |
| Data Satgas Halal Kemenag Depok | ANTARA (28 Mei 2024): Satgas Halal Kementerian Agama Kota Depok, Hamida Sufiana, mencatat 13.751 UMK terdaftar dan 12.941 produk usaha mikro kecil bersertifikat halal, serta menegaskan UMK wajib memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal di kemasan atau tempat usaha. | Sebagian besar sertifikat di Depok lahir dari jalur gratis. Pesaing Anda di pasar yang sama kemungkinan sudah berlogo halal; tanpa logo, produk Anda yang terlihat tertinggal. |
| Program Wirausaha Baru | ANTARA (3 Januari 2025): DKUM melanjutkan program Wirausaha Baru dengan kuota 500 peserta dan memfasilitasi seluruh peserta mendapat NIB dan sertifikat halal; ANTARA (5 Desember 2025) mencatat 500 peserta dilatih sepanjang 2025. | Calon pengusaha baru di Depok punya pintu gratis tambahan lewat pelatihan DKUM. Kalau Anda baru akan mulai, program ini layak dicek sebelum membayar siapa pun. |
| Rumah potong milik Pemkot | Depok Update (19 Juni 2024), keterangan Kepala UPTD RPH Tapos: sertifikat halal RPH Tapos dari BPJPH terbit 22 November 2022 dan berlaku sampai 22 November 2026; NKV diperoleh 2017 dan masih berlaku saat itu. | Masa berlaku itu habis dua minggu lagi. Untuk audit sesudah 22 November 2026, minta pemasok daging menunjukkan sertifikat perpanjangan rumah potong asalnya; yang dinilai auditor adalah dokumen yang berlaku saat audit. |
| Pengawasan dapur SPPG | JPNN Jabar (5 November 2026): Satgas MBG Kota Depok yang dipimpin Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah memeriksa 199 SPPG; 40 dapur disebut perlu perhatian khusus. Berita ini tidak menyebut syarat halal. | Dapur yang sedang diawasi ketat cenderung meminta dokumen lengkap dari pemasok. Sertifikat halal produk Anda mempermudah posisi sebagai pemasok. Lihat izin dapur katering dan SPPG. |
Dokumen yang perlu siap sebelum masuk SIHALAL
Persyaratannya sama di seluruh Indonesia. Kolom kanan berisi hal yang sering terlewat oleh usaha di Depok.
| Dokumen | Fungsinya | Catatan untuk Depok |
|---|---|---|
| NIB berbasis risiko dengan KBLI produk | Identitas pelaku usaha di SIHALAL | Banyak usaha rumahan di Depok mendaftar NIB dengan alamat rumah di Jakarta atau Bogor. Program DKUM memakai alamat usaha di Kota Depok; perbarui dulu bila perlu. |
| Daftar produk dan varian | Batas cakupan sertifikat | Frozen food dan kue kering biasanya punya banyak varian. Kelompokkan varian yang bahannya sama agar tidak ada yang tertinggal. |
| Daftar bahan beserta bukti halal | Bahan penelusuran LPH | Daging, ayam, dan olahan seperti sosis atau nugget wajib ditelusuri sampai rumah potong. Untuk minuman kafe, cek sirup, krimer, dan perisa. |
| Alur produksi dan denah dapur | Menunjukkan titik kritis | Dapur rumah tangga yang juga dipakai keluarga tetap perlu pemisahan bahan dan alat yang tertulis. |
| Penyelia halal dan manual SJPH | Bukti sistem halal berjalan | Pemilik usaha mikro boleh menjadi penyelia; manual harus menggambarkan dapur yang sebenarnya. |
| Sertifikat halal rumah potong asal daging | Bukti bahan hewani | Periksa tanggal berlakunya, terutama sertifikat yang habis menjelang atau saat audit. |
Alur dan perkiraan waktu
- Cek jalur (gratis, 1 hari kerja): kami lihat status usaha mikro, alamat NIB, dan jenis produk, lalu menyampaikan apakah Anda cocok dengan kuota DKUM, SEHATI, atau reguler.
- Penelusuran bahan: surat dan sertifikat halal pemasok dikumpulkan, termasuk sertifikat rumah potong yang masih berlaku.
- SJPH: manual dan formulir pencatatan disusun, penyelia halal dilatih bila belum bersertifikat.
- Pendaftaran SIHALAL: berkas diunggah di ptsp.halal.go.id dan LPH dipilih.
- Audit di lokasi: staf kami datang dari Gading Serpong mendampingi auditor di dapur Anda di Depok.
- Penetapan kehalalan dan sertifikat elektronik.
Jalur reguler umumnya 30–60 hari kerja sejak dokumen lengkap. Produk olahan daging dan usaha dengan banyak pemasok biasanya mendekati batas atas.
Kesalahan yang sering kami temui di Depok
Langsung membayar jasa tanpa mengecek kuota DKUM. Usaha mikro yang memenuhi syarat bisa mendapat sertifikat gratis, termasuk sebagian kecil jalur reguler.
Alamat NIB tidak di Depok. Usaha yang dijalankan di Depok tetapi NIB-nya beralamat di kota lain sulit ikut program daerah.
Sertifikat rumah potong pemasok sudah kedaluwarsa. Dokumen lama yang dulu dipakai tidak lagi diterima saat audit.
Olahan daging dipaksakan lewat self declare. Produk seperti sosis, bakso, atau nugget umumnya harus reguler dengan pemeriksaan LPH.
Varian baru diberi logo sebelum didaftarkan. Logo hanya berlaku untuk produk yang tercantum di sertifikat.
Biaya jasa sertifikasi halal Depok
| Layanan | Biaya jasa | Cakupan |
|---|---|---|
| Sertifikasi halal reguler | Mulai Rp 18.500.000 | Penelusuran bahan, SJPH, pendaftaran SIHALAL, pendampingan audit LPH sampai sertifikat terbit |
| Pelatihan Penyelia Halal | Mulai Rp 3.500.000 | Pendaftaran dan pendampingan pelatihan untuk satu penyelia |
| Cek jalur gratis (kuota DKUM atau SEHATI) | Gratis | Kalau layak, kami arahkan ke sana |
Angka di atas adalah biaya jasa mulai dari; penawaran final dibuat tertulis setelah konsultasi. Biaya resmi pendaftaran dan pemeriksaan dibayar terpisah sesuai ketentuan — cek langsung di ptsp.halal.go.id.
Pertanyaan yang sering diajukan
Pemkot Depok membuka sertifikasi halal gratis. Apakah saya masih perlu jasa?
Apa itu program GEREBEK HALAL di Depok?
Saya memakai daging sapi dari RPH di Depok. Apa yang perlu disiapkan?
Saya memasok makanan atau bahan ke dapur SPPG di Depok. Apakah perlu sertifikat halal?
Berapa biaya dan lama jasa sertifikasi halal Depok di IzinBeres?
Halaman terkait
Dasar hukum di Pustaka Peraturan
Sumber
- ANTARA Megapolitan — Pemkot Depok buka layanan sertifikasi halal gratis UMKM (28 Februari 2025): megapolitan.antaranews.com
- ANTARA Megapolitan — Pemkot Depok targetkan 1.000 sertifikat halal untuk usaha mikro sepanjang 2025 (8 Agustus 2025): megapolitan.antaranews.com
- ANTARA Megapolitan — Depok percepat sertifikasi halal pelaku usaha mikro (22 Agustus 2025): megapolitan.antaranews.com
- ANTARA — Kemenag Depok: 12.941 produk usaha mikro kecil punya sertifikat halal (28 Mei 2024): antaranews.com
- ANTARA — DKUM Kota Depok lanjutkan program WUB di 2025 (3 Januari 2025): antaranews.com
- ANTARA Megapolitan — DKUM Kota Depok latih 500 peserta kewirausahaan UMKM sepanjang 2025 (5 Desember 2025): megapolitan.antaranews.com
- Depok Update — RPH Tapos kantongi sertifikat halal dan NKV (19 Juni 2024): depokupdate.id
- JPNN Jabar — Pemkot Depok perketat pengawasan ratusan SPPG (5 November 2026): jabar.jpnn.com
Diperbarui 8 November 2026. Kuota, periode pendaftaran, dan status sertifikat rumah potong berubah; cek pengumuman terbaru DKUM Kota Depok dan BPJPH. Halaman ini penjelasan umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.
Kirim daftar produk dan alamat usaha Anda di Depok
Dalam satu hari kerja kami balas dengan jalur yang cocok, daftar dokumen, dan biaya tertulis.
Garansi biaya jasa kembali bila pengajuan ditolak karena kelalaian kami. Syarat & ketentuan berlaku.
IzinBeres adalah konsultan swasta independen, bukan instansi pemerintah.