Jasa Pendirian PT Depok
IzinBeres mendirikan PT biasa dan PT Perorangan untuk pemilik usaha WNI yang beralamat di Kota Depok, dari Margonda dan Beji sampai Cimanggis, Tapos, Sawangan, dan Cinere: nama, KBLI 2025, akta, SK Kementerian Hukum, NPWP badan, dan NIB di OSS. Sebelum akta dibuat, kami pastikan kelurahan Anda memang termasuk Kota Depok dan zonanya cocok dengan kegiatan PT. PT biasa mulai Rp 7 juta, PT Perorangan mulai Rp 1,5 juta.
Ditinjau secara hukum oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres · 3 November 2026
Depok tumbuh sebagai kota kampus, permukiman, dan perdagangan-jasa di sepanjang jalur KRL dan tol menuju Jakarta. PT yang kami dirikan di sini kebanyakan milik pengusaha yang usahanya sudah jalan: kontraktor dan pemasok yang mulai ikut tender, pengelola kos dan properti sewa, katering, bimbingan belajar, klinik kecil, agen perjalanan, dan pedagang daring yang gudangnya masih di rumah. Pemicunya hampir selalu sama: mitra atau pemberi kerja meminta badan hukum.
Pendirian PT-nya berjalan di sistem nasional, yaitu AHU Online dan OSS. Yang membuat Depok berbeda adalah batas wilayahnya yang bersinggungan dengan Kabupaten Bogor dan Jakarta Selatan, tata ruang yang menetapkan di mana kegiatan dagang, gudang, dan industri kecil diarahkan, serta pengawasan NIB yang aktif. Halaman ini untuk PT milik WNI. Untuk perizinan usaha setelah PT berdiri, lihat perizinan Depok.
Fakta lokal Kota Depok untuk calon pendiri PT
| Topik | Data dan sumbernya | Dampaknya pada PT Anda |
|---|---|---|
| Wilayah resmi | Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW 2022–2042, Pasal 5: wilayah perencanaan meliputi 11 kecamatan dan 63 kelurahan, yaitu Beji, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Limo, Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan, dan Bojongsari. | Alamat PT harus jatuh di salah satu kelurahan itu. Alamat "Depok" yang sebenarnya di Bojonggede, Tajurhalang, atau Parung adalah Kabupaten Bogor dan mengikuti aturan daerah lain. |
| Arah kegiatan per kawasan | Pasal 13 Perda yang sama menetapkan empat Pusat Pelayanan Kota: PPK Margonda (Pondok Cina, Beji) sebagai pusat bisnis dengan perdagangan dan jasa skala regional; PPK Bojongsari untuk pariwisata dan rekreasi; PPK Tapos (Terminal Jatijajar) dengan industri dan logistik pergudangan; PPK Cipayung (Stasiun Citayam) dengan industri skala kecil dan ekonomi kreatif. | Kantor administrasi di koridor Margonda umumnya mudah. Kalau PT Anda butuh gudang atau tempat produksi, arah kawasan seperti Tapos dan Cipayung jadi titik awal pengecekan, bukan rumah di permukiman. |
| Kantor layanan | Mal Pelayanan Publik Kota Depok berada di Gedung Dibaleka, Balai Kota Depok, dan menampung layanan perizinan DPMPTSP. Sejak 29 Januari 2026 MPP tetap buka setiap Kamis meski Pemkot menerapkan kerja dari rumah bagi sebagian pegawai (SE Wali Kota Depok Nomor 42 Tahun 2026). | Pendirian PT tidak mengharuskan Anda ke MPP. Kunjungan baru relevan untuk izin daerah lanjutan, misalnya PBG atau reklame. |
| NIB dan pengawasannya | DPMPTSP Kota Depok menerbitkan 33.163 NIB sepanjang 2024, di atas target Provinsi Jawa Barat 31.312. Dinas yang sama membentuk Tim Pengawasan NIB Tepat Waktu (TEWAK) agar NIB usaha valid dan sesuai kegiatan yang dijalankan, serta mengembangkan SIMPOK (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online Kota Depok) dan kalkulator retribusi PBG SIKASIR. | KBLI PT harus menggambarkan kegiatan nyata. Bila nanti perlu PBG, estimasi retribusinya bisa dihitung di SIKASIR sebelum mengajukan. |
| Reklame dan papan nama | Kepala DPMPTSP Kota Depok Abdul Rahman (11 Juni 2026): tercatat lebih dari 300 titik reklame di Depok; yang tidak berizin atau melanggar aturan ditertibkan, termasuk pembongkaran tiang reklame di Jalan Raya Citayam–GDC. | Papan nama atau billboard untuk PT baru di jalan utama sebaiknya diurus izinnya sejak awal, jangan dipasang dulu. |
Izin sektoral di Depok (restoran, klinik, apotek, kursus, ruko alih fungsi) dibahas di perizinan Depok.
Data yang kami minta dari Anda
| Data | PT biasa | PT Perorangan |
|---|---|---|
| Identitas | KTP dan NPWP semua pemegang saham, direksi, dan komisaris | KTP dan NPWP pendiri |
| Nama perusahaan | Tiga usulan, masing-masing minimal tiga kata | Tiga usulan, boleh satu kata |
| Uraian usaha | Apa yang dijual atau dikerjakan, kepada siapa, dan di mana | Sama, untuk skala mikro atau kecil |
| Modal dan saham | Modal dasar, modal disetor, pembagian saham | Modal pendiri |
| Alamat di Depok | Alamat lengkap sampai kelurahan dan kecamatan, status tempat (milik, sewa, ruko, rumah), serta foto bila untuk produksi atau gudang | Sama |
| Kontak OSS | Email dan nomor HP aktif pengurus | Sama |
Urutan kerja dan perkiraan waktu
| Tahap | Yang dikerjakan | Perkiraan |
|---|---|---|
| 1. Pengecekan awal | Kelurahan alamat, zona lokasi, bentuk PT, nama, dan KBLI | 1 hari kerja |
| 2. Akta atau pernyataan | Akta notaris untuk PT biasa; pernyataan pendirian untuk PT Perorangan | 1–3 hari kerja |
| 3. Pengesahan | SK Kementerian Hukum atau sertifikat pendaftaran lewat AHU Online | 1–2 hari kerja |
| 4. NPWP dan NIB | NPWP badan, lalu NIB di OSS RBA dengan KBLI yang sudah dipetakan | 1–3 hari kerja |
| 5. Lanjutan | Sertifikat standar bila risiko KBLI menengah/tinggi, izin daerah lewat SIMPOK, PBG bila bangunan berubah fungsi, jadwal LKPM | Tergantung sektor |
Total umumnya 5–10 hari kerja sejak data lengkap. Konsultasi bisa lewat WhatsApp, di kantor kami di Gading Serpong, atau staf kami datang ke Depok untuk tanda tangan.
Kesalahan yang sering terjadi pada PT di Depok
Menganggap semua alamat berkode "Depok" masuk Kota Depok. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Jakarta Selatan sering tertukar. Satu nama kelurahan yang keliru terbawa ke akta, NPWP, dan OSS, dan memperbaikinya butuh perubahan data.
Menjalankan gudang atau produksi di rumah tinggal. RTRW Depok mengarahkan industri dan pergudangan ke kawasan tertentu. Kantor administrasi di rumah biasanya aman; dapur produksi skala besar atau gudang barang sering tidak.
Mendaftarkan KBLI terlalu banyak. Kode yang tidak dijalankan menambah kewajiban dan bisa dipertanyakan saat pengawasan NIB. Lebih baik sedikit dan tepat, lalu ditambah saat usaha berkembang.
Memasang reklame sebelum berizin. Penertiban reklame di Depok berjalan. Papan nama di jalan utama perlu izin tersendiri.
Lupa LKPM. PT wajib melapor kegiatan penanaman modal lewat OSS sesuai jadwalnya. Pilihan bentuk badan usaha bisa dibandingkan di PT vs CV vs PT Perorangan, dan pajaknya di PPh final UMKM PP 20/2026.
Biaya jasa pendirian PT Depok
| Paket | Biaya jasa | Cakupan |
|---|---|---|
| PT Perorangan | Mulai Rp 1.500.000 | Pernyataan pendirian, sertifikat pendaftaran, NPWP badan, NIB |
| PT biasa (pendiri WNI) | Mulai Rp 7.000.000 | Cek nama, akta notaris, SK Kementerian Hukum, NPWP badan, NIB |
| PT biasa + virtual office 1 tahun | Mulai Rp 10.600.000 | Paket PT biasa plus alamat domisili komersial |
| Virtual office saja | Mulai Rp 300.000/bulan | Hanya untuk KBLI yang diperbolehkan memakai virtual office |
Biaya jasa mulai dari, belum termasuk PNBP dan biaya resmi lain; angka final ditulis setelah konsultasi. Tarif PNBP pengesahan dijelaskan di artikel PP 30/2026 dan halaman Pendirian PT.
Pertanyaan yang sering diajukan
Alamat saya tertulis Depok, tetapi di dekat Bojonggede atau Parung. Apakah itu Kota Depok?
Di mana kantor layanan perizinan Kota Depok?
Saya mau PT untuk gudang atau produksi kecil di Depok. Bisa?
Apakah KBLI di NIB PT saya akan diperiksa?
Berapa biaya dan lama jasa pendirian PT Depok di IzinBeres?
Halaman terkait
Dasar hukum di Pustaka Peraturan
Sumber
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022–2042, Pasal 5 dan Pasal 13 (naskah dibaca 3 November 2026): jdih-dprd.depok.go.id
- Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok — "Pemkot Depok Mulai Terapkan WFH Tiap Kamis, Pelayanan di MPP Tetap Buka" (29 Januari 2026): berita.depok.go.id
- Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok — "DPMPTSP Kota Depok Sukses Optimalkan Layanan Publik di 2024" (31 Desember 2024): berita.depok.go.id
- Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok — "Ada 300 Lebih Reklame di Depok, Langgar Aturan Siap-Siap Ditertibkan!" (11 Juni 2026): berita.depok.go.id
- Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok — "Telah Disahkan, Perda RTRW Kota Depok Berlaku 20 Tahun" (3 Oktober 2022): berita.depok.go.id
Diperbarui 3 November 2026. Prosedur dan sistem daerah dapat berubah; halaman ini penjelasan umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.
Kirim alamat dan rencana usaha Anda di Depok
Dalam satu hari kerja kami balas dengan kepastian kelurahan dan pemda alamat Anda, saran bentuk PT dan KBLI, catatan zona lokasi, daftar dokumen, dan biaya tertulis.
Garansi biaya jasa kembali bila pengajuan ditolak karena kelalaian kami. Syarat & ketentuan berlaku.
IzinBeres adalah konsultan swasta independen, bukan instansi pemerintah.