Perizinan usaha & legalitas bisnis di seluruh Indonesia📞 +62 856-1963-888   ✉ info@izinberes.com
Beranda › Izin per Situasi Usaha › Izin Makanan Rumahan & UMKM

Izin yang Dibutuhkan untuk Produksi Makanan Rumahan & UMKM Pangan

Halaman ini untuk pemilik usaha makanan rumahan dan UMKM pangan yang mulai menjual lewat toko online, reseller, atau toko oleh-oleh. Izin intinya: NIB, SPP-IRT bila produk Anda memenuhi syarat, izin edar BPOM MD bila tidak, dan sertifikat halal yang tenggatnya jatuh pada 17 Oktober 2026. IzinBeres adalah konsultan perizinan swasta yang mendampingi dan menyiapkan berkas; Anda juga bisa mengurus sendiri lewat kanal resmi tanpa biaya jasa.

IzinBeres (PT BOSTAP MAKMUR BERKAT) adalah konsultan swasta, bukan instansi pemerintah dan tidak berafiliasi dengan lembaga mana pun. Semua izin di halaman ini dapat Anda urus sendiri melalui kanal resmi (oss.go.id dan kanal instansi terkait) tanpa biaya jasa; biaya resmi negara dibayar langsung ke negara, terpisah dari biaya jasa kami.

Ditinjau secara hukum oleh Gusti Muhammad Farhan, S.H., M.H., Direktur IzinBeres · 5 Oktober 2026

NIBSPP-IRTIzin edar BPOM MDWajib halal 2026
Lihat Daftar Izin
Tenggat halalUMK wajib halal: 17 Oktober 2026 menurut BPJPH
BPOM 4/2024mencabut BPOM 22/2018; SPP-IRT terbit melalui sistem OSS
5 tahunmasa berlaku SPP-IRT menurut Peraturan BPOM 4/2024
Pasal 10daftar pangan yang tidak boleh memakai SPP-IRT

Banyak usaha makanan rumahan berjalan bertahun-tahun hanya dengan WhatsApp dan marketplace. Begitu pesanan membesar, tiga pertanyaan datang bersamaan: apakah produk ini boleh dijual tanpa izin edar, apakah wajib halal, dan apa bedanya PIRT dengan MD. Jawabannya bergantung pada jenis pangan, cara pengemasan, dan skala usaha Anda. Cek dulu jalurnya sebelum mencetak kemasan, karena label dan nomor izin yang salah berarti biaya cetak ulang dan penundaan penjualan. Setiap rupiah yang Anda hemat di awal bisa hilang bila produk ditolak platform.

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 sudah mencabut aturan lama (Nomor 22 Tahun 2018) dan menetapkan SPP-IRT terbit melalui OSS. Di saat yang sama, tenggat wajib halal untuk usaha mikro dan kecil jatuh pada 17 Oktober 2026, sehingga waktu Anda mepet. Bagian di bawah memetakan izin yang perlu Anda cek dan urutan pengerjaannya. Bila tenggat halal terasa terlalu dekat, mulai dari produk andalan Anda dan susun daftar bahan hari ini. Mulailah dari yang paling menentukan.

Daftar izin yang dibutuhkan

Urutan di tabel mengikuti urutan pengurusan yang lazim. Kolom "penerbit" menyebut instansi dan kanal resminya — di kanal itulah Anda bisa mengurus sendiri tanpa biaya jasa.

Izin / dokumenPenerbit & kanal resmiDasar aturanKapan diurus
NIBOSS RBA (oss.go.id)PP 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPaling awal, sebelum mengurus izin produk
SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)Bupati/Wali Kota melalui sistem OSSPeraturan BPOM 4/2024Setelah NIB, sebelum produk dijual luas
Penyuluhan keamanan panganDinas Kesehatan kabupaten/kotaPeraturan BPOM 4/2024; cek ke dinkes setempatSebelum SPP-IRT terbit
Izin edar BPOM (MD) bila produk tidak boleh memakai SPP-IRTBPOM (pom.go.id)Peraturan BPOM tentang pendaftaran pangan olahan; cek ke BPOMSebelum produk beredar
Sertifikat halalBPJPH (halal.go.id)UU 33/2014 dan PP 42/2024Tenggat UMK: 17 Oktober 2026
Label panganTidak ada izin terpisah; diperiksa BPOM dan dinasAturan label pangan olahan; cek ke BPOMSebelum cetak kemasan
SPPL atau izin lingkungan skala kecilDinas lingkungan hidup / OSSCek di OSS sesuai KBLIBila diminta OSS atau usaha membesar

Kode KBLI 2025 yang biasanya dipakai

Pilih kode yang benar-benar menggambarkan kegiatan utama; setiap KBLI membawa persyaratan izin dan tingkat risiko sendiri di OSS. Judul resmi dan tingkat risiko terbaru selalu dicek ulang di oss.go.id.

KodeJudul KBLI 2025Risiko OSSUraian
10710Industri Produk Bakeri (judul 2020: Industri Produk Roti dan Kue; kode tetap)cek di OSSLihat uraian KBLI 10710
10794Industri kerupuk, keripik, dan sejenisnya (hasil konversi 10793 KBLI 2020)cek di OSSLihat uraian KBLI 10794
10799Industri produk makanan lainnya (hasil konversi 10793 KBLI 2020)cek di OSSLihat uraian KBLI 10799
10309Pengolahan dan pengawetan buah dan sayuran (hasil konversi 10793 KBLI 2020)cek di OSSLihat uraian KBLI 10309
56101Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap (dari 56102)cek di OSSLihat uraian KBLI 56101

Belum yakin kodenya? Cek KBLI 2025 gratis atau kirim deskripsi usaha Anda lewat WhatsApp.

Urutan pengurusan yang disarankan

  1. Cek jenis produk. Cocokkan produk Anda dengan daftar pangan yang tidak boleh memakai SPP-IRT. Hasilnya menentukan jalur: SPP-IRT atau MD.
  2. Ambil NIB. Ajukan lewat oss.go.id dengan KBLI industri pangan yang sesuai produk.
  3. Ikuti penyuluhan keamanan pangan. Daftar ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Sertifikat penyuluhan diminta sebelum SPP-IRT.
  4. Ajukan SPP-IRT. Ajukan lewat OSS sesuai alur yang berlaku. Siapkan foto sarana produksi dan daftar bahan.
  5. Urus halal. Siapkan daftar bahan, proses, dan tempat produksi. Jalur UMK dan reguler berbeda; cek ke BPJPH.
  6. Rancang label dan kemasan. Cantumkan nomor izin, nama produk, komposisi, berat bersih, dan label halal sesuai aturan.
  7. Lengkapi aspek lingkungan. Tanyakan ke OSS atau dinas lingkungan hidup apakah SPPL kecil diperlukan.

Dokumen yang perlu Anda siapkan

  • KTP dan NPWP pemilik usaha
  • Alamat dan foto tempat produksi
  • NIB
  • Daftar produk, bahan, dan proses produksi
  • Sertifikat penyuluhan keamanan pangan
  • Denah singkat sarana produksi
  • Desain label dan kemasan
  • Nomor WhatsApp dan email yang aktif untuk OSS dan SIHALAL
  • Daftar pemasok bahan dan sertifikat halalnya bila ada

Kesalahan yang sering terjadi

Mengira PIRT cukup untuk semua produk. Peraturan BPOM 4/2024 melarang SPP-IRT untuk pangan tertentu, termasuk yang wajib SNI atau memakai klaim. Produk seperti itu butuh jalur lain.

Menunda halal sampai mendekati tenggat. Tenggat UMK 17 Oktober 2026 sudah dekat. Pemeriksaan bahan dan pendampingan memakan waktu, jadi mulai dari sekarang dan cek info terbaru BPJPH.

Mencetak kemasan sebelum izin keluar. Nomor izin dan label halal harus sesuai aturan. Kemasan yang salah cetak berarti biaya cetak ulang.

Memakai bahan tanpa catatan halal. Daftar bahan dan pemasok akan diperiksa saat sertifikasi. Kumpulkan sertifikat halal pemasok dan simpan nota pembelian bahan.

Biaya jasa pendampingan IzinBeres

LayananBiaya jasaEstimasi waktu
NIB via OSSMulai Rp 1.000.0001–3 hari kerja
Sertifikasi Halal regulerMulai Rp 18.500.000sesuai penawaran tertulis
Izin edar BPOMMulai Rp 3.500.000 per produksesuai penawaran tertulis
SPPLMulai Rp 6.000.000sesuai penawaran tertulis
Pendampingan SPP-IRT dan label panganSesuai penawaran tertulissesuai penawaran tertulis

Yang tercantum hanya biaya jasa IzinBeres, mulai dari, dan ditulis dalam penawaran tertulis sebelum Anda membayar. Biaya resmi negara (PNBP, retribusi, materai, notaris) dibayar ke negara/pihak terkait sesuai tarif resmi, terpisah dan bukan pendapatan kami. Semua izin dapat diurus sendiri melalui kanal resmi tanpa biaya jasa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa beda PIRT dan MD?
SPP-IRT diberikan kepala daerah untuk pangan olahan industri rumah tangga tertentu, berlaku lima tahun. Izin edar MD diterbitkan BPOM untuk pangan olahan yang tidak boleh memakai SPP-IRT atau berskala lebih besar. Jalur mana yang cocok bergantung pada jenis pangan dan peralatan produksi Anda.
Produk apa yang tidak boleh memakai SPP-IRT?
Pasal 10 Peraturan BPOM 4/2024 melarang SPP-IRT untuk antara lain bahan tambahan pangan, pangan wajib SNI, pangan dengan klaim, pangan keperluan gizi khusus, dan minuman beralkohol. Daftar lengkap dan syaratnya ada di peraturan itu; cek ke dinas kesehatan atau BPOM.
Apakah halal wajib bagi usaha rumahan?
BPJPH menyebut produk makanan dan minuman UMK wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026; sumber lain menyebut berlaku efektif 18 Oktober. Tanggal pasti dan ketentuan jalurnya cek ke BPJPH karena dapat diperbarui.
Apa itu halal self declare untuk UMK?
Jalur pernyataan pelaku usaha untuk UMK dengan produk berisiko rendah dan bahan jelas halal, didampingi pendamping proses produk halal. Syarat dan kuota program fasilitasi (misalnya SEHATI) bisa berubah, jadi cek ke BPJPH sebelum mendaftar.
Apakah jualan lewat marketplace butuh izin?
Marketplace biasanya meminta NIB dan, untuk pangan, nomor izin edar atau SPP-IRT serta bukti halal. Aturan platform berbeda-beda. Menyiapkan NIB dan izin produk lebih awal menghindari penurunan etalase atau penolakan produk.
Bisakah saya mengurus sendiri tanpa konsultan?
Bisa. NIB lewat oss.go.id, SPP-IRT lewat OSS bersama dinas kesehatan setempat, dan halal lewat BPJPH dapat diajukan sendiri tanpa biaya jasa. Konsultan membantu bila bahan banyak, produk perlu MD BPOM, atau waktu Anda terbatas menjelang tenggat.

Sumber resmi

Diperbarui 5 Oktober 2026. Peraturan, kode KBLI, dan tingkat risiko dapat berubah; halaman ini penjelasan umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Hal yang ditandai "cek di OSS" atau "cek ke instansi" berarti rinciannya perlu dikonfirmasi langsung di kanal resmi saat Anda mengajukan.

Kirim rencana usaha Anda, kami petakan izinnya

Ceritakan jenis usaha, lokasi, dan bentuk badan usahanya. Kami balas dengan daftar izin yang relevan, urutan, dan penawaran tertulis — gratis, sebelum Anda membayar apa pun.

Garansi biaya jasa kembali bila pengajuan ditolak karena kelalaian kami. Syarat & ketentuan berlaku.

IzinBeres adalah konsultan swasta independen, bukan instansi pemerintah.